Hasto Ditahan, Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDI-P Tak Ikut Retret

JAKARTA, KOMPAS - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P meminta kepada seluruh jajaran kader dan keluarga besar partai tetap tenang menyikapi penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. PDI-P tidak menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal PDI-P. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri langsung mengendalikan komando partai.

Tak sebatas itu, Megawati juga menginstruksikan kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Magelang, para kepala daerah diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (20/2/2025), mengatakan, setelah penahanan Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal PDI-P. Seluruh komando partai dipegang penuh oleh Ketua Umum PDI-P.

”Ibu Ketua Umum tidak menunjuk plt sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Komarudin.

Jumpa pers dihadiri tim kuasa hukum Hasto, seperti Ronny Talapessy, Maqdir Ismail, dan Todung Mulya Lubis. Hadir pula sejumlah elite PDI-P, yakni Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, Sukur Nababan, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, serta Ribka Tjiptaning.

Setelah diperiksa sejak Kamis (20/2/2025) pagi, KPK menahan Hasto Kristiyanto. Hasto menjadi tersangka suap pengurusan anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan kasus yang sama.

Sekaligus ini jadi pedoman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, semua tetap dalam siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan.

Komarudin melanjutkan, PDI-P sudah terbiasa menghadapi tekanan. Akan tetapi, Megawati menegaskan bahwa partainya masih mempunyai napas yang panjang. ”Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuknya,” ucap Komarudin.

Megawati pun berpesan kepada seluruh kader untuk tidak ada yang berbicara mengenai kasus hukum Hasto. Seluruh kader diminta bergerak sesuai komando yang diberikan Megawati.

”Sekaligus ini jadi pedoman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, semua tetap dalam siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” ujar Komarudin.

Tak berhenti di sana, menanggapi penahanan terhadap Hasto, Megawati juga mengeluarkan instruksi terbaru kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P. Mereka diminta untuk menunda perjalanan menuju kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada 21-28 Februari 2025.

”Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” ujar Megawati sebagaimana surat instruksi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI-P, yang didapat Kompas.

Dalam surat instruksi tersebut, para kepala daerah diharapkan tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Sementara itu, dalam jumpa pers, Ronny Talapessy mengatakan, penahanan terhadap Hasto ini adalah penahanan politik. Bagi PDI-P, ini merupakan babak baru sebagai serangan terhadap partai.

”Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum kongres partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik,” ucap Ronny.

Kongres PDI-P rencananya akan digelar pada April 2025. Ronny berpandangan, penahanan Hasto adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai. Tidak ada urgensi untuk menahan Hasto.

”Sekjen Mas Hasto Kristiyanto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses praperadilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan ke mana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Sebagai sekjen partai, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan kongres. Jadi tidak mungkin akan lari,” kata Ronny.

Ronny menyayangkan tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto terjadi di tengah proses praperadilan Hasto. Ia menilai, penyidik KPK tidak mengindahkan proses praperadilan kendati Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menjadwalkan persidangan, bahkan telah menentukan hakim yang akan mengadili perkara ini.

Ia mengutip ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, jika dalam proses praperadilan hakim praperadilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan.

”Jadi, dalam proses praperadilan, tersangka tidak boleh ditahan tanpa izin dari hakim praperadilan. Dan, jika hakim praperadilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan,” kata Ronny.

Dalam kesempatan itu, Ronny juga menyampaikan pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses persidangan praperadilan yang telah terjadwal di PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim hukum PDI-P kembali memasukkan dua berkas perkara praperadilan terkait penetapan tersangka Hasto.

”Kami akan tetap mengikuti praperadilan karena mekanisme praperadilan adalah hak hukum kami dan pengadilan Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret nanti,” tegas Ronny.