Survei Litbang Kompas: Tantangan Jakarta Menuju Kota Global

Jakarta sebagai kota global memiliki makna menjadi kota yang berperan penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional, yakni dengan menjadi primary node atau simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia. Kota dunia Jakarta diharapkan memiliki kemampuan menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, dan informasi secara global.

Hasil survei Litbang Kompas pada 10-14 Juni 2025 kepada 400 responden warga  Jakarta menunjukkan, Jakarta memiliki modal sosial menuju kota global. Modal dasar tersebut terlihat dari dukungan publik akan ikon baru Jakarta selepas tak lagi menyandang atribut ibu kota negara. Sebagian besar responden (87,9 persen) menyatakan mendukung arah pembangunan Jakarta menuju kota global.

Modal dasar tersebut diikuti dengan apresiasi publik Jakarta terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi  Jakarta. Secara umum, kinerja Pemprov Jakarta saat ini dinilai baik oleh 71,3 persen responden. Sementara mereka yang tidak puas dan sangat tidak puas berada di angka 26,2 persen.

Ada 23 indikator persoalan kota yang menjadi basis penilaian kinerja Pemprov Jakarta, mulai dari aspek penyediaan fasilitas umum, transportasi publik, ekonomi, bencana alam, hingga masalah sosial, seperti kriminalitas dan sampah. Dari 23 indikator itu,  15 indikator di antaranya (65 persen) mendapat penilaian baik dengan tingkat apresiasi di atas 55 persen.

Dilihat dari kategorinya, publik memberi penilaian kepuasan yang cukup tinggi pada aspek yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana. Penyediaan tempat ibadah, pasar modern ataupun tradisional, dan sarana penanggulangan bencana menjadi contoh kinerja Pemprov Jakarta yang mendapat apresiasi tertinggi, di atas 81 persen.

Capaian ini dapat menjadi modal kepercayaan pemprov untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik ke depan. Meski demikian, sejumlah persoalan laten dinilai publik masih belum dapat diatasi oleh Pemprov Jakarta secara signifikan.

Hasil survei menunjukkan kemacetan tetap menjadi persoalan utama yang masih belum maksimal diurai. Tidak mengherankan, lebih dari separuh responden (60,3 persen) menilai kemacetan sebagai persoalan paling mendesak ditangani di Jakarta saat ini. Hal ini juga menunjukkan, meskipun Pemprov Jakarta terus berupaya mendorong program transportasi massal, penggunaan kendaraan listrik, pembangunan LRT, dan integrasi moda transportasi, publik belum merasakan dampaknya secara signifikan.

Persoalan polusi udara, yang erat kaitannya dengan kemacetan, juga menjadi sorotan serupa. Ketidakpuasan publik Jakarta terhadap upaya pengendalian polusi udara mencapai 68,1 persen. Proporsi ketidakpuasan ini meningkat dari 55,4 persen pada survei yang sama Oktober 2022.

Dalam penilaian persoalan paling mendesak, masalah polusi menjadi problem keempat teratas yang disebutkan oleh 16,8 persen responden. Hal ini mencerminkan bahwa dampak polusi semakin dirasakan sebagai ancaman langsung terhadap kualitas hidup.

Langit abu-abu Jakarta masih menjadi pemandangan harian, terutama di kawasan padat kendaraan dan industri. Dari pantauan data IQAir, sepanjang Juni 2025, Jakarta beberapa kali menempati peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Misalnya pada 13 Juni 2025, AQI mencapai 164 (kategori tidak sehat) dengan PM 2,5 sebesar 74,3 µg/m³.

Kebijakan pemprov, seperti uji emisi dan ruang terbuka hijau, belum cukup memberikan dampak perubahan pengurangan polusi. Warga tetap menghirup udara yang kotor dan anak-anak tumbuh dengan risiko kesehatan yang tinggi. Kota global tentu tak bisa dibayangkan hadir di bawah selimut asap dan debu.

Persoalan laten lainnya ialah banjir. Bencana ini juga dipandang sebagai persoalan mendesak, posisinya berada di urutan kedua dengan angka 48,1 persen. Angka ketidakpuasan publik Jakarta dalam menilai kinerja Pemprov Jakarta mengatasi banjir berada di angka 44,2 persen atau naik 8,1 persen dibandingkan dengan 2022.

Meski demikian, jika dijajarkan dengan upaya Pemprov Jakarta terhadap upaya persoalan lainnya, penanganan banjir memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan persoalan kemacetan, polusi, ketimpangan ekonomi, dan lainnya. Bisa jadi, warga pun sudah memandang banjir sebagai musibah menahun yang selalu terjadi.

Selain masalah lingkungan dan transportasi, isu ekonomi juga menjadi sorotan warga Jakarta. Pada 2022, hasil survei menunjukkan, 55,7 persen responden menyatakan tidak puas terhadap penyediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Pada survei Juni 2025, fokus isunya meluas menjadi ketimpangan ekonomi dengan tingkat ketidakpuasan yang meningkat menjadi 65,7 persen.

Peningkatan ketidakpuasan tersebut menunjukkan, narasi pemerataan masih menjadi persoalan di masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan digitalisasi layanan memang berjalan, tetapi belum banyak menyentuh kehidupan mereka yang tinggal di permukiman padat dan kawasan marjinal.

Di samping itu, tingkat kepuasan terhadap upaya mengatasi ketimpangan ekonomi hanya mencapai 33,3 persen. Secara tidak langsung, hal ini menjadi cerminan persepsi masyarakat terkait distribusi sumber daya yang adil. Dalam konteks Jakarta, kota bisa saja berkembang, tetapi tidak semua warganya ikut tumbuh bersama.

Munculnya persoalan ekonomi turut berimbas pada sektor keamanan kota. Lebih dari separuh responden merasa tidak puas terhadap upaya Pemprov Jakarta menghadirkan rasa aman dari tindak kriminal. Hasilnya penilaian publik idem ditto  terhadap persoalan premanisme yang tersebar di sudut-sudut kota.

Jika dilihat dari sebaran wilayah, responden yang tinggal di Jakarta Barat (62,2 persen) dan Jakarta Pusat (60,5 persen) memberikan derajat ketidakpuasan tertinggi terhadap penindakan kriminalitas dibandingkan dengan ketiga wilayah administrasi lainnya. Begitu juga dengan ketersediaan aparat keamanan yang mendapat derajat ketidakpuasan tertinggi di Jakarta Timur (34,3 persen) dan Jakarta Utara (33,8 persen).

Dengan kata lain, Pemprov Jakarta perlu melakukan sinergi lebih kuat dengan aparat keamanan dalam menghadirkan rasa aman di ruang publik. Namun, rasa aman tak cukup dibangun dari sisi fisik semata. Rasa aman harus dilengkapi dengan kepercayaan warga pada sistem hukum dan jaminan perlindungan yang merata.       

Dalam perjalanan menjelang usia lima abad, Jakarta masih memiliki sejumlah persoalan laten menuju kota berdaya saing global. Persoalan laten ini lebih banyak dialami masyarakat dalam aktivitas keseharian, terutama kemacetan dan polusi udara. Latennya problem kota ini memerlukan sinergi dengan warga untuk dapat mengurainya.

Sosiolog Perancis, Henri Lefebvre, yang memperkenalkan gagasan ”Right to the City” dalam bukunya, Le Droit a la Ville (1968), menegaskan, kota bukan sekadar ruang fisik, melainkan ruang sosial yang harus dimiliki, dialami, dan dibentuk bersama oleh seluruh warganya.

Konsep ”Right to the City” dapat menjadi dasar bagi pembangunan Jakarta yang sedang menuju kota global dengan mengikutsertakan warganya sebagai subyek untuk membangun kota yang layak huni, demokratis, dan adil. Modal partisipasi warga ini juga tertangkap dari hasil survei, di mana sebagian besar responden mau terlibat dalam kegiatan sosial seperti menghadiri hajatan warga (96,7 persen), mengikuti pemilihan pengurus lingkungan RT (81,7 persen), hingga memberikan sumbangan dana untuk lingkungan (96,5 persen).

Partisipasi warga dalam pembangunan kota sekaligus menjadi jembatan dalam menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta secara nyata dan menyeluruh. Kesuksesan sebuah kota global sejatinya bukan hanya terlihat dari wajah kota, melainkan dari tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang dirasakan semua lapisan masyarakat. (Litbang Kompas)