Hasan Nasbi, Peringatan Keras Presiden, dan Sinyal ”Reshuffle” Kabinet

Mengenakan batik lengan panjang bernuansa biru langit, Hasan Nasbi melenggang masuk pintu Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3/2026) siang. Tanpa ada tim yang mendampingi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan—lembaga yang kini diubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah—itu berjalan menyusuri jalur yang biasa dilalui para menteri, wakil menteri, atau kepala badan yang diundang untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto di kantornya.

”Saya tidak tahu ini kenapa dipanggil. Ada agenda katanya, agenda sama Presiden,” tutur Hasan kepada wartawan yang mewancara cegat dirinya.

Selain mengaku tidak tahu agenda apa yang akan diikuti dengan Presiden, Hasan juga mengatakan hal yang sama mengenai kapasitasnya dalam undangan tersebut. Ia mengaku belum tahu dalam kapasitas apa dirinya diundang.

Namun, ini bukan pertama kali Hasan ikut serta dalam rapat Kabinet Merah Putih setelah tak lagi menjabat. Tiga hari sebelumnya, Senin (9/3/2026), Hasan juga hadir dalam rapat di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Saat itu, rapat dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Selain itu, ada pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hasan menjadi satu-satunya orang di luar pemerintahan yang mengikuti rapat, setidaknya seperti terlihat di foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden. Ia duduk di sebelah Qodari sambil menyimak perbincangan Presiden dengan para menteri.

Hasan pun tidak memungkirinya. Ia bercerita, pertemuan itu berlangsung tiga sampai empat jam karena diselingi buka puasa bersama. Selama beberapa jam, Presiden dan para menteri membahas banyak hal, salah satunya soal perang yang berkecamuk di Timur Tengah dan bagaimana Indonesia harus menyikapinya.

Kendati pembicaraan berlangsung berjam-jam, Hasan mengatakan, hanya menyimak perbincangan mereka. Hasan yang di akun media sosialnya aktif mengkritik serangan Amerika Serikat dan mendukung Iran untuk membela kedaulatannya itu tidak menyampaikan pandangan apa pun di hadapan Presiden.

”Saya dengarkan saja. Saya, kan, tidak ikut ngomong,” tutur Hasan.

Sekalipun tidak berada di pemerintahan, Hasan bukan orang baru di Istana. Enam bulan yang lalu, ia dicopot dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Sepeninggal Hasan, lembaga yang didirikan pada akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu diubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Ketika Hasan menjabat, Kepala PCO diasosiasikan sebagai juru bicara presiden. Hasan kerap dimintai komentar soal pemerintahan dan kebijakan Presiden Prabowo. Beberapa kali pernyataannya kepada publik menjadi kontroversi.

Namun, setelah enam bulan lepas dari jabatannya, Hasan kini kembali ke Istana. Hasan enggan menjawab ketika ditanya soal kesiapan jika diminta kembali masuk ke kabinet. Menurut dia, belum ada pembicaraan soal itu.

Sebelumnya, saat menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun Ke-1 Badan Pengelola Investasi Danantara di Jakarta, Rabu (11/3/2026), Presiden memberikan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak lagi menyampaikan laporan palsu.

Peringatan itu disampaikan Presiden setelah memaparkan laporan yang ia terima mengenai tingkat pengembalian aset (return of asset/ROA) yang dicapai Danantara sepanjang 2025. Berdasarkan laporan tersebut, ROA Danantara naik 300 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

’Mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini,” tegas Prabowo.

Dua hari sebelumnya, ketika meresmikan 218 jembatan di berbagai wilayah melalui konferensi video daring, Presiden juga menyinggung hal serupa. Ia mengingatkan agar jajarannya selalu bicara sesuai fakta, tidak hanya menyampaikan kabar baik. Sebab, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya dari segi kinerja para pejabat dan birokrat yang tidak semua baik tetapi ada pula yang mengecewakan.

Lebih dari itu, Indonesia juga bakal terpengaruh dinamika global yang berbahaya. Perang meletus di berbagai belahan dunia, dari Eropa kini ke Timur Tengah. ”Ini harus kita akui, janganlah kita selalu bicara yang baik-baik, yang manis-manis,” tutur Prabowo.

Peringatan Presiden kepada para menteri melalui pidato kerap terjadi sebelum ia merombak kabinet. Sekitar dua pekan sebelum Prabowo merombak Kabinet Merah Putih untuk pertama kali pada pertengahan Februari 2025, misalnya, ia menyampaikan pidato peringatan saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-102 Nahdlatul Ulama, awal Februari 2025.

Dalam momen itu, Presiden menegaskan bahwa rakyat menginginkan pemerintahan yang baik dan bersih. Kepentingan pemerintahannya pun hanya untuk memenuhi keinginan rakyat, bukan hal lain. Oleh karena itu, para menteri yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat akan dicopot dari jabatannya.

Tak hanya itu, sekitar dua pekan jelang jelang reshuffle kabinet kedua, awal September 2025, Prabowo juga melakukan hal serupa. Ketika menghadiri acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan. Banten, akhir Agustus 2025, ia juga memperingatkan para pejabat yang tidak bekerja sesuai ketentuan.

”Di Indonesia, saya kasih tahu, there’s no one cannot be replaced. Tidak ada orang yang tak bisa diganti, termasuk Presiden RI, kalau saya enggak bener. Enggak ada orang yang enggak bisa diganti,” kata Prabowo saat itu.

Kini, Hasan Nasbi mulai diundang mengikuti rapat bersama Presiden. Beberapa hari sebelumnya, peringatan keras berulang muncul dalam pidato Presiden. Akankah dalam waktu dekat ada lagi perombakan kabinet?