Hasil Pemangkasan Anggaran untuk Danantara, Ekonomi Jangka Pendek Berisiko Melemah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menyalurkan sepenuhnya hasil pemotongan anggaran senilai Rp 308 triliun untuk dana investasi BPI Danantara. Beberapa lembaga kajian mengkhawatirkan langkah itu bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2025 yang sudah terlebih dulu terdampak kebijakan pemotongan anggaran.

Pengumuman tentang pemanfaatan hasil efisiensi anggaran itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Prabowo mengatakan, dalam 100 hari kepemimpinannya, pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun atau hampir setara 20 miliar dollar AS dalam bentuk tabungan negara. Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola Danantara diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih.

Gelombang pertama investasi di Danantara pun akan berasal dari APBN dengan nilai 20 miliar dollar AS. Menurut Prabowo, itu akan difokuskan pada proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data dan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.

”Proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Itu sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan dan kemandirian bangsa kita,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Pemanfaatan hasil efisiensi anggaran sepenuhnya untuk Danantara ini berbeda dari tujuan yang selama ini disampaikan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah mengatakan hasil pemangkasan bakal dipakai untuk program prioritas Prabowo yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan renovasi sekolah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pengurangan belanja pemerintah akibat efisiensi APBN akan mengurangi daya dorong fiskal terhadap roda ekonomi.

Beberapa sektor, seperti transportasi, MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions), dan perhotelan, sudah mulai terdampak pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah. Itu karena kebijakan efisiensi menyasar belanja barang di K/L, seperti perjalanan dinas, rapat dan seminar, serta acara seremonial lainnya.

Idealnya, Faisal melanjutkan, ketika beberapa sektor terpukul akibat kebijakan efisiensi itu, pemerintah bisa menyeimbangkan pergerakan roda ekonomi di sektor lain yang terdorong dari realokasi hasil pemangkasan anggaran.

Dengan kata lain, semestinya hasil efisiensi anggaran bisa direalokasikan untuk program-program yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hasil efisiensi mestinya juga mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor lain.

Namun, masih menurut Faisal, pemerintah memutuskan menginvestasikan dana hasil efisiensi itu kepada Danantara, yang manfaatnya kemungkinan besar baru dirasakan jangka panjang. Terlebih, tata kelola instansi baru itu juga dipertanyakan karena ia anggap minim transparansi dan akuntabilitas.

Danantara, misalnya, tidak bisa diaudit Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kecuali atas permintaan dan izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

”Apakah Danantara bisa memberikan manfaat maksimal terhadap ekonomi jika dikelola dengan manajemen yang buruk? Kalaupun dikelola dengan benar, manfaatnya pun akan lebih jangka panjang. Sementara, kerugian akibat kebijakan efisiensi sudah jelas terjadi saat ini. Jadi, ada gap di sini yang merupakan risiko yang harus kita tanggung,” kata Faisal.

CORE memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 akan merosot di bawah 5 persen. CORE awalnya memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8-5,0 persen pada 2025. Prediksi itu dikeluarkan pada akhir 2024 sebelum ada kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan mulai tahun ini.

”Tanpa efisiensi anggaran pun, prediksi kita memang ekonomi tidak akan tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu. Apalagi ditambah dengan berbagai macam kebijakan, seperti efisiensi anggaran yang kini berpotensi menambah tekanan ke ekonomi,” ujarnya.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan, mengatakan, hasil efisiensi mestinya bisa berdampak pada kesejahteraan publik. Dengan catatan benar-benar dikelola transparan dan akuntabel, Danantara sebenarnya bisa mencapai tujuan itu. Namun, manfaatnya memang baru akan dirasakan untuk jangka panjang.

Manfaat itu bisa kembali dalam bentuk proyek investasi dan pembangunan yang menciptakan lapangan kerja luas bagi masyarakat. Bisa pula dalam bentuk menambah penerimaan negara baik lewat pajak ataupun non-pajak (PNBP).

”Sebagai sebuah gagasan oke-oke saja. Tetapi hasilnya memang baru bisa kita nikmati di kemudian hari. Masih jangka sangat panjang. Namun, itu dengan catatan Danantara berhasil dan mendatangkan ’cuan’,” katanya.

Akibatnya, untuk sementara ini pertumbuhan ekonomi secara makro akan tergerus. ”Pasti akan ada sektor yang tersendat akibat kebijakan efisiensi. Namun, ketika kita ’mengorbankan’ satu sektor akibat efisiensi, kita mesti punya sektor lain yang menjadi tumpuan agar ekonomi kita tidak benar-benar terpukul,” kata Gurnadi.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan, pemerintah akan mengembalikan lagi sebagian hasil efisiensi anggaran itu ke sejumlah K/L. Menurut rencana, ada Rp 58 triliun yang akan dikembalikan ke 17 K/L meski belum diketahui apa saja K/L tersebut.

Menurut dia, anggaran yang dikembalikan itu bisa dipakai untuk melaksanakan program dan belanja prioritas yang langsung berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.

”Itu nanti program-program yang ditugaskan Pak Prabowo untuk dijalankan. Jadi nanti sebagian hasil efisiensi dikembalikan lagi ke kementerian sesuai kinerja dan penugasan,” katanya.