IHSG Mulai Positif, Investor Tetap Soroti Pengesahan RUU TNI

JAKARTA, KOMPAS — Indeks Harga Saham Gabungan pada Kamis (20/3/2025) telah berada di zona positif setelah pada Selasa lalu menurun drastis hingga lebih dari 5 persen kurang dari sehari. Namun, sentimen internal, seperti agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang TNI oleh DPR, tetap menjadi isu yang dicermati investor.

IHSG pada Kamis dibuka di level 6.312 setelah tumbuh 1,42 persen dibandingkan pada perdagangan sehari sebelumnya. Aksi penjualan saham oleh investor asing pada Rabu (19/3/2025) mencatatkan nilai penjualan bersih Rp 910 miliar, mereda dibandingkan Selasa (18/3/2025) yang mencapai Rp 2,5 triliun. Derasnya aksi jual membuat IHSG terjerembap hingga minus 6 persen ke level 6.076 pada perdagangan sesi pertama hari itu.

CGS International Sekuritas Indonesia mengomentari bahwa positifnya kinerja pasar saham dalam negeri pada Kamis dapat dipengaruhi beberapa isu. Dari luar negeri, ada faktor naiknya harga mayoritas komoditas hingga menguatnya indeks di Bursa Wall Street di Amerika Serikat.

Penguatan bursa tersebut seiring adanya potensi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS, The Fed, sebanyak dua kali tahun ini. Ekspektasi ini datang dari hasil pertemuan The Fed pada Rabu waktu setempat. Bulan ini, The Fed memutuskan untuk menjaga suku bunga di level 4,25 persen sampai 4,50 persen sebagai antisipasi pelemahan pertumbuhan AS dan ketidakpastian akibat kebijakan perang dagang.

”Sementara itu, investor juga akan mencermati dinamika pengesahan RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR,” kata CGS International Sekuritas Indonesia dalam keterangannya.

Pada Kamis menjelang tengah hari, DPR di Jakarta menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Perubahan pasal terkait jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif menimbulkan kontroversi di publik belakangan ini.

Hal ini antara lain karena ketentuan undang-undang lama yang hanya mengatur sepuluh bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif kini diperluas menjadi 14 bidang jabatan sipil.

Bersamaan dengan waktu pengesahan tersebut, IHSG pada akhir perdagangan sesi pertama ditutup di level 6.368 atau tumbuh 0,90 persen. CGS International Sekuritas Indonesia mempediksi, IHSG dapat melanjutkan penguatan ke level 6.405-6.495 hingga penutupan perdagangan.

Jika militer yang ditempatkan di jabatan sipil yang bisa mengisi posisi-posisi penting bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, tentunya akan berimplikasi positif terhadap kepastian stabilitas pertumbuhan ekonomi kita.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta kepada Kompas mengatakan, RUU TNI hanya satu dari sekian kebijakan pemerintah yang diantisipasi pasar. Kebijakan lain, seperti anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, hingga yang terbaru usulan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Nafan, ikut diamati pasar.

Terkait aturan UU TNI yang baru, Nafan menyebut, investor tentu mengharapkan pemerintah bisa menjamin perubahan aturan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

”Jika militer yang ditempatkan di jabatan sipil yang bisa mengisi posisi-posisi penting bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, tentunya akan berimplikasi positif terhadap kepastian stabilitas pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Agenda pengesahan RUU TNI sejauh ini, lanjutnya, tidak berdampak negatif bagi IHSG. Hal ini karena sentimen dalam negeri mulai membaik setelah otoritas pasar modal dan pemerintah menunjukkan perhatian terhadap kinerja pasar saham.

Dua pertiga dari masalah ekonomi adalah faktor politik, sebaliknya masalah terbesar dari politik adalah ekonomi.

Positifnya pertumbuhan IHSG hari-hari ini didukung kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI). Setelah Rapat Dewan Gubernur BI pada 18-19 Maret, BI tidak hanya memutuskan mempertahankan suku bunga di level 5,75 persen, tetapi juga menjamin adanya intervensi pasar yang lebih proaktif untuk mengendalikan inflasi hingga nilai tukar rupiah.

Kepastian ini memberi persepsi positif akan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. ”Ini bisa meningkatkan selera berinvestasi investor untuk mulai mengakumulasi saham dengan fundamental bagus. Jadi, harga saham yang secara teknikal masih dalam tren penurunan saat ini akan lebih menarik,” katanya.

Selain itu, Nafan menyoroti, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengimplementasikan relaksasi aturan pembelian kembali saham (buyback). Mulai Rabu (18/3/2025), perusahaan yang tercatat di bursa dapat melakukan buyback tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Ini dapat berlaku sebagai mekanisme stabilisasi harga saham.

Kehadiran sejumlah pimpinan dan anggota DPR yang beberapa kali mengunjungi kantor BEI saat IHSG menurun drastis, menurut dia, menunjukkan dukungan pemerintah untuk memperbaiki kredibilitas pasar modal Indonesia.

Guru besar dan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, dalam keterangan tertulisnya, berpendapat, apa yang terjadi di pasar modal belakangan adalah alarm terhadap politik dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah, pemimpin, dan pengambil keputusan perlu mengingat bahwa lebih dari dua pertiga dari masalah ekonomi adalah faktor politik, sebaliknya masalah terbesar dari politik adalah ekonomi.

”Tinggal pemerintah memilih apakah akan membuka diri untuk perbaikan. Jika tidak, dampaknya jelas, kepercayaan pasar akan terus merosot, investor terganggu untuk berinvestasi di Indonesia. Investor, baik asing maupun domestik, akan bersifat menunggu dan tidak akan investasi dulu, yang berarti investasi akan sementara atau berlanjut stagnan,” tuturnya.