Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan merombak kabinet lagi pada 27 April 2026. Sejumlah nama disebut-sebut akan digantikan dari posisinya.
27 Apr 2026 11:27 WIB · Politik & Hukum
KOMPAS/IQBAL BASYARI
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto disebut akan merombak atau reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026) ini. Perombakan kabinet ini akan dilakukan secara bertahap, menyasar posisi kepala badan, kemudian dilanjutkan dengan posisi menteri dan menteri koordinator.
”Saya dengar begitu, reshuffle bertahap. Hari ini kepala badan dulu, baru nanti setingkat menteri dan menteri koordinator. Sampai kemarin malam, reshuffle akan dilakukan hari ini,” ujar sumber Kompas yang dihubungi pada Senin (27/4/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, Senin ini Presiden akan mulai merombak kabinet di tingkat kepala badan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang sebelumnya dijabat Angga Raka Prabowo akan diisi Muhammad Qodari.
Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden.
Berikutnya, Abdul Kadir Karding dikabarkan akan mendapatkan posisi sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Sebelumnya, Karding menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024–2025.
Adapun posisi Kepala Staf Presiden yang ditinggalkan Qodari akan dijabat oleh Dudung Abdurachman, yang saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Selain itu, mantan Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi dikabarkan akan mendapatkan jabatan baru sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/09/17/34139e79-d483-421b-bc60-800e5e3d2862_jpg.jpg)
Terkait alasan perombakan dilakukan secara bertahap, disebutkan bahwa Presiden Prabowo belum selesai mencari pengganti. ”Alasan bertahap, ada yang belum selesai di tahap menteri,” kata sumber tersebut.
Qodari tidak membenarkan dan juga tidak membantah perihal kabar terkait posisinya yang akan menjadi Kepala Badan Komunikasi. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. ”Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” ujar Qodari.
Kompas sudah menghubungi Hasan Nasbi dan Dudung Abdurachman terkait dengan informasi pergeseran di kepala badan. Namun, mereka belum merespons hingga berita ini diturunkan.
Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui seusai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di Kemendagri, Jakarta, menyerahkan sepenuhnya perombakan kepada Presiden. Ia menyebut, pihaknya menyatakan siap dengan segala skenario yang ada.
”Wah, itu prerogatif Bapak Presiden. Ya, kita siap dengan segala skenario. Yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet kerja saja. Saya sendiri belum mendengar apa-apa,” ujar Bima Arya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/04/15/22b8019be7d38021d1feaadc20272009-20260415_161840.jpg)
Sebelumnya, politikus Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Presiden Prabowo secara rutin mengevaluasi kinerja kabinet dalam setiap rapat. Namun, keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan presiden.
Dahnil menekankan pentingnya seluruh anggota kabinet mengikuti arah Presiden. Dia mengingatkan agar tidak ada menteri yang hanya mengambil keuntungan dari kebijakan populer, tetapi menghindar saat muncul masalah.
”Jadi, semuanya dalam kabinet itu harus sepenuhnya jadi anak buah Presiden, itu aja. Jangan sampai kalau kebijakan itu merugikan atau enggak populer di publik, kemudian dia enggak ngomong ke media. Kemudian nanti yang disalahkan Presiden. Kan, banyak yang begitu,” ujar Dahnil dalam wawancara khusus Kompas untuk program siniar ”Gercep”, Rabu (15/4/2026).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/05/20/e88648766072b1f592e2392dd90d1dbc-20250520_Opini_Protokol_Komunikasi_Presidensial.jpg)
Dahnil saat itu juga menyoroti pentingnya komunikasi publik oleh pejabat negara. Ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah menjelaskan kebijakan di tengah arus informasi media sosial yang kerap menimbulkan kesalahpahaman.
”Pekerjaan rumah paling berat pejabat publik itu komunikasi. Publik butuh penjelasan,” ujar Dahnil.
Ia menambahkan, dalam pemerintahan terdapat situasi yang ia sebut sebagai suffering of knowing, yakni kondisi ketika pejabat mengetahui banyak hal, tetapi tidak semuanya dapat disampaikan kepada publik. Sebaliknya, publik mengalami blessing of unknowing, yakni tidak mengetahui kompleksitas persoalan di balik kebijakan.
Catatan editor: ada pemutakhiran (updating) terbaru terhadap tulisan ini berdasarkan perkembangan terakhir perombakan kabinet yang dilakukan pada Senin (27/4/2026) sore.
Penulis:
Nikolaus HarbowoEditor:
Cyprianus Anto SaptowalyonoPenyelaras Bahasa:
Nur Adji