Ibu Pertiwi, Kuasa, dan Bencana yang Kita Produksi Sendiri

Bencana kembali melanda. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditimpa banjir dan tanah longsor. Rumah warga terendam, jalur komunikasi dan transportasi terputus, ribuan warga jadi korban.

Hal ini menimbulkan kesedihan dan keprihatinan mendalam. Berbagai respons muncul di media sosial berupa informasi kondisi di lapangan, ungkapan simpati, hingga refleksi dan ajakan untuk berbenah. Salah satu narasi yang mengiringinya adalah ”Ibu Pertiwi sedang menangis”.

Ungkapan ini kerap muncul ketika terjadi bencana. Ia terkesan akrab dan menenangkan, mengesankan bahwa bencana adalah bagian dari hubungan emosional antara manusia dan alam. Ia menjadi bagian dari proses berpikir kita dalam memahami bencana.

Metafora ”Ibu Pertiwi” sebenarnya bukan sesuatu yang lahir dari alam itu sendiri, melainkan konstruksi kultural yang tersusun dan bekerja dalam bingkai nasionalisme romantik abad XIX. Dalam pemikiran ini, alam dan bangsa diidentikkan dengan figur parental untuk menumbuhkan loyalitas emosional, tubuh simbolik yang harus dimaknai dengan dijaga, dibela, dan dibalas budi.

Melalui pendidikan kolonial, gagasan ini kemudian masuk Hindia Belanda. Meskipun tidak menggunakan istilah ”Ibu Pertiwi” secara jelas dan langsung, kerangka berpikir ”tanah adalah figur emosional” diperkenalkan sebagai salah satu alat pedagogi moral kolonial.

Ketika muncul gerakan kebangsaan, elite nasionalis menjadikannya simbol semangat nasionalisme yang alami. Bangsa Indonesia dibayangkan ”lahir” dari figur simbolik ”Ibu Pertiwi” sebagai bagian revisi kreatif gerakan nasionalisme. Hal ini di antaranya tampak dalam karya sastra Angkatan Pujangga Baru, juga politik kebudayaan awal Republik. Tanah Air sebagai ”tubuh perempuan” yang harus dijaga dari perusakan.

Mengutip pemikiran Derrida, setiap figur pusat makna hampir selalu menyimpan relasi kuasa yang bekerja dengan cara tertentu, termasuk bahasa yang dihadirkannya. Ia membentuk cara kita membaca dan memaknai realitas.

Metafora ”ibu” membangun kedekatan emosional, sekaligus menutupi hal yang lebih mendasar. Yaitu kenyataan bahwa bencana terjadi akibat salah kebijakan politik, ekonomi, dan ekologis yang konkret, bukan melalui logika perasaan atau perspektif kosmologis.

Selama ini hadir dalam benak kita jika bencana adalah ”tangisan Ibu Pertiwi”, seakan-akan banjir dan tanah longsor adalah luapan emosional dari entitas keibuan. Padahal, apa yang terjadi di Sumatera adalah efek nalar sosial politik ekonomi yang kaprah.

Di lapangan terjadi penebangan hutan yang masif, perluasan lahan sawit tak terkendali, izin tambang meluas hingga hutan lindung, dan proyek infrastruktur lain yang mengabaikan faktor ekologi dan daya dukung wilayah. Kita tidak sedang menghadapi murka ibu, tetapi efek langsung dari hasrat pola ekstraksi yang dilegalkan, dilindungi, atau diabaikan oleh institusi berwenang.

Yang harus diwaspadai adalah narasi yang terlalu emosional justru memiliki efek politis yang berbahaya, karena menyamaratakan kesalahan. Jika seorang ”ibu menangis”, semua anaknya dianggap sama-sama bersalah.

Faktanya, tidak semua pihak memiliki posisi sama dalam skema kerusakan ekologis yang terjadi. Ada yang menandatangani dan mengesahkan regulasi, ada yang memfasilitasi pengalihan lahan, ada yang mengambil keuntungan, serta ada yang hanya menjadi korban.

Dalam hal ini, sesuai pemikiran Michel Foucault, kekuasaan bekerja tidak hanya melalui larangan dan hukuman, tetapi juga produksi wacana. Narasi ”ibu” mengaburkan relasi kuasa dengan memindahkan kerusakan yang terjadi dari ranah struktur regulasi dan kebijakan ke ranah moral dan perasaan.

Kita diajak prihatin, tetapi tidak diajak mengerti lebih jauh dan mendalam. Tentang siapa yang menandatangani dan mengeluarkan izin, siapa yang mengabaikan kajian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), hingga siapa yang melemahkan pengawasan.

Dengannya, emosi menjadi anestesi. Kita merasa senasib sepenanggungan karena kesedihan bersama, tetapi gagal menyikapi akar musabab yang menyebabkan terjadinya bencana yang berulang dengan pola yang sama.

Oleh karena itu, akan lebih tepat jika kita menempatkan bumi sebagai arsip. Bumi menyimpan jejak luka dari kekuasaan, mulai dari konsesi yang diberikan, tebing yang ditebas, atau desa yang dipindah/ditenggelamkan.

Setiap air bah yang membanjiri dan menenggelamkan rumah tidak sekadar bencana alam, tetapi juga dokumen politik yang membuktikan konsekuensi administratif yang diambil. Longsor adalah catatan kaki dari proyek yang dipaksakan, dan lumpur adalah indeks dari perizinan yang tidak pernah dievaluasi.

Bumi tidak marah, apalagi menghukum. Ia hanya menunjukkan efek dari yang dilakukan. Bumi lebih mirip laporan tahunan birokrasi yang menyajikan data pencapaian dan efek risiko ekologis hasil dari tata kelola ruang.

Dengannya, kita jadi bisa sadar bahwa perspektifnya bukan emosi seorang figur keibuan, melainkan logika kebijakan lingkungan dan tata laksana wilayah. Kebijakan apa, siapa yang melanggar, dan bagaimana mekanisme akuntabilitas bekerja.

Masalah kita sebenarnya tidak hanya kerusakan lingkungan, tapi juga menahan kekuatan kuasa negara yang begitu besar menjajah aspek kehidupan. Peringatan yang disampaikan warganet kepada pihak terkait tentang bencana, disimplifikasi menjadi masalah anomali cuaca, bukan akibat sistem dan struktur.

Metafora yang bersifat personal, sentimental dan ahistoris dihadirkan untuk merespons situasi ekologis yang sudah makin genting, bukan kosakata politik yang lebih presisi. Padahal, alam adalah ruang hidup publik yang tunduk pada tata kelola, bukan entitas emosional yang bisa dihibur dengan lagu nasional atau lagu kesedihan Ebiet G Ade.

Semua ini bukan berarti menolak tradisi, identitas, atau menghina simbol bangsa. Akan tetapi, membongkar logika yang bekerja dan digunakan atasnya, lalu mengembalikannya pada konteks maknanya yang sesungguhnya.

Apa yang terjadi di Sumatera ini seharusnya menjadi momen reflektif, bencana bukan ketidakstabilan emosi bumi, melainkan kegagalan negara dan masyarakat menjaga lanskap hidupnya. Ketika rumah terendam dan kayu gelondongan hanyut, itu adalah indikator tata kelola ruang yang telah melewati batas aman.

Dengan memaknai ulang metafora ”Ibu Pertiwi”, kita harusnya membangun kembali hubungan manusia dan alam lingkungan dengan lebih bertanggung jawab. Kita tidak bisa menempatkan diri sebagai anak yang membutuhkan restu ibu, tetapi harus berperan aktif menjaga dan bertanggung jawab atas ruang hidup kolektif.

Yang diperlukan bukan meredakan ”tangisan ibu”, melainkan langlah konkret membenahi sistem yang bobrok terkait perizinan, pengawasan, menjaga tata ruang, dan mengakhiri praktik ekstraksi yang mengabaikan masa depan.

Semua hanya bisa diubah dengan jernih dan kontekstual tanpa romatisme emosi yang menyelubungi makna. Saatnya melihat dan menyikapi bumi sebagai arsip yang menunjukkan segala hal yang telah kita putuskan dan lakukan, termasuk segala pengabaian yang selama ini kita biarkan.

Purnawan Andra, Pegiat Kelompok Kajian Kebudayaan ”Wanyabala” Jakarta, penerima fellowship Humanities & Social Science di Universiti Sains Malaysia