Hari Pendidikan Nasional, Ribuan Anak di Jakarta Masih Terbelenggu Penahanan Ijazah

Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, ribuan anak di Jakarta masih terbelenggu karena ijazahnya tertahan di sekolah. Mereka berharap program pemutihan ijazah oleh pemerintah daerah bisa membebaskan mereka dari belenggu tersebut.

Problem ekonomi serta kurangnya transparansi dari pihak sekolah dituding menjadi penyebab utama. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bakal menebus belasan ribu ijazah yang tertahan hingga tahun 2025.

Selain anak-anak, harapan mekar dari para orangtua, salah satunya Chairani (40), seorang ibu di Jakarta Pusat. Ia menggantungkan harapan pada program pemutihan ijazah untuk anaknya. ”Satu ijazah anak saya masih tertahan karena masalah keuangan,” kata Chairani, Jumat (2/5/2025).

Kisah Chairani bermula ketika usaha suaminya bangkrut akibat pandemi Covid-19. Untuk bertahan hidup, suaminya mencoba usaha baru dengan menjual ayam geprek, mengikuti tren yang tengah berkembang. Namun, meski sudah berpindah-pindah tempat untuk berjualan, usaha itu tetap sepi.

”Kami bertahan hidup dengan meminjam uang untuk modal usaha baru. Namun, usaha tersebut tetap sepi dan akhirnya saya tidak bisa membayar sekolah dan menebus ijazah anak saya,” katanya.

Di tengah cobaan itu, ia masih harus membiayai pendidikan dua anaknya di sekolah swasta. Akhirnya, kedua anak Chairani lulus SD dan SMK tahun lalu, tetapi ijazah mereka ditahan pihak sekolah karena ketiadaan biaya.

”Tahun lalu, anak saya lulus SMK, tetapi ijazahnya tertahan karena saya belum bisa membayar. Hal itu menyulitkan anaknya mencari pekerjaan. Karena tidak tega, saya meminjam uang dari teman suami, dan beberapa bulan kemudian ijazah itu akhirnya bisa ditebus,” kata Chairani.

Akan tetapi, Chairani belum bisa menebus ijazah anaknya yang lulus SD. Ia punya utang Rp 12,5 juta di sekolah anaknya, yakni mencakup biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang tertunda dan biaya ijazah. Hingga kini baru Rp 2,7 juta yang terbayar dan tersisa utang Rp 9,8 juta.

Sementara itu, suami Chairani bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Adapun utang suami kepada teman-temannya juga masih menumpuk.

Beruntung, anaknya diperbolehkan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di yayasan yang sama meski ijazah SD-nya masih tertahan. Pihak sekolah juga memberikan keringanan agar ia bisa mencicil utang tersebut.

Pada Hari Pendidikan Nasional kali ini, Chairani merenungkan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Program pemutihan ijazah yang digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan harapan baru bagi dirinya.

”Saya ingin anak-anak saya memiliki ijazah agar bisa melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia pun berencana mendaftar untuk mengikuti program pemutihan ijazah pada tahap berikutnya. Ia berharap bisa menjadi salah satu warga yang terbantu.

Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan 371 ijazah warga Jakarta melalui program pemutihan ijazah tahap kedua. Sementara pada tahap pertama, ia telah menyerahkan 117 ijazah.

”Sebanyak 371 siswa telah menerima bantuan untuk tahap kedua sehingga total ada 488 siswa yang telah menerima bantuan pemutihan ijazah,” ujar Pramono, Jumat.

Lewat program ini, Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran Rp 1,69 miliar untuk membantu 488 siswa yang membutuhkan pemutihan ijazah tahap pertama dan kedua.

Pemutihan ijazah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah ekonomi yang menghambat pendidikan. Program ini akan terus dilaksanakan hingga 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah dapat ditebus.

”Program ini penting agar para siswa dapat melanjutkan pendidikan atau memanfaatkan ijazahnya untuk mencari pekerjaan. Tidak boleh ada anak Jakarta yang tertahan masa depannya hanya karena tidak mampu menebus ijazah,” kata Pramono.

Program ini adalah hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bazis DKI Jakarta. Kolaborasi ini memastikan bahwa lebih banyak siswa yang bisa menerima bantuan untuk menebus ijazah.

Pramono menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun karakter dan akhlak mulia serta membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial, Pramono menambahkan, pemerintah berkomitmen memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta memperkenalkan pembelajaran digital.

”Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kinerja guru karena mereka diharapkan menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban,” ujarnya.

Pramono juga berharap para guru tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai mentor dan konselor bagi murid-muridnya. Ia menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

”Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan dana. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak,” tuturnya.

Pramono menambahkan, pihaknya segera menguji coba program sekolah swasta gratis di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama bagi warga kurang mampu. Namun, ia belum dapat memastikan kapan program ini akan dilaksanakan.

Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan pelaksanaan program ini ketika siap diterapkan atau menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025.

Anggota DPD dari daerah pemilihan Jakarta, Fahira Idris, mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang meluncurkan program tebus ijazah sebagai upaya nyata mengatasi masalah pendidikan. Menurut dia, program ini tidak hanya menyentuh akar persoalan pendidikan, tetapi juga memberikan jalan terang bagi ribuan anak di Jakarta yang ijazahnya tertahan karena kendala ekonomi.

”Program ini adalah bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap keadilan pendidikan,” ujar Fahira.

Fahira juga menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk sekolah swasta, dunia usaha, dan komunitas sosial. Semua pemangku kepentingan diharapkan berkolaborasi untuk membuka peluang bagi siswa kurang mampu sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidup keluarga melalui pendidikan.

Fahira mengingatkan bahwa ijazah bukan sekadar selembar kertas, melainkan simbol pencapaian siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan. Dengan ijazah, para siswa dapat membuka lembaran baru dalam hidup mereka, baik dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Usaha untuk menebus ijazah yang tertahan, katanya, bisa menjadi investasi sosial yang sangat berharga. Dengan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang, Jakarta tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Ia pun mengimbau warga Jakarta, khususnya yang mengalami kendala dalam mengambil ijazah karena masalah ekonomi, segera menyampaikan permasalahan mereka kepada instansi terkait untuk mendapatkan layanan penebusan.

”Jangan ragu dan malu, karena pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pemprov Jakarta telah membuka pintu. Kini saatnya kita melangkah untuk mengambil kembali masa depan kita,” ucapnya.