HUT TNI dan Evolusi Strategi Pertahanan Nusantara

Kekuatan sebuah angkatan bersenjata modern tak lagi cukup diukur dari—istilahnya—setajam apa pedang yang dimiliki, tetapi dari seberapa cerdas sistem saraf yang menggerakkan pedang itu. Di balik deretan alat utama sistem senjata atau alutsista baru yang dipamerkan pada HUT Ke-80 TNI, Indonesia sejatinya sedang membangun sebuah sistem saraf pertempuran yang baru. Inilah sebuah evolusi senyap di jantung pertahanan negara, sebuah pergeseran dari sekadar mengumpulkan alutsista menjadi merancang otak yang mengendalikannya secara presisi.

Hal yang terjadi saat ini adalah pergeseran paradigma. Sebuah metamorfosis dari sekadar daftar belanja alutsista menjadi pembangunan ”otak” dari sebuah sistem pertahanan yang cerdas dan terintegrasi. Seiring berakhirnya era Rencana Strategis Minimum Essential Force (MEF), Indonesia kini memasuki babak baru yang dibingkai dalam kerangka strategis Perisai Trisula Nusantara.

Perubahan ini bukanlah sekadar pergantian nama atau pembaruan daftar akuisisi. Ia menyentuh jantung filosofi pertahanan negara, mengubah pertanyaan mendasar dari ”apa yang kita punya?” menjadi ”apa yang bisa kita lakukan bersama?”

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang, saat wawancara khusus dengan Kompas, Rabu (1/9/2025), membenarkan adanya pergeseran mendasar ini. Menurut dia, TNI kini bergerak meninggalkan pendekatan yang berbasis pada platform individual setiap matra.

Pendekatan lama yang terkotak-kotak, lanjut Frega, di mana setiap matra hanya fokus pada pemenuhan target platformnya sendiri, telah ditinggalkan. Kini, cara pandangnya jauh lebih holistik, yaitu membangun sebuah kapabilitas gabungan yang bertujuan akhir untuk menciptakan sinergi dan efek gentar strategis.

”Dulu kita berpikirnya adalah platform-centric, basisnya platform. Oh, AD butuh sekian tank, AL butuh sekian kapal. Sekarang kita mengubah itu menjadi capability-based. Kemampuan apa yang ingin kita bangun? Fokusnya bukan lagi pada penambahan kuantitas semata, melainkan pada efek gentar dan sinergi yang bisa diciptakan oleh seluruh kekuatan secara gabungan,” ujar Frega.

Kita punya pengalaman diembargo. Ketika kita sangat tergantung pada satu negara pemasok, lalu ada embargo karena dinamika politik, kekuatan kita bisa lumpuh total. Ini adalah trauma sejarah.

Konsep inti dari Perisai Trisula Nusantara adalah interoperabilitas, sebuah istilah teknis untuk kemampuan berbagai sistem senjata dari matra dan bahkan negara produsen yang berbeda untuk saling ”berbicara”, berbagi data, dan bekerja sebagai satu kesatuan organik di medan pertempuran. Inilah ”otak” yang menjadi sistem saraf bagi postur pertahanan modern.

Tantangan terbesarnya jelas, yakni bagaimana TNI menyatukan beragam jenis alutsista yang ada ataupun yang akan datang, seperti jet tempur Rafale dari Perancis, fregat FREMM dari Italia, dan drone Anka dari Turki, dalam satu komando pertempuran yang efektif?

Dalam praktiknya, interoperabilitas secara efektif meruntuhkan sekat-sekat antarmatra. Frega mencontohkan, radar di sebuah kapal perang TNI AL bisa langsung digunakan untuk menutupi celah pengawasan wilayah udara yang menjadi domain TNI AU. ”Jadi, tidak harus semuanya diadakan oleh Angkatan Udara,” ujar Frega menyoroti aspek efisiensi.

Logika efisiensi itu kemudian berujung pada efektivitas tempur yang berlipat ganda. Seorang pilot jet tempur di atas Selat Malaka, misalnya, tak lagi ”buta” meski radar internalnya terbatas. Ia bisa menerima data target akurat dari KRI yang berlayar di kejauhan untuk kemudian melepaskan tembakan presisi. Inilah wajah sesungguhnya dari peperangan jaringan (network-centric warfare) yang tengah dibangun.

Pendekatan tersebut sekaligus menjadi jawaban strategis atas kritik yang kerap dilontarkan publik mengenai portofolio alutsista Indonesia yang beragam atau terkesan ”gado-gado”. Selama bertahun-tahun, muncul anggapan bahwa membeli alutsista dari satu atau dua negara produsen akan lebih memudahkan perawatan dan integrasi.

Namun, Kementerian Pertahanan memiliki pandangan berbeda yang berakar dari pengalaman pahit bangsa. ”Kita punya pengalaman diembargo. Ketika kita sangat tergantung pada satu negara pemasok, lalu ada embargo karena dinamika politik, kekuatan kita bisa lumpuh total. Ini adalah trauma sejarah,” kata Frega.

Oleh karena itu, diversifikasi alutsista adalah sebuah keputusan sadar yang berfungsi sebagai mitigasi risiko strategis. Dengan memiliki pemasok dari beberapa negara, Indonesia tidak bisa lagi didikte atau dilumpuhkan oleh kepentingan politik satu negara adidaya.

Namun, pilihan strategis untuk melakukan diversifikasi ini bukannya tanpa konsekuensi. Keberagaman teknologi dari beberapa negara menuntut Indonesia untuk bekerja jauh lebih keras dan cerdas agar seluruh alutsista yang dimiliki dapat terintegrasi dengan baik. ”Ini justru menjadi pemicu bagi kita untuk membangun kemandirian,” ujar Brigjen Frega, melihat tantangan ini sebagai sebuah peluang.

Peluang kemandirian itu diwujudkan dengan ”memaksa” TNI dan industri pertahanan dalam negeri untuk menguasai berbagai platform teknologi. Kapabilitas perawatan, perbaikan, dan overhaul (MRO) untuk sistem Barat ataupun Timur kini menjadi sebuah keharusan. Tujuan akhirnya adalah mengurangi ketergantungan pada teknisi asing dan membangun fondasi pertahanan jangka panjang yang sesungguhnya.

Di tengah derap modernisasi berteknologi tinggi, evolusi senyap ini ternyata tidak tercerabut dari akar filosofis pertahanan Indonesia, yakni Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Perisai Trisula Nusantara justru menjadi artikulasi modern dari doktrin pertahanan semesta tersebut.

Jika komponen utama (TNI) dimodernisasi habis-habisan, komponen cadangan dan komponen pendukung yang berbasis kerakyatan juga diperkuat dengan cara yang relevan dengan zaman. Salah satu wujudnya adalah rencana strategis penguatan pertahanan wilayah melalui pembentukan 100 batalyon teritorial baru yang tersebar hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Batalyon ini tidak hanya dipersiapkan untuk tugas tempur, tetapi juga dirancang sebagai jembatan antara TNI dan rakyat dalam menghadapi ancaman nonmiliter. ”Setiap batalyon bahkan akan memiliki ’kompi produksi’ yang bisa bergerak di bidang pertanian, perikanan, atau konstruksi untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kesulitan rakyat dan memastikan kemandirian logistik wilayah jika terjadi kondisi darurat,” ungkap Frega.

Meskipun konsep ini dinilai sebagai sebuah lompatan strategis, sejumlah catatan kritis menyertainya. Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, memandang Perisai Trisula Nusantara sebagai sebuah visi ideal yang menekankan integrasi trimatra secara menyeluruh.

Apabila MEF adalah fondasi awal yang berorientasi pada pencapaian kekuatan minimum dalam jangka waktu tertentu, Perisai Trisula adalah kelanjutan logis yang mengarah pada postur pertahanan komprehensif di masa depan. ”MEF adalah fondasi awal, sedangkan Perisai Trisula adalah kelanjutan yang berorientasi pada postur pertahanan yang utuh dan komprehensif,” ujar Beni.

Namun, Beni menyoroti satu kelemahan fundamental dari konsep baru ini. Berbeda dengan MEF yang diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah sehingga bisa diakses publik, Perisai Trisula Nusantara hingga kini belum memiliki dokumen strategis yang terbuka.

”(Hal) Yang menjadi masalah tidak ada penjabaran konsep Perisai Trisula Nusantara secara lengkap yang bisa diakses oleh publik sehingga masyarakat tidak bisa melihat secara utuh tentang rencana pembangunan kekuatan jangka menengah dan panjang terkait,” kata Beni.

Ketiadaan dokumen publik ini, lanjut Beni, membuat konsep Perisai Trisula Nusantara yang secara gagasan sangat baik menjadi kurang dalam substansi. Menurut dia, perlu ada aturan pelaksanaan yang konkret dalam suatu kebijakan yang utuh agar arah dan implementasinya dapat dipahami dan diawasi masyarakat luas.

Pada usianya yang ke-80, TNI sedang menunjukkan kedewasaan strategis. Kekuatan sejatinya tidak lagi hanya diukur dari apa yang terlihat di permukaan. Evolusi senyap di tubuhnya, dari perubahan cara berpikir, penguasaan teknologi integrasi, hingga peneguhan kembali jati diri kerakyatannya, adalah fondasi yang akan memastikan kedaulatan Indonesia tetap tegak di tengah dunia yang terus bergejolak.