Hamas Tawarkan Pembebasan Sandera untuk Dorong Gencatan Senjata, Israel Bergeming

JALUR GAZA, SENIN — Hamas bersedia membebaskan sandera Amerika Serikat terakhir yang masih hidup, Edan Alexander, untuk mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza. Tawaran ini langsung disampaikan kepada Pemerintah Amerika Serikat, mengesampingkan Pemerintah Israel yang masih terus berupaya membumihanguskan wilayah Palestina tersebut.

Dalam pernyataan Minggu (11/5/2025), Hamas menyebutkan, Edan Alexander, tentara Israel yang juga warga negara AS, akan dibebaskan sebagai bagian dari upaya menuju gencatan senjata dan membuka kembali jalur penyeberangan pengiriman bantuan.

Utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengonfirmasi hal itu, Minggu malam.

Trump menyambut gembira tawaran itu. ”Ini adalah itikad baik terhadap AS dan upaya mediator, Qatar dan Mesir, untuk mengakhiri perang yang sangat brutal, mengembalikan semua sandera dan jenazah kepada orang-orang yang mereka cintai,” kata Trump.

Pembicaraan langsung antara petinggi Hamas dan wakil resmi Pemerintah Amerika Serikat tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama beberapa dekade, Washington menolak secara terbuka untuk terlibat langsung dengan Hamas yang dicap sebagai kelompok teror.

Witkoff mengatakan, pembebasan Alexander bisa terjadi karena Hamas ingin memulai kembali perundingan gencatan senjata yang sudah terhenti sejak beberapa bulan lalu. Selain itu, Hamas juga menyatakan akan membebaskan sejumlah sandera lainnya dengan imbalan pembukaan blokade bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Isu sandera menjadi perselisihan terbaru AS-Israel soal kebijakan Timur Tengah. Sebelum ini, Trump jengkel karena Netanyahu diam-diam berunding dengan Mike Waltz untuk menyerang Iran.

Padahal, Trump meminta Witkoff mencari solusi diplomatik. Kejengkelan itu menjadi salah satu alasan Waltz dicopot sebagai Penasihat Keamanan Nasional AS.

Khalil al-Hayyah, salah satu pejabat Hamas di Gaza, mengatakan, kelompok itu telah menghubungi Pemerintah AS selama beberapa waktu terakhir dan ingin segera memulai negosiasi intensif.

Hamas ingin mendorong gencatan senjata jangka panjang yang mencakup berakhirnya perang, pertukaran tahanan, dan sandera Palestina di Gaza. Termasuk di dalamnya, penyerahan kekuasaan di Gaza pada badan teknokrat yang independen.

Pejabat senior Hamas yang berbicara dengan syarat anonim—karena ia tidak berwenang berbicara kepada media—mengatakan, Alexander diperkirakan dibebaskan pada hari Senin. Pejabat Hamas lainnya mengatakan, pembebasan Alexander akan terjadi 48 jam ke depan. Hal itu bisa terjadi bila Israel menghentikan serangannya ke Gaza selama beberapa jam.

Seorang pejabat Mesir yang terlibat dalam pembicaraan mengatakan, Hamas melakukan hal itu karena telah menerima jaminan dari Trump bahwa pembebasan Alexander akan mendorong perundingan untuk membicarakan semua opsi, termasuk mengakhiri perang.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, AS memberi tahu tentang niat Hamas untuk membebaskan Alexander. Akan tetapi, kantor PM Israel menyebutkan, tindakan itu tidak akan dibarengi kompensasi atau persyaratan apa pun, termasuk tindakan yang bisa mengarah pada negosiasi gencatan senjata.

Bahkan, dalam pertemuan dengan Komite Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Knesset, Minggu, Netanyahu menyatakan, target Israel adalah menghancurkan rumah-rumah milik warga Palestina sehingga mereka tidak memiliki lagi tujuan untuk kembali. ”Yang ada nantinya adalah keinginan warga Gaza untuk bermigrasi ke luar (dari Jalur Gaza),” katanya, dilansir dari laporan media Israel, Maariv.

Netanyahu juga menyatakan bahwa jika blokade bantuan kemanusiaan dibuka agar warga Gaza menerima bantuan, mereka disyaratkan untuk tidak kembali ke wilayah asal mereka.

Pernyataan kantor Netanyahu, Senin (12/5/2025) pagi, mengonfirmasi penolakan Israel. Netanyahu mengatakan, Israel tidak berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata atau pembebasan tahanan dengan Hamas. Israel hanya akan mengamankan koridor untuk memungkinkan pembebasan Alexander.

Alexander merupakan salah satu dari 59 sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza. Minggu lalu, Trump mengatakan bahwa hanya 21 sandera yang masih hidup, lebih sedikit dari hitungan resmi Israel yang menyebutkan 24 sandera masih hidup.

Di antara para sandera terdapat empat warga negara AS yang telah meninggal, termasuk Gadi Haggai dan istrinya, Judi Weinstein Haggai. Dua lainnya adalah Itay Chen dan Omer Neutra, yang seperti Alexander merupakan tentara Israel.

Militer Israel tak menghiraukan pembicaraan pembebasan sandera yang coba dilakukan AS bersama Mesir dan Qatar. Mereka tetap melanjutkan pembumihangusan Gaza. Militer Israel terus menyerang dan jumlah korban tewas dari kalangan warga sipil kini telah mendekati angka 53.000 jiwa.

Serangan militer Israel pada hari Minggu (11/5/2025) menewaskan 15 orang di Gaza, sebagian besar wanita dan anak-anak. Dua serangan menghantam tenda-tenda pengungsi di kota selatan Khan Younis, masing-masing menewaskan dua anak dan orangtua mereka, menurut staf Rumah Sakit Nasser. Tujuh orang lainnya tewas dalam serangan di tempat lain, termasuk seorang pria dan anaknya di lingkungan kota Gaza, menurut rumah sakit dan Kementerian Kesehatan Gaza.

Perancis menggaungkan kembali dorongan yang sempat disuarakan Pemerintah Belanda agar Uni Eropa meninjau kembali perjanjian kerja samanya dengan Israel.

”Ini adalah permintaan yang sah. Saya mengundang Komisi Eropa untuk memeriksanya,” kata Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot.

Barrot mengatakan, hubungan UE dan Israel didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Situasi yang terjadi di Gaza akibat tindakan Israel dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Ketika ditanya apakah ini berarti Perancis mendukung penentangan terhadap perjanjian tersebut, Barrot menjawab: ”Mari kita lihat analisis apa yang akan dibuat Komisi Eropa tentang kepatuhan Israel terhadap Pasal 2 perjanjian ini.”

Barrot menekankan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. ”Saya yakin kita harus mengungkapkan kenyataan dengan kata-kata,” katanya.

Dia mengatakan, adalah kenyataan sebuah hal yang nyata bahwa warga Palestina di Gaza sudah sangat menderita.

”Kenyataannya adalah bahwa warga Palestina di Gaza kelaparan, mereka haus, mereka kekurangan segalanya,” kata Barrot.

Barrot memilih menggunakan frasa ”kebijakan yang tidak masuk akal” atas berbagai kebijakan Pemerintah Israel sebagai penghalusan kenyataan di Gaza yang memperlihatkan pembumihangusan Gaza oleh militer Israel atau genosida, seperti disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese.

Dia berharap hal yang disuarakan Perancis bisa berpengaruh terhadap situasi di lapangan, khususnya pada pemerintahan PM Netanyahu.  ”Dengan berbicara, kita dapat, tanpa diragukan lagi, berharap untuk memengaruhi posisi Israel.”

Blok yang beranggotakan 27 negara itu terpecah dalam memandang situasi di Gaza. Spanyol dan Irlandia tahun lalu menyerukan agar Uni Eropa menangguhkan perjanjian asosiasinya dengan Israel karena pelanggaran yang mereka duga dilakukan di Gaza.

Kini, Perancis juga mulai mengubah sikapnya. Bahkan, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya siap mengakui Palestina sebagai sebuah negara. (AP/AFP/Reuters)