Imbas Tarif Trump, Potensi Banjir Impor Hantui Pelaku Industri Furnitur dan Tekstil

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan tarif impor oleh Amerika Serikat membuat pelaku usaha di sektor industri furnitur dan tekstil Indonesia harus menahan produknya. Di tengah ketidakpastian kebijakan tarif, pelaku industri dihadapkan pada ancaman banjir impor produk dari China. Jika pemerintah tidak bergerak cepat, industri dalam negeri dalam ancaman.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor ke banyak negara, pelaku usaha mebel merasa khawatir dan menahan produk mereka untuk diekspor.

”Tarif itu telah mengganggu stabilisasi jalannya rantai pasok global. Kapal-kapal yang mengangkut produk dengan jumlah besar sudah jalan. Pelaku usaha pasrah, apakah kena tarif tinggi atau tidak. Sementara di dalam negeri produknya ditahan dulu di pabrik, belum dikirim. Produk-produk penuh di pabrik yang seharusnya sudah dikirim. Kami tunda dulu pengirimannya,” ujar Sobur saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Selama tiga bulan ke depan menghadapi ketidakpastian pasar global, terutama ke pasar AS yang ekspornya mencapai 53 persen, lanjut Sobur, pihaknya memetakan dan menyasar pasar Timur Tengah, Australia, dan Jepang. Jepang menjadi pasar terbesar produk mebel/furnitur Indonesia. Potensi pasar lainnya ialah negara anggota BRICS. Lalu, ada negara-negara di Eropa.

Saat ini Indonesia sedang berunding dengan Perancis, salah satu anggota Uni Eropa, untuk mendorong penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE (I-EU CEPA). Menurut Sobur, lama dan mandeknya penyelesaian perundingan I-EU CEPA itu akan menghambat ekspansi berbagai produk dalam negeri, termasuk mebel/furnitur. Padahal, jika perundingan bisa selesai, produk Indonesia bisa lebih gencar masuk ke Eropa di tengah situasi sulit dan tidak menentu akibat kebijakan Trump.

Data ekspor HIMKI pada 2024, pangsa pasar Eropa mencapai 30 persen. Eropa menjadi pasar yang begitu menjanjikan di luar AS. Namun, dengan kondisi ekonomi Eropa, regulasi Uni Eropa yang semakin ketat terhadap produk berbasis kayu, ditambah terhambatnya perundingan I-EU CEPA, membuat industri mebel/furnitur tidak bisa ekspansi lebih luas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah HIMKI, ekspor mebel dan kerajinan pada 2023 mencapai 2,424 miliar dollar AS. Pada 2024, nilainya meningkat menjadi 2,598 miliar dollar AS.

Pada 2024, kontribusi terbesar datang dari mebel kayu senilai 1,009 miliar dollar AS atau 52,4 persen. Mebel rotan menyumbang 157 juta dollar AS atau 8,20 persen. Adapun mebel metal senilai 66 juta dollar AS.

Dari 10 negara tujuan ekspor 2024, AS menjadi negara tujuan utama. Pangsa pasarnya mencapai 53,76 persen atau 1,035 miliar dollar AS untuk ekspor mebel dan 44,13 persen atau 297,1 juta dollar AS untuk ekspor kerajinan.

Lalu, pangsa pasar Jepang untuk mebel mencapai 6,39 persen dan 6,66 persen untuk kerajinan, Belanda 4,30 persen untuk mebel dan 6,12 persen untuk kerajinan, dan Perancis 3,29 persen untuk mebel dan 1,90 persen untuk kerajinan. Pada 2025, potensi pasar baru bagi produk furnitur, yaitu negara anggota BRICS dengan proyeksi 135,10 miliar dollar AS.

Menurut Sobur, menjaga pasar lama dan penetrasi ke pasar baru ini untuk menjaga daya saing produk dalam negeri hingga menjaga kualitas tenaga kerja serta risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak hanya itu, strategi ini juga untuk menjaga produk domestik dari pasar gempuran produk impor, utamanya dari China yang sedang perang tarif dengan AS.

Bukan tanpa alasan impor dari China akan semakin berpotensi menyerbu pasar domestik. Sebelum perang dagang saja Indonesia sudah kebanjiran produk dari China. ”(Banjir) impor itu sudah terjadi setidaknya dari 2018. Dengan perang dagang dua negara ini, China akan melempar barang ke seluruh dunia, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Sobur, pemerintah harus melihat ini secara serius agar industri dalam negeri tidak semakin terpuruk. Tidak ada jalan lain selain memperketat aturan dan pengawasan bagi produk impor yang masuk ke Indonesia. Lalu, aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak boleh dilonggarkan.

Berdasarkan data HIMKI pada 2024, penetrasi impor China ke Indonesia mencapai 568 juta dollar AS atau 84,79 persen untuk produk mebel dan 348 juta dollar AS atau 65,39 persen untuk produk kerajinan. ”Industri dalam negeri harus dan wajib dilindungi,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Danang Girindrawardana mengatakan, dari pengumuman kebijakan tarif bea masuk impor oleh AS sampai pada penundaan tarif, dalam proses negosiasi harga terjadi penundaan pengiriman. Sementara barang Indonesia yang sudah telanjur dikirim, baik itu ke AS maupun negara lain, masih ada toleransi.

Namun, yang menjadi kendala lain ialah produk yang sedang dalam proses produksi. Para pelaku industri tekstil dalam posisi saling tawar untuk penentuan harga kepada perusahaan atau calon pembeli.

Menurut dia, produksi bisa saja dibatalkan. Kondisi ini tentu akan memberatkan pelaku industri tekstil. Dengan penundaan pemberlakuan tarif oleh AS diharapkan produksi produk pesanan tidak terhambat dan tetap berjalan.

”Lalu, untuk penundaan selama 90 hari ke depan, kami manfaatkan dulu dengan tarif lama. Ada beberapa jenis tarif, seperti most preferential tariff atau most preferential measurement, yang bisa dimanfaatkan. Masa 90 hari ke depan menjadi kesempatan untuk mengirim produk kami,” ujar Danang.

Danang menambahkan, menghadapi situasi perdagangan global ke depan, Indonesia harus melihat situasi ini sebagai momentum untuk perbaikan. Momentum perbaikan itu, seperti efisiensi biaya produksi sehingga harganya tetap kompetitif meski kelak ada pengenaan tarif. Efisiensi yang paling krusial, yaitu pemerintah diharapkan bisa memberikan keringanan biaya tarif listrik dan perpajakan.