HET Beras Medium dan Premium 2025 Ditetapkan Sama seperti 2024

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pangan Nasional atau Bapanas telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025. Selain harga pembelian pemerintah gabah dan beras di petani, penggilingan, dan Perum Bulog, regulasi itu juga mengatur harga eceran tertinggi atau HET beras medium dan premium 2025 yang ditetapkan sama seperti tahun 2024.

Di saat regulasi yang bakal berlaku pada 15 Januari 2025 itu terbit, harga gabah kering panen (GKP) di petani justru turun di bawah HPP, sedangkan harga beras naik. Untuk itu, pemerintah meminta Bulog segera menyerap gabah petani sesuai dengan HPP GKP dan menstabilkan harga beras.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (13/1/2025). Rapat yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga di sektor pangan dan pemerintah daerah itu dipimpin Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir Balaw.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan, dalam regulasi itu, HPP GKP di petani ditetapkan Rp 6.500 per kilogram. HPP gabah kering giling (GKG) di penggilingan dan di gudang Bulog juga ditetapkan masing-masing Rp 8.000 per kg dan Rp 8.200 per kg.

”Kami juga menetapkan HPP beras di gudang Bulog Rp 12.000 per kg dan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog Rp 11.000 per kg,” ujarnya.

Surat keputusan itu juga mengatur HET beras medium dan premium berdasarkan zonasi. HET beras medium di zona I, II, dan III masing-masing ditetapkan Rp 12.500 per kg, Rp 13.100 per kg, dan Rp 13.500 per kg. Adapun HET beras premium di zona I, II, dan III masing-masing dipatok Rp 14.900 per kg, Rp 15.400 per kg, dan Rp 15.800 per kg.

Zona I meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona II mencakup Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Zona III meliputi Maluku dan Papua.

HET beras medium dan premium itu sama seperti 2024. Sementara HPP GKP, GKG di penggilingan dan Bulog, serta beras di Bulog naik dibandingkan dengan 2024. Waktu itu, HPP GKP petani Rp 6.000 per kg, GKG di penggilingan Rp 6.100 per kg, serta GKG dan beras di gudang Bulog masing-masing Rp 7.400 per kg dan Rp 11.000 per kg.

HET beras medium dan premium itu sama seperti tahun lalu. Sementara HPP GKP, GKG di penggilingan dan Bulog, serta beras di Bulog naik dibandingkan dengan tahun lalu.

Maino juga menyampaikan, harga GKP di petani dan GKG di penggilingan di sejumlah daerah di Indonesia berada di bawah HPP GKP lama. Ini seiring dengan panen padi yang sudah mulai berlangsung di sejumlah daerah, khususnya Sumatera. Panen padi itu akan semakin meluas dan akan memuncak akhir Februari dan awal Maret 2025.

Pada pekan kedua Januari 2025, terdapat 17 kabupaten/kota dengan harga GKP di petani lebih rendah dari HPP lama Rp 6.000 per kg. HPP GKP terendah berada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utama, yakni Rp 5.300 per kg atau 13,3 persen di bawah HPP.

Sepanjang pekan tersebut, terdapat juga 48 kabupaten/kota dengan harga GKG di penggilingan lebih rendah dari HPP GKG lama Rp 6.100 per kg. Daerah dengan harga GKG terendah juga terjadi di Simalungan, yakni Rp 6.200 per kg atau 16,2 persen di bawah HPP lama.

”Oleh karena itu, kami meminta Bulog segera menyerap GKP dan GKG tersebut agar petani tidak merugi sekaligus guna memperkuat cadangan beras pemerintah,” katanya.

Di tengah penurunan harga GKP di petani, harga beras justru masih stabil tinggi di atas HET. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara umum, harga beras pada pekan kedua Januari 2025 naik 0,1 persen dibandingkan dengan Desember 2024.

Pada pekan tersebut, harga rerata beras medium dan premium masing-masing Rp 14.173 per kg dan Rp 15.942 per kg. Harga beras medium dan premium itu berada di atas rerata HET kedua jenis beras tersebut berdasarkan zonasi yang masing-masing Rp 13.313 per kg dan Rp 15.367 per kg.

Dalam sepekan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras juga bertambah dari 75 daerah menjadi 87 daerah. Harga rerata tertinggi berbagai kualitas jenis beras berada di Kabupaten Intan Jaya, yakni Rp 54.772 per kg.

Untuk itu, Tomsi meminta agar pemerintah daerah dan Bulog mencermati penurunan harga gabah dan kenaikan harga beras. Idealnya, penurunan harga gabah itu juga diikuti dengan penurunan harga beras.

”Saya berharap agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Bulog untuk menstabilkan kenaikan harga beras setidaknya mendekati HET di daerah-daerah yang harga berasnya masih tinggi. Di sisi lain, perlu juga menyerap gabah petani yang harganya di bawah HPP,” katanya.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari menuturkan, Bulog telah memulai menyerap gabah petani di sejumlah daerah yang harga gabahnya anjlok. Gabah tersebut diserap sesuai dengan standar kualitas dan dibeli sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah.

Untuk gabah yang tidak sesuai standar kualitas pemerintah, Bulog tetap membelinya sesuai dengan harga rafaksi yang ditetapkan Bapanas. Bulog tetap mengolah GKP tersebut menjadi GKG dan beras untuk cadangan beras pemerintah.

”Hingga kini, kami terus berkoordinasi dengan dinas pertanian atau pangan daerah dalam penyerapan gabah di daerah-daerah yang harganya anjlok,” tuturnya.

Untuk gabah yang tidak sesuai standar kualitas pemerintah, Bulog tetap membelinya sesuai dengan harga rafaksi.

Hingga 11 Januari 2025, Bulog telah menyerap gabah sebanyak 294 ton setara beras. Adapun total stok beras Bulog mencapai 2,037 juta ton. Stok itu terdiri dari 1,85 juta ton cadangan beras pemerintah dan 181.600 stok beras komersial.

Tahun ini, Bulog menargetkan akan menyerap gabah atau beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton setara beras. Dari jumlah itu, target serapan GKP sebanyak 1,2 juta ton (600.000 ton setara beras), GKG 1,48 juta ton (900.000 ton setara beras), dan 1,5 juta ton beras.

Epi juga mengemukakan, tahun ini Bulog juga mendapat penugasan pemerintah untuk menstabilkan harga beras dan menyalurkan bantuan beras bagi 16 juta keluarga berpenghasilan rendah. Beras yang akan diberikan bagi setiap keluarga sebanyak 10 kg per bulan untuk enam bulan.

Dengan begitu, total bantuan beras yang akan digulirkan sebanyak 960.000 ton. Bantuan beras itu akan diberikan pada Januari-Februari, Juni-Juli, dan Oktober November.

”Bapanas telah menerbitkan petunjuk teknis penyaluran bantuan beras pada Januari-Februari 2025. Namun, kami belum memulai penyaluran bantuan beras pada periode tersebut karena masih menunggu verifikasi data penerima bantuan dari setiap pemerintah daerah,” katanya.

Bapanas telah menerbitkan petunjuk teknis penyaluran bantuan beras pada Januari-Februari 2025.

Adapun terkait dengan stabilisasi harga beras, lanjut Epi, Bulog juga telah menerima penugasan Bapanas menyalurkan beras SPHP untuk periode Januari-Februari 2025. Dari target 1,5 juta ton sepanjang tahun ini, beras SPHP yang akan disalurkan pada Januari sebanyak 150.000 ton.

Per 11 Januari 2025, beras SPHP itu telah disalurkan ke sejumlah daerah sebanyak 9.367 ton dengan harga Rp 11.000 per kg. Khusus penyaluran beras SPHP di daerah-daerah yang kondisi geografisnya sulit, Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.