Hashim Sebut Efisiensi Anggaran Akan Ada Setiap Tahun, Bisa Diinvestasikan ke Danantara

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dilakukan pemerintah dengan nilai total Rp 308 triliun menurut rencana dilakukan setiap tahun. Dana yang dikumpulkan dari hasil pemangkasan anggaran itu kemungkinan besar akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. 

Hal tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, yang sekaligus Utusan Khusus Presiden Urusan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo saat menjadi pembicara di acara CNBC Economic Outlook, Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

Hashim mengatakan, pemerintahan Prabowo berencana melakukan efisiensi anggaran secara rutin yang disebutnya sebagai ”upaya membersihkan lemak-lemak” dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya sekitar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 326 triliun setiap tahun.

Efisiensi anggaran tahap pertama sudah dilakukan pada 2025 dengan nilai Rp 308 triliun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Prosesnya kini sudah rampung dilakukan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta jajaran pemerintahan daerah lewat pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Sebelumnya, saat meluncurkan BPI Danantara, Prabowo juga telah menegaskan bahwa hasil efisiensi sekitar Rp 300 triliun yang sudah dilakukan pemerintahannya dalam 100 hari pertama itu akan diinvestasikan ke Danantara sebagai modal awal. 

”Jadi, 20 miliar dollar AS itu (sudah dilakukan) tahun ini. Tahun depan, Pak Prabowo dan pemerintah optimistis ada tambahan 20 miliar dollar AS lagi. Setelah itu, 20 miliar dollar AS setiap tahun. Mengapa? Sebab, APBN kita tetap akan tumbuh, tetapi kebocoran, lemak-lemak, program konyol, itu tetap akan dihapuskan,” kata Hashim. 

Ia mengatakan, dengan efisiensi sekitar 20 miliar dollar AS yang dilakukan setiap tahun itu, akan ada total 100 miliar dollar AS atau Rp 1.638 triliun yang bisa dikumpulkan dalam lima tahun kepemimpinan Prabowo atau sampai 2029. Ia menyebut dana itu sebagai ”ekuitas” atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki Indonesia.

Untuk melipatgandakan manfaatnya secara maksimal, hasil efisiensi 20 miliar dollar AS setiap tahun itu dapat ditanamkan ke BPI Danantara. Melalui skema co-investment dengan dana investasi asing yang ditargetkan 20 miliar dollar AS, akan ada total ekuitas 40 miliar dollar AS yang dikembangkan melalui Danantara dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

”Kalau itu bisa kita gandakan lewat Danantara, dengan leverage 3-4 kali, setiap tahun artinya ada sekitar 160 miliar dollar AS. Jadi, bisa paham, ya, mengapa saya optimistis,” kata Hashim. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang hadir di kesempatan yang sama enggan mengomentari pernyataan Hashim. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan menanggapi pertanyaan wartawan.

Dalam sesi dialog, Suahasil mengatakan bahwa hasil efisiensi anggaran akan dialokasikan untuk kegiatan yang penting dan mampu menggerakkan perekonomian, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

”Intinya, kebijakan fiskal harus betul-betul kena pada titik-titik pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang bisa menciptakan multiplier effect yang lebih besar dan mendorong ekonomi berkembang lebih cepat,” katanya. 

Ekonom senior Raden Pardede mengingatkan pemerintah untuk mengomunikasikan secara terbuka kebijakan efisiensi anggaran tersebut, terutama terkait pemanfaatan hasil efisiensi. 

”Apakah itu dialokasikan dengan baik ke tempat produktif dan timing-nya tepat? Ini yang menurut saya harus dikomunikasikan ke publik secara luas. Itu yang sebetulnya ditunggu oleh pasar,” ucap Raden.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, mengingatkan hal serupa. Ia menilai, pemerintah memang belum memiliki rencana yang jelas dan konkret terkait pemanfaatan hasil efisiensi. ”Inpres No 1/2025 hanya menyebut soal pemangkasannya, tetapi realokasinya ke mana tidak jelas,” katanya.

Ia pun mewanti-wanti agar Danantara jangan sampai membebani APBN. Saat ini, pembentukan lembaga baru itu bisa dikatakan sudah menambah beban APBN. Sebab, untuk menyuntikkan modal awal bagi Danantara, pemerintah mesti memangkas anggaran sebesar Rp 308 triliun. 

”Ini berisiko karena sumber dana untuk Danantara itu bukan dari dana pemerintah yang berlebih, tetapi diambil ketika kondisi APBN kita sedang sulit. Kalau Danantara sampai salah kelola, bisa menjadi beban baru bagi APBN,” katanya.