Hasil Munas VI, PKS Dukung Program Kepentingan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Hasil Musyawarah Nasional atau Munas VI Partai Keadilan Sejahtera menegaskan sebagai partai yang tidak hanya fokus pada kepentingan politik praktis. PKS juga menempatkan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia sebagai prioritas utama.

PKS juga menyatakan, meski mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetap akan kritis dan konstruktif pada program yang dinilai belum sesuai pelaksanaannya di lapangan sehingga bisa berjalan optimal.

Hasil itu dicapai dalam Munas VI PKS yang digelar di The Sultan Hotel & Residence Jakarta sejak Minggu (28/9/2025) hingga Senin (29/9/2025). Kegiatan Munas VI itu dihadiri lebih dari 1.000 kader PKS dari seluruh Indonesia. Acara itu turut dihadiri pimpinan partai politik dan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, ada empat fokus utama yang menjadi keputusan dari Munas VI PKS yang digelar selama dua hari tersebut. Fokus pertama yakni perbaikan tata nilai dan tata organisasi partai. Lalu, penataan kader agar militansi dan kualifikasi tumbuh. Ketiga, menguatkan pelayanan publik dan mesti berpihak serta membela rakyat.

”Keempat menjadikan Indonesia sebagai kontributor peradaban dunia. Bantu Palestina, perkuat kerja sama South to South, hingga perkuat politik bebas aktif,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dalam acara itu juga dikukuhkan jajaran pengurus Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan Pengurus Pusat (DPP), serta Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS masa bakti 2025-2030. Acara Munas VI itu juga diisi pengarahan strategis untuk seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik tersebut.

Secara umum, lanjut Mardani, PKS ingin menegaskan sebagai partai yang tidak hanya fokus pada kepentingan politik praktis, tetapi juga menempatkan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia sebagai prioritas utama. Munas yang mengusung tema ”Kokoh Bersama, Majukan Indonesia” juga mencerminkan tekad PKS untuk mempererat persatuan internal partai dan berkontribusi aktif dalam mendorong kemajuan bangsa.

”Presiden Partai Al Muzammil Yusuf mengangkat tema K2P2 (Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik) sebagai jargon lima tahun kepemimpinannya,” kata Mardani.

Mardani juga mengungkapkan, meski PKS sudah memutuskan bergabung dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, PKS tetap kritis yang membangun. Hal ini bertujuan agar setiap program yang belum sesuai pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan optimal nantinya.

”Walau berkoalisi, Ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Mohamad Sohibul Iman sudah menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa PKS akan dukung program pro rakyat dan akan kritis dan konstruktif,” katanya.

PKS mematok target suara partai tersebut di Pemilu 2029 dapat menembus dua digit suara persentase atau lebih dari 10 persen.

Terkait dengan target Pemilu 2029, Mardani menyebut, PKS mematok target suara partai tersebut di Pemilu 2029 dapat menembus dua digit suara persentase atau lebih dari 10 persen. Ia pun meyakini dengan jargon Presiden PKS dan program yang telah disusun, pihaknya akan bekerja maksimal dalam mencapai target tersebut.

”Naik jadi d0ua digit persentase suara pada Pemilu 2029 dan bertambah 50 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ucap Mardani.

Sejak pertama kali mengikuti pemilu pada 2004, raihan suara PKS selalu di bawah 10 persen. Pada Pemilu 2004, perolehan suaranya 7,34 persen atau 8,3 juta suara. Kemudian, pada Pemilu 2009 raihan suara PKS turun menjadi 8,2 juta suara, tetapi perolehan suara secara persentase meningkat menjadi 7,88 persen.

Namun, perolehan suara itu anjlok pada 2014 atau di angka 6,79 persen meski jumlah suaranya meningkat menjadi 8,4 juta suara. Suara PKS kembali meningkat pada Pemilu 2019. Saat itu, PKS memperoleh 8,21 persen suara dengan total 11,4 juta suara. Selanjutnya, pada Pemilu 2024 raihan suara PKS meningkat tipis dengan perolehan 8,4 persen suara atau sekitar 12,7 juta suara.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan, tema Munas VI PKS bukan sekadar slogan, melainkan mengandung roh perjuangan PKS lima tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa kata ”Kokoh” berarti PKS harus bisa mengakar kuat ke dalam, soliditas struktur.

”Kita berkomitmen mencetak kader-kader partai yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan,” ujarnya.

Sementara kata ”Bersama” menegaskan bahwa perjuangan PKS adalah perjuangan kolektif. Bergerak bersama kader, simpatisan, masyarakat sipil, kaum muda, senior ataupun yunior untuk membangun dan memajukan Indonesia.

Adapun makna ”Majukan Indonesia” merujuk pada komitmen PKS sebagai bagian dari entitas partai politik yang siap untuk menyukseskan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam cita-cita para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945.

Presiden Prabowo dalam pidato menutup acara Munas VI PKS menyampaikan terima kasih atas dukungan PKS kepada pemerintahnya. Ia mengajak semua kader PKS agar bekerja bersama-sama untuk rakyat.

”Mari kita bahu-membahu, rapatkan barisan, bekerja untuk rakyat. Saya minta Saudara-saudara sampaikan kepada seluruh keluarga besar dan jaringan Saudara bahwa Indonesia punya masa depan yang cerah. Syaratnya, kita harus pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita untuk kepentingan rakyat,” kata Prabowo, Senin (29/9/2025).

Untuk mendulang suara pada pemilu ke depan, selain pilihan tidak lagi menjadi oposisi, tampak juga langgam politik PKS berubah yang tidak lagi frontal.

Secara terpisah, peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyampaikan, PKS tampaknya sudah melakukan hitung-hitungan elektoral bahwa menjadi partai oposisi tidak akan menaikkan suara yang signifikan. Karena itu, PKS memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Ketika pemerintah berhasil, dinilai akan memberikan dampak positif terhadap PKS, apabila jika program-program prabowo itu ternyata sejalan dengan PKS.

”Selain itu juga, tampaknya karena dulu Prabowo selalu diusung oleh PKS sehingga ketika berhasil menjadi presiden, kembali memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. PKS juga tampaknya ingin bermain safety player, tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah dan fokus ke konsolidasi partai dan grass root,” kata Lili.

Meski demikian, Lili juga melihat berbagai tantangan PKS yang mesti segera di atas. Lili melihat PKS mendapat stigma sebagai kelompok Islamis dan dianggap mewakili segmen Islam tertentu. Apalagi, ceruk suara PKS dinilai masih terpusat di daerah-daerah urban dan belum merata sampai desa-desa. Ceruk suara ini juga berebut dengan sesama partai Islam, belum bisa menggaet suara dari kalangan nasionalis.

Oleh karena itu, untuk mendulang suara pada pemilu ke depan, selain pilihan tidak lagi menjadi oposisi, tampak juga langgam politik PKS berubah yang tidak lagi frontal. PKS juga cenderung mendekati semua kelompok Islam, terutama Islam tradisionalis.

”PKS juga kini kian menonjolkan kepemimpinan anak muda di lingkaran PKS untuk menggaet pemilih muda,” ujar Lili.