Hayat Tahrir Al-Sham Mulai Proses Peralihan Kekuasaan di Suriah Pasca-Assad

DAMASKUS, SENIN — Kelompok oposisi di Suriah, Hayat Tahrir al-Sham atau HTS, mulai membicarakan proses peralihan kekuasaan pascajatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad. Pemimpin HTS Abu Mohammed al-Golani sudah bertemu dengan Perdana Menteri Suriah Mohammed al-Jalali, Senin (9/12/2024).

Golani didampingi Mohammed Bashir yang memimpin ”Pemerintahan Penyelamatan Suriah” HTS di Idlib, Suriah barat laut. Nama Bashir digadang-gadang sebagai kandidat perdana menteri dalam pemerintahan pasca-Assad.

Dalam rekaman video pendek yang beredar melalui kanal komunikasi Telegram, Golani memberi tahu Jalali bahwa, meski Idlib adalah wilayah kecil yang kekurangan sumber daya, pihak berwenang di wilayah itu punya pengalaman memerintah mulai dari nol.

Pada era pemerintahan Assad, ”Pemerintahan Penyelamatan Suriah” HTS memiliki kementerian, otoritas peradilan, dan keamanan sendiri terpisah dari Damaskus. Pemerintahan itu dibentuk pada 2017 untuk membantu warga yang terputus dari layanan pemerintah. Pihak berwenang di wilayah itu mulai mengembalikan layanan publik, termasuk air, komunikasi, dan listrik, ke Aleppo.

Parlemen Suriah yang sebelumnya pro-Assad, termasuk Jalali, mengaku siap bekerja sama dengan kepemimpinan mana pun yang dipilih oleh rakyat.

Parlemen Suriah mendukung ”keinginan rakyat untuk membangun Suriah baru menuju masa depan lebih baik yang diatur oleh hukum dan keadilan”. Partai Baath juga menyatakan akan mendukung fase transisi di Suriah untuk mempertahankan persatuan.

HTS juga mendapatkan dukungan dari para tetua di komunitas Alawiyyah yang merupakan basis pendukung Assad. Mendapatkan dukungan dari komunitas Alawiyyah ini dianggap sebagai salah satu hal krusial bagi pemerintahan baru di Suriah. Ini terkait apakah akan ada upaya balas dendam terhadap mantan loyalis Assad.

Delegasi HTS dan Tentara Pembebasan Suriah mengunjungi kampung halaman Assad di Qardaha di Provinsi Latakia. Mereka bertemu dengan puluhan tokoh agama dan tetua untuk berdiskusi. Para tokoh Alawiyyah kemudian menandatangani pernyataan dukungan.

Mendapatkan dukungan dari komunitas Alawiyyah ini dianggap sebagai salah satu hal krusial bagi pemerintahan baru di Suriah. Ini terkait apakah akan ada upaya balas dendam terhadap mantan loyalis Assad.

Dulu, kelompok oposisi HTS dan Tentara Pembebasan Suriah sering disebut Assad sebagai teroris yang akan membantai warga Alawiyyah jika dia jatuh. Warga setempat menceritakan banyak orang yang kemudian membongkar patung ayah Assad, Hafez al-Assad, sebelum HTS tiba di Qardaha.

Kemudian, beberapa orang dari Qardaha yang merupakan salah satu daerah termiskin di Suriah itu mendatangi makam Hafez dan menjarahnya serta mengambil segala sesuatu, mulai dari meja dan kursi hingga AC.

Warga Suriah dari agama Alawi, cabang dari Islam Syiah, mencakup sekitar 10 persen dari populasi Suriah dan berpusat di Latakia yang dekat dengan Laut Tengah dan perbatasan dengan Turki. Sementara Muslim Sunni mencakup sekitar 70 persen dari populasi. Di Suriah juga terdapat komunitas Kristen, Kurdi, Druze, dan kelompok-kelompok lain.

Dalam dokumen yang ditandatangani oposisi dan komunitas Alawiyyah digarisbawahi tentang keberagaman agama dan budaya Suriah. Dokumen itu juga menyerukan agar polisi dan layanan negara dipulihkan secepat mungkin di bawah penguasa baru dan menyetujui  senjata apa pun yang dimiliki oleh warga Qardaha akan diserahkan.

”Kami menegaskan persatuan di wilayah Republik Arab Suriah dan keberagaman agama dan budaya serta keberagaman pemikiran,” tulis dokumen yang ditandatangani sekitar 30 tokoh itu. Namun, oposisi tidak ikut tanda tangan.

Dokumen itu, menurut seorang warga, membantu meredakan ketakutan warga Alawiyyah. Pertemuan ini sejalan dengan pesan moderasi yang dikomunikasikan HTS. Selama memerintah kota Idlib dan daerah sekitarnya selama beberapa tahun, HTS mencoba menjauhkan diri dari citra gerakan radikal.

Banyak anggota agama minoritas di Suriah yang takut menjadi warga kelas dua atau menghadapi penganiayaan di bawah rezim HTS. HTS ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE).

Ketika diwawancara dua tahun lalu oleh televisi AS, PBS, Golani menuding penunjukan HTS sebagai kelompok teroris itu tidak adil karena gerakannya tidak menimbulkan ancaman di luar Suriah. HTS dianggap kelompok teroris oleh Barat karena berakar pada cabang Al-Qaeda di Suriah.

Terkait situasi di Suriah, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Perancis Emmanuel Macron membahas kemungkinan kerja sama dengan para pemimpin baru Suriah atas dasar hak asasi manusia yang fundamental dan perlindungan terhadap minoritas etnis dan agama.

Keduanya juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Suriah. Kedua pemimpin juga sepakat untuk bekerja sama guna memperkuat komitmen Uni Eropa terhadap Suriah, khususnya dengan mendukung ”proses politik yang inklusif” di Suriah dalam koordinasi dengan mitra-mitra Timur Tengah.

Barat pada umumnya menyambut baik berakhirnya kekuasaan Assad. Namun, tetap ada kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan lebih lanjut, seperti yang terjadi di Libya setelah penggulingan Muammar Kadhafi.

Kekhawatiran itu setidaknya ditunjukkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dia mengatakan, HTS harus menolak terorisme dan kekerasan terlebih dahulu sebelum Inggris dapat bekerja sama dengan HTS yang dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh Inggris.

”Jika situasi stabil, akan ada keputusan yang harus diambil tentang cara menangani rezim baru apa pun yang ada di sana. Keputusan itu akan bergantung pada bagaimana kelompok itu berperilaku sekarang,” kata Menteri Keamanan Nasional Inggris Pat McFadden kepada BBC Radio 4.

McFadden mengatakan, Inggris akan memutuskan ”dengan cepat”, apakah akan menghapus HTS dari daftar organisasi terorisnya. ”Saya pikir itu harus menjadi keputusan yang relatif cepat sehingga itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan cukup cepat mengingat kecepatan situasi di lapangan,” ujarnya.

Berbeda dengan Jerman dan Perancis, Uni Eropa secara umum belum siap mempercayai HTS meski HTS sudah berjanji melindungi kaum minoritas dan menghormati hak-hak rakyat.

Juru bicara UE Anouar El Anouni mengatakan, UE saat ini belum menjalin komunikasi dengan HTS atau para pemimpinnya sama sekali. Sama seperti AS, UE juga akan menilai HTS dari tindakan-tindakannya, bukan dari kata-kata atau janji-janjinya saja.

Sama seperti AS, UE juga akan menilai HTS dari tindakan-tindakannya, bukan dari kata-kata atau janji-janjinya saja.

Sementara di Washington, Presiden AS Joe Biden memperingatkan kelompok-kelompok militan bahwa AS akan terus memantau mereka. Biden mengingatkan ada sejumlah kelompok oposisi yang menjatuhkan Assad yang memiliki catatan buruk tentang terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia. ”Kami akan menilai mereka dari tindakan mereka. Bukan hanya dari kata-kata mereka,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, AS juga bertekad mencegah kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) membangun kembali kekuatannya di Suriah. ”Kami punya kepentingan yang jelas untuk menghindari fragmentasi Suriah, migrasi massal dari Suriah, dan ekspor terorisme serta ekstremisme,” ujarnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, siapa pun yang akhirnya berkuasa di Suriah, rezim tetap harus diminta pertanggungjawaban. Namun, bagaimana Assad akan diadili masih belum jelas, terutama setelah Rusia menolak untuk mengonfirmasi bahwa Assad telah melarikan diri ke Moskwa.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, jika Rusia memberikan suaka kepada Assad dan keluarganya, hal itu menjadi keputusan yang diambil oleh Presiden Vladimir Putin.

Rusia menyatakan akan membahas status pangkalannya di Suriah dengan otoritas baru. Rusia memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan Assad, dengan secara langsung turun tangan dalam perang di Suriah mulai 2015 dan memberi perlindungan udara bagi pasukan Assad melawan oposisi-oposisi bersenjata.

Iran, sekutu utama Assad lainnya, berharap hubungan ”persahabatan” dengan Suriah akan terus berlanjut. Iran menegaskan, Assad tidak pernah meminta bantuan Iran untuk menghadapi kelompok oposisi.

Turki, yang secara historis merupakan pendukung oposisi di Suriah, ikut menyerukan pemerintahan baru yang inklusif di Suriah. Ankara meminta PBB untuk membantu HTS dan rakyat Suriah untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

”Kami menginginkan Suriah di mana berbagai kelompok etnis dan agama hidup dalam damai. Suriah baru yang akan memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangganya dan akan membawa perdamaian dan stabilitas ke wilayahnya,” kata Menlu Turki Hakan Fidan. (REUTERS/AFP/AP)