IMF: Waspadai Tiga Jalur Rambatan Perang Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS — Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan dampak perang di Timur Tengah bagi perekonomian. Dampak ini menjalar melalui jalur harga komoditas, inflasi, serta pasar keuangan. Kondisi ini membutuhkan bantalan dari kebijakan fiskal dan moneter.

Chief Economist and Director Research Department IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan, penutupan Selat Hormuz dan kerusakan fasilitas energi kritis di Timur Tengah telah meningkatkan risiko terjadinya krisis energi.

”Harga minyak dan gas telah melonjak tajam, begitu pula harga solar dan bahan bakar jet, pupuk, aluminium, dan helium,” katanya dalam Press Briefing: World Economic Outlook, bagian rangkaian acara Spring Meetings 2026, di Washington DC, AS, Selasa (14/4/2026) waktu setempat.

Sejak serangan AS dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026, harga minyak dunia terus menjulang. Harga minyak mentah Brent sempat menembus level 116 dolar AS per barel pada 30 Maret 2026.

Meski lonjakan harga telah mereda ke level 94 dolar AS per barel, kenaikan harga minyak mentah Brent masih tercatat 57,23 persen secara tahun kalender berjalan. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan harga minyak mentah Brent akan mencapai 96 dolar AS per barel pada akhir 2026.

Gourinchas menjelaskan, dampak keseluruhan akibat perang Timur Tengah akan bergantung pada tiga saluran. Pertama, kenaikan harga komoditas hingga 19 persen pada 2026 akan mengakibatkan kenaikan harga dan biaya, gangguan rantai pasok, dan pelemahan daya beli.

IMF memperkirakan gangguan produksi dan distribusi di Timur Tengah akan mengerek harga minyak sebesar 21,4 persen pada 2026. Di sisi lain, harga pangan juga diperkirakan meningkat akibat kenaikan harga energi dan pupuk, gangguan rute pengiriman, serta kenaikan biaya transportasi.

Ini adalah salah satu saluran yang melaluinya pengetatan keuangan dapat memengaruhi ekonomi negara berkembang dan negara miskin.

Kedua, dampak tersebut dapat semakin buruk apabila dunia usaha mulai menaikkan harga jual barang demi memulihkan kerugian akibat peningkatan biaya produksi (wage-price spiral). Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan inflasi.

Ketiga, ketidakpastian akibat perang dapat mengakibatkan pasar keuangan semakin mengetat. Hal ini ditandai dengan penurunan nilai aset, peningkatan premi risiko, arus keluar modal, dan penguatan dolar AS, yang pada gilirannya akan menekan permintaan.

”Ini adalah salah satu saluran yang melaluinya pengetatan keuangan dapat memengaruhi ekonomi negara berkembang dan negara miskin,” ujar Gourinchas.

Dalam laporan World Economies Outlook edisi April 2026, IMF melihat tiga skenario terkait arah pertumbuhan ekonomi global. Masing-masing skenario sangat dipengaruhi oleh durasi perang yang terjadi di Timur Tengah.

Apabila perang berlangsung dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi global akan melambat, dari sebesar 3,4 persen pada 2025 ke level 3,1 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027. Pertumbuhan ini bersifat rapuh lantaran adanya perbedaan signifikan antarnegara.

Dalam hal ini, negara berkembang yang menjadi pengimpor komoditas akan sangat terpukul akibat lonjakan harga energi, harga pangan, serta tekanan nilai tukar. Sementara itu, ekonomi negara maju eksportir energi cenderung lebih stabil.

Sebaliknya, apabila perang terjadi secara berkepanjangan, IMF melihat adanya risiko guncangan besar bagi perekonomian global. Risiko ini tampak dari dua skenario, yakni skenario merugikan (adverse scenario) dan skenario parah (severe scenario).

Untuk skenario merugikan, pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 2,5 persen pada 2026 dan sebesar 3 persen pada 2027. Di sisi lain, inflasi akan mencapai 5,4 persen. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak hingga 80 persen pada triwulan II-2026.

Untuk skenario parah, akan terjadi gejolak perekonomian yang besarnya diperkirakan sebanding dengan Krisis Keuangan Global 2008 dan pandemi Covid-19. Perekonomian global diperkirakan hanya tumbuh 2 persen pada 2026 dan 2,2 persen pada 2027, mendekati titik resesi global dengan rata-rata pertumbuhan di bawah 2 persen.

Di sisi lain, inflasi akan mencapai 5,6 persen pada 2026 dan berlanjut hingga mencapai 6,1 persen pada 2027. Dampak lonjakan harga minyak dan gas, dalam hal ini, turut memicu respons kebijakan moneter yang lebih agresif, dengan kenaikan suku bunga acuan hingga 50-100 basis poin.

Guncangan ini telah menyebabkan kenaikan harga minyak, gas, dan pupuk, yang memicu kekhawatiran tentang ketahanan pangan dan kehilangan pekerjaan. Beberapa produsen minyak dan gas di Timur Tengah juga mengalami penurunan pendapatan ekspor yang dramatis.

Dalam sebuah forum, IEA, IMF, dan Bank Dunia memperingatkan, perang di Timur Tengah berdampak besar bagi ekonomi global dan bersifat sangat asimetris. Dampak terbesar dialami oleh negara-negara pengimpor energi, khususnya negara-negara berpenghasilan rendah.

”Guncangan ini telah menyebabkan kenaikan harga minyak, gas, dan pupuk, yang memicu kekhawatiran tentang ketahanan pangan dan kehilangan pekerjaan. Beberapa produsen minyak dan gas di Timur Tengah juga mengalami penurunan pendapatan ekspor yang dramatis,” tulis mereka dalam pernyataan bersama, Senin (13/4/2026).

Selain itu, perang juga telah memaksa orang-orang mengungsi, berdampak pada lapangan pekerjaan, serta mengurangi perjalanan dan pariwisata. Maka dari itu, IEA, IMF, dan Bank Dunia akan terus mencermati dampak perang terhadap pasar, ekonomi global, dan masing-masing negara.

Financial Counsellor and Director Monetary and Capital Markets Department IMF Tobias Adrian menilai, sistem keuangan global sejauh ini masih cukup tangguh. Namun, rambatan dampak perang melalui sistem keuangan berisiko memperkuat gejolak global.

”Ada risiko tambahan di pasar negara berkembang. Sebagian besar aliran dana nonbank telah mendominasi pembiayaan pasar negara berkembang dan aliran tersebut dipengaruhi oleh perubahan risk apetite global,” katanya dalam Press Briefing: Global Financial Stability Report.

Laporan tersebut menyoroti risiko dampak perang Timur Tengah terhadap stabilitas keuangan. Secara global, konflik telah memicu ketidakpastian yang membuat investor cenderung menghindari risiko (risk-off). Akibatnya, terjadi penurunan harga saham dan pelebaran selisih imbal hasil obligasi.

Kemudian, kenaikan biaya logistik dan harga energi akibat gangguan pada jalur perdagangan di Timur Tengah berisiko memicu inflasi gelombang kedua. Ini mengakibatkan sistem keuangan mengetat seiring respons bank sentral yang cenderung mempertahankan suku bunganya tetap tinggi dan lebih lama.

IMF dalam laporannya juga menyoroti dampak konflik Timur Tengah terhadap stabilitas keuangan di negara berkembang. Dalam hal ini, pasar keuangan negara berkembang mengalami tekanan akibat keluarnya arus modal asing menuju kelas aset aman (safe haven).

Selanjutnya, negara berkembang juga mengalami tekanan dari sisi nilai tukar. Kondisi tersebut kian memperburuk beban utang luar negeri dan berisiko meningkatkan biaya impor, terutama bagi negara pengimpor energi dan pangan.

Tugas para pembuat kebijakan bukanlah semata-mata untuk memprediksi guncangan. Sangat sulit untuk mengetahui guncangan apa yang akan terjadi, tetapi lebih kepada memastikan bahwa kerentanan dapat dikendalikan, dipahami, dan tindakan dapat diambil jika terjadi ketidakstabilan.

Adrian menambahkan, salah satu tema utama dalam laporan IMF ialah keterbatasan ruang kebijakan di berbagai negara. Ini terjadi seiring dengan intensitas pemerintah yang sering kali turun tangan menjaga stabilitas keuangan. Akibatnya, ruang kebijakan tersebut menyempit.

”Tugas para pembuat kebijakan bukanlah semata-mata untuk memprediksi guncangan. Sangat sulit untuk mengetahui guncangan apa yang akan terjadi, tetapi lebih kepada memastikan bahwa kerentanan dapat dikendalikan, dipahami, dan tindakan dapat diambil jika terjadi ketidakstabilan,” tuturnya.

Dalam hal ini, IMF merekomendasikan, kebijakan moneter bank sentral tetap berfokus pada ekspektasi inflasi yang terjangkar di tengah kenaikan energi. Maka, terbuka opsi untuk mengerek suku bunga apabila dampak sekunder mulai tampak pada kenaikan harga barang.

Di sisi lain, bank sentral juga harus memastikan ketersediaan likuiditas di pasar keuangan tetap memadai di tengah volatilitas ekstrem. Selain itu, bagi negara berkembang, kebijakan intervensi pasar oleh bank sentral dapat ditempuh secara terukur dengan mempertimbangkan kecukupan cadangan devisa.

Sementara itu, dari sisi fiskal, pemerintah sebaiknya berfokus kepada rumah tangga kelompok miskin yang rentan terdampak kenaikan harga pangan dan energi. Langkah ini dapat ditempuh dengan kebijakan belanja yang terarah.

Di lain pihak, pemerintah juga perlu menjaga disiplin fiskal dengan mengurangi defisit secara bertahap guna menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan utang. Dalam hal ini, negara-negara dengan risiko utang tinggi harus menempuh restrukturisasi agar tidak mengalami krisis akibat gagal bayar.