Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Seberapa Kuat APBN Menahan Subsidi BBM?

JAKARTA, KOMPAS — Kendati harga minyak dunia terus merambat naik, harga bahan bakar minyak bersubsidi dan berkompensasi di Indonesia tetap ditahan. Pemerintah perlu menyiapkan bantalan dan memangkas lagi anggaran dari program-program berbiaya besar.

Kenaikan harga minyak dunia diperkirakan tetap akan menambah tekanan fiskal. ”Besaran subsidi pasti akan naik. Masalahnya sampai kapan dan seberapa kuat APBN kita akan tahan. Kenaikan harga minyak dunia yang lalu bisa teratasi karena pemerintah mau mengurangi alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 335 triliun menjadi Rp 240 triliun sehingga ada Rp 100 triliun tambahan anggaran. Masalahnya, saat ini biaya yang diperlukan bukan hanya menahan subsidi, melainkan juga mengatasi bencana yang terjadi di mana-mana,” tutur peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, kepada Kompas, Kamis (10/9/2026), di Jakarta.

Apabila defisit dipertahankan 3 persen serta harga BBM bersubsidi dan berkompensasi ditahan, menurut Deni, perlu ada pemangkasan anggaran. Sebab, pembengkakan defisit fiskal akan membuat investor tak lagi percaya dengan iklim ekonomi dan mendorong capital outflow yang semakin menekan rupiah.

Harga minyak dunia yang naik juga akan memperbesar defisit transaksi berjalan. Dampaknya pada cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. ”Kalau harga minyak dunia tak terkendali atau berlangsung lama, kira-kira akan seperti Mei-Juni kondisinya, tapi kali ini lebih berat karena APBN juga harus membiayai penanggulangan bencana. Mungkin pemerintah perlu memangkas lagi anggaran MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” ucap Deni.

Sedikit berbeda, pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai anggaran subsidi Indonesia akan bisa bertahan jika harga minyak dunia masih di kisaran 100 dolar per barel dan nilai tukar rupiah tak melemah lagi. ”Saya pakai asumsi (harga minyak) 8 September di angka 97-99 dolar AS per barel, tambahan beban APBN akan sekitar Rp 31,7 triliun sampai Desember, tidak sampai angka ratusan triliun,” tuturnya, Kamis (10/9/2026), saat dihubungi dari Jakarta.

Dengan angka tersebut, menurut Yayan, defisit anggaran masih akan berada di 2,97 persen, di bawah 3 persen. Karena itu, fiskal Indonesia dinilai masih relatif aman. Bahkan, masih akan ada ruang sisa subsidi sekitar Rp 7 triliun.

Perhitungan ini mengasumsikan harga minyak dunia 100 dolar AS sampai akhir tahun. Nilai tukar rupiah pun masih di kisaran Rp 17.500-Rp 18.000 per dolar AS.

Yayan lebih mengharap Gubernur Bank Indonesia yang baru, Destry Damayanti, mampu menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Sebab, nilai tukar rupiah juga sangat menentukan semakin dalamnya beban fiskal untuk subsidi energi.

Sejauh ini, harga minyak dunia kembali mendekati 100 dolar AS per barel seiring naiknya eskalasi di Timur Tengah. Amerika Serikat menghancurkan lima tanker Iran dalam beberapa hari ini. AS pun menyebut ini sebagai balasan atas serangan rudal balistik Iran ke kapal induk AS.

Bursa minyak mentah Brent pun dalam laporan kantor berita AFP, Rabu (9/9/2026), mencatat angka 99,39 dolar AS per barel, sedangkan harga untuk bursa West Texas mencapai 94,51 dolar AS per barel. Harga minyak dunia merambat ke kisaran 101 dolar AS per barel untuk bursa minyak Brent dan sekitar 96 dolar per barel untuk bursa WTI.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak terlampau khawatir dengan kenaikan harga minyak dunia. Sebab, tekanan perubahan harga minyak dunia sudah pernah terjadi dan dinilai bisa diatasi. Dia memastikan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun ini masih cukup untuk menahan dampak kenaikan harga minyak dunia.

Dalam perhitungan fiskal pemerintah sebelumnya, asumsi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) telah memperhitungkan kemungkinan harga minyak mencapai sekitar 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, kenaikan harga minyak hingga level tersebut pada dasarnya telah menjadi bagian dari skenario fiskal pemerintah.

Meskipun harga minyak dunia sempat melonjak, Purbaya menyebut rata-rata harga minyak yang menjadi dasar perhitungan APBN masih berada di bawah 90 dolar AS per barel. Kondisi itu membuat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menghadapi tekanan kenaikan harga.

”Dengan asumsi (defisit APBN 2026) waktu itu kan 2,85 persen (dari PDB) itu asumsi 100 dolar AS per barel. Walaupun diturunkan sedikit, kan, rata-rata sekarang masih di bawah 90 dolar AS kalau tidak salah harga minyak dunianya yang kita bayar untuk asumsi APBN. Jadi, masih ada ruang,” tuturnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Purbaya mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan risiko kenaikan harga minyak dalam penyusunan anggaran. Karena itu, apabila harga minyak kembali meningkat, pemerintah tidak akan menghadapi kondisi tersebut tanpa persiapan.

Lagi pula, menurut Purbaya, lonjakan harga minyak bukan merupakan pengalaman baru bagi pemerintah. Dengan pengalaman tersebut, pemerintah dinilai memiliki sejumlah instrumen fiskal untuk merespons tekanan harga energi tanpa harus secara langsung mengubah kebijakan subsidi.

Saat ditanya apakah pemerintah perlu menambah kuota subsidi energi akibat kenaikan harga minyak, Purbaya menegaskan belum ada rencana ke arah tersebut.

”Belum. Tapi, kita harus pantau terus perkembangannya (pergerakan harga minyak dunia),” ujarnya.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price ditetapkan 70 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS dalam APBN 2026. Adapun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027, asumsi harga minyak mentah 75 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS.

Dalam APBN 2026, subsidi energi ditetapkan Rp 210,1 triliun. Angka ini terdiri dari subsidi listrik Rp 104,6 triliun, subsidi elpiji 3 kg Rp 80,3 triliun, dan subsidi BBM tertentu (solar) Rp 25,1 triliun. Adapun alokasi kompensasi energi baik solar, pertalite, maupun listrik mencapai Rp 171,2 triliun sehingga total subsidi dan kompensasi tahun 2026 mencapai Rp 381,7 triliun.

Sampai Juli 2026, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR pada 26 Agustus lalu, Direksi PT Pertamina (Persero) menyebutkan realisasi subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT/solar) dan elpiji tabung 3 kg mencapai Rp 76,58 triliun. Dengan laju konsumsi saat ini, Pertamina pun memperkirakan kebutuhan subsidi Agustus-Desember 2026 sekitar Rp 56,28 triliun, dengan demikian kemungkinan subsidi di akhir 2026 akan sekitar Rp 132,86 triliun atau 39,7 persen di atas pagu DIPA 2026 yang Rp 95,07 triliun.

Untuk dana kompensasi sampai Juli 2026, Pertamina mencatat realisasi sudah mencapai Rp 160,4 triliun. Adapun Agustus-Desember 2026, diperkirakan diperlukan sekitar Rp 145,8 triliun dan total dana kompensasi 2026 diprediksi mencapai Rp 306,2 triliun.

Alokasi subsidi itu mencakup realisasi solar yang sudah 11,18 juta kiloliter, 5,05 juta metrik ton, dan pertalite 16,54 juta kiloliter per Juli 2026. Karena itu, diperkirakan sampai akhir 2026, penyaluran solar diperkirakan mencapai 20,09 juta kl atau naik 9,4 persen dari kuota. Penyaluran Pertalite pun diperkirakan akan mencapai 29,18 juta kiloliter atau 1,7 persen di atas kuota.