HUT Jakarta dan Impian Menjadi Kota Global yang Berkelanjutan

Jakarta tengah menatap masa depan dengan ambisi besar: menjadi kota global yang berbudaya. Cita-cita ini bukan sekadar slogan, tetapi diarahkan secara formal oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menegaskan peran Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global setelah tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Dalam kacamata global, kota seperti ini harus mampu menjadi simpul utama jaringan ekonomi dunia, menarik modal, sumber daya manusia, ide, serta inovasi.

Dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, Jakarta menegaskan ambisinya menjadi kota global yang ”maju, berdaya saing, dan berkelanjutan”. Enam indikator dijadikan acuan, salah satunya adalah lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

Langkah konkret telah disiapkan, salah satunya lewat penguatan koordinasi kawasan aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur). UU DKJ menegaskan pentingnya sinergi antarwilayah dalam pengelolaan isu-isu lingkungan, seperti banjir, sampah, energi, dan air. Langkah ini menjadi penting sebab persoalan lingkungan Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri tanpa melibatkan kota-kota sekitarnya.

Visi kota global ini juga menjadi momentum strategis untuk memperbaiki arah pembangunan Jakarta. Kota global modern tak hanya dilihat dari kekuatan ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga keberlangsungannya di masa depan, seperti menangani perubahan iklim dan membangun kota berketahanan ekologis. Dalam konteks ini, Jakarta dapat memanfaatkan dorongan globalisasi untuk memacu inovasi hijau dan memperkuat komitmen terhadap agenda iklim internasional.

Penelitian ”Global Cities and Transnational Climate Change Networks (2013)” menunjukkan bahwa kota global memiliki kecenderungan lebih aktif dalam aksi iklim dibandingkan dengan pemerintah pusat. Artinya, jika Jakarta mampu memperbaiki kualitas lingkungannya dan memimpin dalam aksi iklim lokal, bukan tidak mungkin kota ini justru bisa lebih cepat menarik perhatian dan pengakuan dunia.

Namun, perjalanan menuju status kota global masih panjang dan terjal. Dalam laporan The Global Cities Report 2024 yang dirilis konsultan internasional Kearney, Jakarta hanya menempati peringkat ke-74 dari 156 kota. Data lain dari Oxford Economics Global Cities Index 2025 menunjukkan, posisi Jakarta menempati urutan ke-159. Peringkatnya di bawah sejumlah kota di Asia Tenggara, seperti Singapura (21) dan Kuala Lumpur (79).

Jakarta memiliki daya saing dalam aspek ekonomi dan sumber daya manusia. Namun, untuk indikator kualitas kehidupan, lingkungan, dan tata kelola masih menempati peringkat ke-400 dunia. Ini mencerminkan bahwa meskipun Jakarta adalah pusat ekonomi Indonesia, Jakarta masih memiliki problem pembangunan lingkungan yang belum maksimal untuk menjadikannya kota global yang berkelanjutan.

Data di atas menunjukkan, salah satu tantangan terbesar Jakarta dalam perjalanannya menjadi kota global adalah kualitas lingkungan yang memburuk. Pembangunan masif yang dilakukan selama beberapa dekade telah menyisakan dampak ekologis yang signifikan. Menurut Walhi, pada tahun 2021 sekitar 97,9 persen lahan di Jakarta telah menjadi lahan terbangun, menyisakan sangat sedikit ruang terbuka hijau (RTH). Padahal, pada tahun 1982, angka lahan terbangun hanya 78,5 persen.

Alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman dan kawasan bisnis menyebabkan daya dukung lingkungan melemah. Wilayah Jakarta Selatan, yang sebelumnya menjadi area resapan air, kini padat oleh perumahan dan gedung perkantoran. Hal ini menyebabkan banjir menjadi masalah kronis. Data Walhi menyebutkan, lebih dari 50 persen banjir di Jakarta disebabkan oleh hujan lokal, bukan kiriman dari hulu seperti Bogor. Ahli limnologi BRIN, Muhammad Fakhrudin, mengungkap bahwa kondisi tanah Jakarta kini sudah tidak mampu menyerap air secara efektif.

Di sisi lain, suhu udara Jakarta juga terus meningkat. Fenomena urban heat island (UHI) terjadi akibat maraknya lahan terbangun tanpa imbangan penghijauan. Penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2020, suhu di Jakarta naik dari 27,9 derajat celsius menjadi 28,7 derajat celsius. Peningkatan suhu ini berkorelasi dengan kenaikan luas lahan terbangun yang mencapai 25 persen selama periode yang sama.

Kondisi lingkungan yang buruk turut memengaruhi citra Jakarta secara global. Dalam Global Power City Index 2023, Jakarta berada di peringkat ke-45 dari 48 kota dan pada indikator lingkungan bahkan menempati posisi kedua terburuk di atas Kairo. Ini menandakan bahwa daya saing Jakarta sebagai kota global sangat terhambat oleh kualitas lingkungannya.

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur tetap penting untuk menopang daya saing Jakarta secara global. Namun, kini tantangannya adalah memastikan bahwa pembangunan itu tidak lagi merusak lingkungan, tetapi sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Penataan ruang harus mengedepankan fungsi ekologi, bukan hanya ekonomi. RTH harus dikembalikan sebagai instrumen penting pengendali iklim mikro kota, dan program-program penghijauan harus dijadikan prioritas. Demikian pula dengan transportasi massal yang ramah lingkungan dan minim polusi.

Dibandingkan dengan kota-kota global lainnya, posisi Jakarta hingga saat ini masih jauh dari kata cukup. Hal ini tecermin dari tiga indeks kota global yang mengukur dimensi aksesibilitas dan transportasi, yakni Cities in Motion Index (CIMI). Pada tahun 2024, dimensi mobilitas dan transportasi CIMI Jakarta berada di peringkat ke-177 atau posisi ke-7 paling bawah. Indeks tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa aspek transportasi umum dan mobilitas merupakan kelemahan terbesar Jakarta untuk menjadi kota global.

Transformasi menuju kota global hijau memerlukan keberanian politik, inovasi kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem kolaboratif yang melibatkan sektor swasta, akademisi, dan komunitas dalam pengelolaan lingkungan. Hanya dengan pendekatan holistik inilah Jakarta bisa mengatasi ketertinggalannya dan mewujudkan impiannya menjadi kota global yang tidak hanya makmur, tetapi juga berkelanjutan.

Lantas, seperti apa sikap warga Jakarta terhadap ikon baru sebagai kota global? Dan, bagaimana pandangan warga Jakarta terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno? Ikuti analisis survei Litbang Kompas tentang problematika kota Jakarta, Senin (23/6/2025), di Harian Kompas dan Kompas.id (LITBANG KOMPAS)