Hamas Terima Sebagian Proposal Damai, Trump Desak Israel Hentikan Serangan

DEIR AL-BALAH, SABTU — Hamas akhirnya merespons proposal perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamas setuju untuk membebaskan semua sandera Israel tersisa, tetapi Hamas menginginkan negosiasi lebih lanjut terkait masa depan Gaza dan hak-hak warga Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, Jumat (3/10/2025), Hamas mengatakan, ”Hamas membebaskan semua tahanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sesuai dengan formula pertukaran yang tercantum dalam proposal Presiden Trump jika persyaratan yang tepat untuk pertukaran tersebut terpenuhi.”

Hamas menyampaikan tanggapan itu beberapa jam setelah Presiden Trump memberi Hamas batas waktu sampai dengan hari Minggu untuk menerima rencana perdamaian atau menghadapi ”neraka”. Neraka yang dimaksud adalah Trump mengancam akan melakukan serangan militer yang lebih besar kepada Hamas.

Setelah Hamas menyampaikan tanggapannya, Trump mengunggah di Truth Social. ”Saya yakin mereka siap untuk perdamaian abadi,” tulis Trump seperti dikutip BBC.

”Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat! Saat ini terlalu berbahaya untuk melakukan itu. Kami sudah berdiskusi mengenai detailnya yang akan segera diselesaikan,” imbuh Trump.

Tahir al-Nounou, penasihat media untuk kepala biro politik Hamas, mengatakan kepada BBC, ”Pernyataan Presiden Trump menggembirakan. Hamas siap untuk segera memulai negosiasi guna mencapai pertukaran tahanan, mengakhiri perang, dan mengamankan penarikan pendudukan.”

Pembebasan sandera Israel tersisa dan ditukar dengan tawanan Palestina merupakan satu dari 20 poin rencana perdamaian Trump. Beberapa poin lainnya, Trump mengusulkan penghentian perang, pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional, dan pelucutan senjata Hamas.

Dalam pernyataan tanggapannya, selain setuju membebaskan sandera tersisa, Hamas juga menyatakan akan menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada badan independen Palestina, berdasarkan konsensus nasional Palestina dan dukungan Arab dan Islam. Namun, Hamas tidak menyebutkan apa pun terkait usulan pelucutan senjata dan tidak memainkan peran lebih lanjut dalam pemerintahan Gaza.

Berdasarkan rencana yang diumumkan Trump awal pekan ini bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Hamas akan membebaskan 48 sandera yang tersisa dalam waktu tiga hari. Diperkirakan 20 sandera di antaranya diyakini masih hidup.

Hamas juga disebutkan akan menyerahkan kekuasaan dan melucuti senjata. Sebagai imbalannya, Israel akan menghentikan serangannya dan menarik diri dari sebagian besar wilayah Gaza, membebaskan ratusan tahanan Palestina, serta mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Rencana untuk merelokasi sebagian besar penduduk Gaza ke negara lain akan dibatalkan.

Mousa Abu Marzouk, seorang pejabat senior Hamas yang berbasis di luar Gaza, kepada jaringan Al Jazeera mengatakan, mungkin sulit bagi Hamas untuk membebaskan semua sandera dalam waktu 72 jam. Hamas membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menemukan sisa-sisa jenazah beberapa sandera. Meski demikian, Hamas bersedia bernegosiasi tentang pembebasan sandera dan pertukaran tawanan.

Marzouk juga mengatakan, terkait pelucutan senjata, Hamas bersedia menyerahkan senjatanya kepada badan Palestina di masa depan yang akan mengelola Gaza. Namun, kesediaan itu tidak disebutkan dalam pernyataan resmi Hamas.

Terkait masa depan Gaza dan hak-hak warga Palestina, Hamas tampaknya mengisyaratkan upaya negosiasi lebih lanjut. Hal itu terkait dengan pernyataan Hamas bahwa Hamas akan menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada badan independen Palestina.

Merujuk pemberitaan Al Jazeera, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Hamas menginginkan Gaza dikelola oleh Palestina, alih-alih oleh ”Dewan Perdamaian” yang diusulkan Trump. Dewan Perdamaian ini merupakan sebuah badan pemerintahan transisi internasional yang akan diawasi oleh Trump sendiri dan mantan PM Inggris Tony Blair.

Pejabat Hamas lainnya, Osama Hamdan, kepada televisi Al Araby mengatakan, Hamas akan menolak administrasi asing di Jalur Gaza. ”Masuknya pasukan asing tidak dapat diterima,” ujar Hamdan.

Kendati baru beberapa poin yang disetujui Hamas, mediator utama Mesir dan Qatar menyambut baik perkembangan terbaru ini. Majed Al Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengatakan, ”Mereka akan melanjutkan diskusi mengenai rencana tersebut.”

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan, ia mendesak semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan mengakhiri konflik tragis di Gaza. Sementara Presiden Perancis Emmanuel Macron menulis di media sosial, ”Pembebasan semua sandera dan gencatan senjata di Gaza sudah dekat!”.

Organisasi utama yang mewakili keluarga sandera Israel mengatakan, tuntutan Trump untuk menghentikan pertempuran ”sangat penting untuk mencegah kerugian serius dan permanen bagi para sandera”. Organisasi tersebut mendesak Netanyahu untuk segera memulai negosiasi yang efisien dan cepat guna memulangkan semua sandera.

Perang Gaza meletus setelah Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023. Serbuan Hamas menewaskan 1.200 warga Israel. Hamas juga menyandera 251 warga Israel.

Israel lantas membalas serbuan itu. Dalam perang yang hampir dua tahun berlangsung, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 66.000 warga Gaza tewas. (AP/AFP/REUTERS)