Hamas Konsultasi Internal Bahas Proposal Trump

DUBAI, SELASA — Hamas tengah menelaah dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok itu memulai serangkaian konsultasi internal dengan kepemimpinan politik dan militer, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri, sebelum memberikan jawaban resmi.

Sumber yang dikutip AFP menyebut proses diskusi bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitas komunikasi pascaserangan Israel di Doha, Qatar. ”Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dalam kepemimpinan politik dan militernya, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri,” ujar sumber yang tak disebut namanya tersebut, Selasa (30/9/2025).

Hamas tidak dilibatkan dalam putaran negosiasi penyusunan proposal itu. Dokumen baru itu diserahkan oleh mediator Qatar dan Mesir pada Senin malam. Seorang pejabat yang mengikuti proses perundingan mengatakan para negosiator Hamas menyatakan akan menelaah rencana tersebut ”dengan itikad baik” sebelum memberikan tanggapan resmi.

Namun, seorang pejabat Palestina dekat Hamas menilai isi proposal itu sepenuhnya berpihak pada Israel. Ia juga menilai proposal itu berisi syarat-syarat mustahil untuk dipenuhi Hamas, salah satunya perlucutan senjata.

Ia menilai syarat-syarat tersebut pada dasarnya menuntut pembubaran Hamas. ”Yang diusulkan Trump adalah penerapan penuh semua persyaratan Israel, yang tidak memberikan hak-hak sah apa pun kepada rakyat Palestina atau penduduk Jalur Gaza,” kata pejabat Palestina yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu kepada kantor berita Reuters.

Poin perlucutan senjata Hamas diduga akan menjadi batu sandungan dalam terlaksananya proposal 20 poin Trump. Sebelumnya, Hamas berulang kali menolak tuntutan pelucutan senjata. Bagi kelompok itu, persyaratan semacam ini berarti mengakhiri eksistensi perlawanan bersenjata mereka di Gaza.

Delegasi negosiasi (Hamas) berjanji untuk mempelajarinya secara bertanggung jawab.

Sejumlah elemen dari 20 poin tersebut telah dimasukkan dalam berbagai kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan selama dua tahun terakhir, termasuk yang diterima dan kemudian ditolak pada berbagai tahap oleh Israel dan Hamas.

Seorang sumber Palestina lain juga mengonfirmasi kepada AFP bahwa Hamas memang tengah menelaah proposal Trump. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak dilibatkan dalam perundingan sebelumnya, mereka tetap membuka ruang diskusi internal sebelum menentukan sikap.

Menurut laporan Associated Press (AP) menambahkan, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan kelompok itu sudah mendapat penjelasan garis besar rencana dari mediator, tetapi belum menerima tawaran resmi secara penuh.

Hamas menegaskan kembali bahwa pelucutan senjata tidak mungkin diterima karena senjata dipandang sebagai bagian dari perjuangan menuju negara Palestina merdeka.

Qatar menyatakan akan mengadakan pembicaraan dengan para negosiator Hamas dan Turki pada hari Selasa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan, Hamas akan mempelajarinya secara bertanggung jawab.

”Delegasi negosiasi (Hamas) berjanji untuk mempelajarinya secara bertanggung jawab. Akan ada pertemuan lain hari ini, yang juga dihadiri oleh pihak Turki, dengan delegasi negosiasi,” ujarnya dalam konferensi pers.

Proposal yang diumumkan Trump di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan seluruh sandera dalam 72 jam setelah Israel menerima kesepakatan, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin badan internasional.

Rencana itu juga mencakup pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman seumur hidup.

Sebagai bagian dari transisi, sebuah komite teknokrat Palestina akan mengelola urusan sipil Gaza sebelum kekuasaan dialihkan kepada Otoritas Palestina yang direformasi. Rencana tersebut juga memuat pembentukan pasukan keamanan internasional yang akan mengambil alih fungsi penegakan hukum di Gaza pascaperang.

Trump memperingatkan, jika Hamas menolak, Israel akan mendapat dukungan penuh AS untuk mengambil langkah militer. Hal ini menempatkan Hamas dalam posisi terancam diserang jika menolak proposal tersebut.

Media Israel The Times of Israel melaporkan, anggota senior Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), Abu Ali Hassan, dalam wawancara dengan Sand News Agency, menilai rencana Trump adalah resep agar perang terus berlarut-larut, bukan untuk mengakhirinya. Hassan mengatakan rencana tersebut merupakan upaya untuk memisahkan Gaza dari entitas teritorial Palestina.

PFLP merupakan salah satu organisasi bersenjata yang lebih kecil di Jalur Gaza yang selama perang telah bekerja sama dengan Hamas.

Sementara itu, Kantor Berita Palestina Wafa melaporkan Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh menyambut baik proposal Trump. Ia menilainya sebagai upaya tulus untuk mengakhiri perang. Ia menyatakan keyakinan pada kemampuan Trump menemukan jalan menuju perdamaian serta menegaskan komitmen bersama untuk mencapai kesepakatan damai yang adil berbasis solusi dua negara.

Menteri luar negeri Qatar, Jordania, Uni Emirat Arab, Turki, Arab Saudi, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama menyambut baik proposal Trump.

Di Israel, Menteri Pariwisata dan Perumahan Haim Katz juga menyatakan dukungan terhadap proposal Trump. Anggota partai Likud yang juga partai Netanyahu itu menyebutnya sebagai kesempatan unik untuk membebaskan sandera dan menjamin perdamaian bagi generasi mendatang.

Sebaliknya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari partai sayap kanan Israel, Zionisme Religius, mengkritik rencana itu. Namun, ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan mendukungnya.

Di Washington, Netanyahu menyampaikan permintaan maaf resmi kepada PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani atas serangan rudal Israel 9 September 2025 di Doha. Serangan yang menargetkan pimpinan Hamas itu menewaskan seorang petugas keamanan Qatar dan memicu kecaman global. Qatar mengecam serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan atas semua hukum dan norma internasional.

Menurut Gedung Putih, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam dan memastikan Israel tidak akan mengulang serangan semacam itu. Pernyataan maaf dari Netanyahu ini merupakan peristiwa langka.

Dalam unggahan di akun resminya di X, Netanyahu menuliskan permintaan maaf itu. ”Yang Mulia Perdana Menteri, saya ingin Anda tahu bahwa Israel menyesalkan salah satu warga Anda terbunuh dalam serangan kami. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa Israel menargetkan Hamas, bukan warga Qatar. Saya juga ingin meyakinkan Anda bahwa Israel tidak berencana lagi melanggar kedaulatan Anda di masa depan, dan saya telah menyampaikan komitmen itu kepada Presiden,” cutinya.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang juga dari sayap kanan Israel tidak secara langsung menanggapi proposal Trump. Tetapi melalui X ia menyebut serangan Israel ke Qatar sebagai operasi penting, adil, dan etis.

Di Gaza, sebagian warga menyambut proposal dengan penuh keraguan. Salah Abu Amr (60), ayah enam anak, berharap perang berakhir. Namun, mereka juga tak ingin yakin Israel akan meninggalkan Gaza. ”Kami ingin perang berakhir, kami juga ingin tentara pendudukan yang telah membunuh puluhan ribu orang pergi meninggalkan kami. Kami tidak yakin, baik Trump maupun Netanyahu bisa dipercaya,” katanya.

Meski proposal tengah dipertimbangkan, serangan Israel ke Gaza berlanjut. Pasukan bergerak ke pusat Gaza City yang disebut Netanyahu sebagai benteng terakhir Hamas. Serangan udara di permukiman menewaskan sedikitnya 11 orang dalam dua hari terakhir, termasuk seorang ibu dan lima anaknya. (AP/AFP/Reuters)