Hutan Sumatera Lenyap

JAKARTA, KOMPAS — Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas mengungkap, selama 1990-2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Jika dikonversikan per hari, ditemukan angka sekitar 99,46 hektar hilang per hari.

Angka ini setara dengan hilangnya 139 lapangan sepak bola per hari. Adapun ukuran lapangan sepak bola seluas 7.140 meter persegi menurut standar FIFA. Secara agregat, kehilangan hutan dalam 34 tahun seluas 1,2 juta hektar setara dengan luas dua kali Pulau Bali.

Tahun 1990, data dari laman pemetaan MapBiomas Indonesia menunjukkan, masih ada 9,49 juta hektar hutan. Tahun 2024 berkurang menjadi 8,26 juta hektar. Penyusutan area hutan tertinggi terjadi di Sumut, yakni 500.404 hektar. Adapun penyusutan hutan di Aceh 379.309 hektar dan Sumbar 354.651 hektar.

Penyusutan hutan 1990-2024 menjadi 690.777 hektar lahan sawit, kawasan tambang 2.160 hektar, kawasan perkotaan 9.666 hektar, hutan tanaman industri (HTI) 69.733 hektar. Sisanya, merupakan fungsi lahan, seperti pertanian, hutan bakau, dan karamba.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit terbesar terjadi di Sumut, yakni 354.865 hektar atau 51,4 persen dari total alih fungsi lahan menjadi sawit. Disusul Sumbar sebesar 176.330 hektar dan Aceh 159.581 hektar.

Adapun perubahan hutan menjadi kawasan perkotaan terbesar terjadi di Kota Padang Pariaman, yakni hingga 1.119 hektar atau 11,6 persen dari total alih fungsi hutan menjadi area urban di tiga provinsi. Kemudian Kabupaten Deli Serdang 571 hektar dan Pasaman Barat 559 hektar.

Alih fungsi hutan menjadi kawasan tambang tidak terjadi di semua wilayah. Perubahan terbesar terjadi di Aceh yang mencapai 1.264 hektar, Sumbar 560 hektar, dan Sumut 336 hektar.

Konversi hutan menjadi HTI terbesar sebanyak 77 persen atau 53.703 hektar terjadi di Sumut. Sementara alih fungsi hutan menjadi HTI di Aceh hanya 12,5 persen atau 8.722 hektar dan di Sumbar 10 persen atau 7.308 hektar.

Penyusutan hutan selama 34 tahun mengakibatkan risiko munculnya bencana banjir semakin tinggi. Data Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB), selama 2008-2025 menunjukkan pola kejadian banjir dan tanah longsor, semakin meningkat lima tahun terakhir. Tahun 2008-2013, total ada 780 kejadian. Tahun 2014-2019 terjadi 882 kejadian. Sementara tahun 2020-2025, total kejadian bencana naik lima kali lipat menjadi 4.779 kejadian.

November 2025, meskipun tercatat kurang dari lima kejadian tetapi menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang cukup besar. Data BNPB hingga 11 Desember, ada 990 korban meninggal, 222 orang hilang, dan 5.400 korban luka, serta kerugian fisik, seperti 157.800 rumah rusak dan 3.222 infrastruktur rusak.

Berdasarkan pemetaan titik lokasi banjir diketahui, rata-rata tersebar di wilayah hilir daerah aliran sungai (DAS) di sisi timur dan barat Pulau Sumatera bagian utara. Melalui analisis tumpang susun peta peruntukan lahan 2024 dan titik lokasi banjir diketahui, lokasi-lokasi banjir ada di peruntukan lahan sawit, hutan, mangrove, dan hutan tanaman industri. 

Peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo, menyebutkan, hutan di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera, berfungsi sebagai pengelola air hujan. Namun, fungsi tersebut akan berkurang jika ekosistem hutan terganggu.

”Kalau hutannya tidak ada, 35 persen air yang bisa disimpan di kanopi langsung jatuh ke tanah. Begitu juga 55 persen yang seharusnya masuk ke dalam tanah, tentunya berkurang karena tanahnya terganggu adanya alat berat dan aktivitas manusia,” ujar Hatma, Rabu (3/12/2025).

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur, menurut Hatma, menyebabkan neraca air terganggu. Akibatnya, secara alami ekosistem akan membuang air lebih banyak dibandingkan kondisi normal sehingga terjadi banjir. 

Tak sedikit peruntukan lahan hutan konservasi dalam ketentuan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar yang berubah menjadi menjadi lahan nonhutan. Analisis Kompas dari total 5,6 juta hektar peruntukan hutan konservasi di tiga provinsi itu, sebanyak 240.553 hektar atau 4,4 persennya digunakan sebagai lahan nonhutan yang tidak memiliki fungsi konservasi.

Hutan konservasi terdiri dari hutan lindung, cagar alam, suaka alam, suaka margasatwa, dan taman hutan raya. Data itu diperoleh dari analisis tumpang susun lahan peruntukan hutan konservasi dari peta RTRW Aceh 2013-2033, RTRW Sumut 2017-2037, dan RTRW Sumbar 2012-2032 dengan tutupan lahan 2024 dari MapBiomas Indonesia.

Kompas menemukan peruntukan lahan sejumlah lokasi terdampak banjir terindikasi tak sesuai RTRW. Salah satunya peruntukan hutan lindung di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh, yang sekarang menjadi area pertambangan.

Dari pengamatan citra satelit di aplikasi Google Earth Pro, perekaman Juli 2024 terlihat area pertambangan itu ada di sepanjang sungai yang ada di kecamatan tersebut. Sementara, pada citra satelit Juni 2016, area pertambangan di lokasi itu belum ada.

Lokasi lain yang tak sesuai RTRW ada di Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Sumut. Area peruntukan hutan lindung di kecamatan itu menjadi kebun kelapa sawit. Terlihat dari citra satelit perekaman Agustus 2024, kanopi pohon yang tertata rapi dan pembukaan jalan tanah di sekitarnya, yang merupakan ciri kebun sawit.

Warna tutupan lahan hutan lindung di legenda sejumlah peta RTRW yang disajikan dalam laman gistaru.atrbpn.go.id juga sangat mirip dengan tutupan lain. Contohnya hutan lindung di peta pada Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yang ditampilkan sangat mirip dengan hortikulkura dengan warna hijau tosca muda.

Sama halnya dengan tutupan hutan lindung di peta pada Perda No 2/2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. Kawasan konservasi ini juga ditampilkan dengan warna hijau tosca muda yang sangat mirip dengan tutupan lahan nonkonservasi pertanian lahan kering.

Dari tiga provinsi yang dilanda bencana, ketidaksesuaian peruntukan lahan konservasi dengan aturan tata ruang banyak terjadi di Sumut, yakni 160.032 hektar. Adapun di Sumbar 56.024 hektar dan Aceh 32.336 hektar.

Menurut Rianda Purba, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, hal ini terkait dengan belum adanya landasan hukum mengenai deliniasi, penentuan batas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Batang Toru (Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara) yang mengatur detail lokasi hutan lindung, kawasan penyangga DAS, jalan, dan permukiman, serta berulangnya proses revisi RTRW Provinsi Sumut.

”Sejak kawasan ekosistem Batang Toru ditetapkan sebagai KSP melalui Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2017 (RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037), hingga sekarang belum ada aturan turunan berupa rencana detail tata ruang untuk KSP Batang Toru tersebut,” kata Rianda, Senin (8/12/2025).

November 2025, kejadian banjir dan tanah longsor mencapai puncaknya lantaran curah hujan ekstrem yang dipicu oleh adanya siklon tropis Senyar. Di Provinsi Aceh, curah hujan tertinggi melanda Kebupaten Bireuen dengan intensitas 411 milimeter per hari pada 26 November 2025. Selain Bireuen, 14 kabupaten lain juga mengalami hujan ekstrem dengan intensitas di atas 150 milimeter per hari.

Di Sumatera Utara, tiga kabupaten, yakni Langkat, Mandailing Natal, dan Humbang Hasundutan, mengalami hujan ekstrem selama dua hari berturut-turut pada 26-27 November 2025. Curah hujan tertinggi berada di Langkat dengan intensitas 390 milimeter per hari. Hujan ekstrem bahkan masih terjadi pada 28 November 2025 di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Simalungun, dan Kota Tanjung Balai.

Di Sumatera Barat, hujan ekstrem sudah muncul sejak 23 November 2025 di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Hal ini karena siklon tropis Senyar telah terdeteksi potensi pembentukannya sejak 21 November 2025. Curah hujan tertinggi melanda Kota Padang dengan intensitas 261 milimeter per hari.

Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Guswanto menyebut, bencana hidrometeorologi tidak hanya disebabkan cuaca, tetapi juga daya dukung infrastruktur dan kondisi lingkungannya. Dengan tutupan lahan yang bagus, hujan bisa menyerap dengan sempurna ke tanah atau yang dikenal dengan istilah infiltrasi.

”Hujan bukanlah faktor mutlak penyebab bencana longsor ataupun banjir, melainkan dia hanya memicu,” ujarnya.

Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan Nurul Iftitah menyebut, selama kurun waktu 2019-2024, luas desforestasi di Aceh sebanyak 28.931,4 hektar, Sumut 23.855,8 hektar, dan Sumbar 19.632,7 hektar dengan total 72,419,9 hektar. Adapun luas areal yang sudah direhabilitasi lewat program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) kurun waktu 2019-2024 untuk tiga provinsi itu adalah 46.655 hektar.

RHL tidak dapat langsung memulihkan deforestasi. Perlu waktu minimal 5-6 tahun hingga bibit pohon yang ditanam bisa tumbuh dan mencapai pertumbuhan yang bisa dikategorikan reforestasi. Kondisi tersebut hanya akan berhasil lewat pemeliharaan yang berkelanjutan.

”Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, menjadi tantangan yang cukup besar untuk RHL dalam mengimbangi laju deforestasi,” kata Nurul.

Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kemenhut Catur Basuki Setyawan menyebut, perubahan tutupan lahan hutan dan lahan kritis DAS di wilayah terdampak banjir. Perubahan tutupan lahan hutan menjadi nonhutan selama 2009-2014 di Aceh seluas 21.476 hektar, Sumut 9.400 hektar, dan Sumbar 1.800 hektar.

Adapun luas lahan kritis DAS di Aceh mencapai 217.301 hektar, lebih luas dibandingkan lahan kritis di Sumut 207.482 hektar dan Sumbar 39.816 hektar. Banjir November 2025 melanda sedikitnya 70 titik di 31 DAS Aceh, 92 titik di 13 DAS Sumut, dan 56 titik di 13 DAS Sumbar.

”Di DAS Batang Toru terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan seluas 28.000 hektar. Namun, hanya 0,4 persen yang di kawasan hutan, 99 persen lebih di luar kawasan hutan,” ujar Catur.