Impor Bawang Putih Diredam, Taji Ayam Nasional Dipertajam

Pemerintah berencana menyetop impor bawang putih paling lambat lima tahun ke depan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi daging dan telur ayam nasional. Swasembada bawang putih dan hilirisasi ayam terintegrasi pun digulirkan.

Di balik rencana swasembada bawang putih, ada problem ketergantungan impor yang selama ini tak kunjung teratasi. Selain itu, terdapat pula kewajiban tanam importir bawang putih yang belum berjalan optimal.

Adapun di balik hilirisasi ayam nasional, ada problem lonjakan permintaan daging dan telur ayam ras akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, kenaikan harga pakan unggas acap kali menghantui.

Pada Senin (9/2/2026), Kementerian Pertanian (Kementan) memulai gerakan swasembada bawang putih di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bersama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat, NTB bakal menjadi sentra produksi bawang putih nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan. Untuk mencapai swasembada bawang putih nasional paling lambat dalam lima tahun, Indonesia harus memiliki tanaman bawang putih seluas 100.000 hektar.

”Jika berani dan mampu, NTB bisa menetapkan target menanam bawang putih seluas 25.000-50.000 hektar. Produktivitas bawang putih di NTB juga cukup tinggi, yakni 20-28 ton per hektar. Ini menarik untuk kita kembangkan,” ujarnya di Sembalun, Lombok Timur, NTB, melalui siaran pers.

Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor masih cukup besar kendati volume impornya mulai turun.

Merujuk data Kementan, NTB memiliki potensi lahan bawang putih seluas 7.750 hektar. Lahan itu tersebar di sejumlah kabupaten, yakni Lombok Timur (2.500 hektar), Lombok Utara (2.000 hektar), Bima (1.500 hektar), Sumbawa (1.000 hektar), dan Lombok Tengah (750 hektar).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen bawang putih di NTB pada 2024 hanya 787 hektar dengan total produksi 9.429,3 ton. Adapun luas panen dan produksi bawang putih nasional masing-masing mencapai 5.317,78 hektar dan 39.438,02 ton.

Produksi bawang putih di dalam negeri tersebut masih jauh di bawah kebutuhan komsumsinya yang mencapai sekitar 700.000 ton per tahun. Kondisi itu menyebabkan ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor, terutama dari China, sangat besar.

Berdasarkan Basis Data Ekspor-Impor Komoditi Pertanian Kementan, dalam lima tahun terakhir, yakni 2021-2025, ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor (HS 07032090) masih cukup besar kendati volume impornya mulai turun. Pada 2021, volume impor komoditas itu 602.745 ton.

Pada 2022 dan 2023, volume impornya turun, masing-masing menjadi 566.175 ton dan 564.027 ton. Kemudian, pada 2024 dan Januari-November 2025 volume impor bawang putih kembali menyusut masing-masing menjadi 555.886 ton dan 450.338 ton.

Sepanjang 2021-2025, negara asal impor bawang putih Indonesia didominasi China. Dari total impor kumulatif selama lima tahun terakhir, yakni sekitar 2,74 juta ton, sebanyak 2,739 juta ton berasal dari China.

Penurunan impor bawang putih itu tak terlalu signifikan. Padahal, pemerintah mewajibkan importir bawang putih menanam komoditas itu sejak 2018. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Syaratnya diatur dalam Pasal 32, yakni bawang putih yang ditanam minimal menghasilkan volume produksi 5 persen dari volume permohonan RIPH per tahun dengan rerata produktivitas 6 ton per hektar. Jika tidak menjalankan kewajiban itu, para importir bawang putih bakal dikenai sanksi.

Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 33 Ayat (2). Para importir yang tidak menjalankan kewajiban tanam bakal diberi sanksi pengurangan volume impor bawang putih. Bahkan, jika melanggar kewajiban itu dua kali berturut-turut, pemerintah tidak akan memberikan RIPH bawang putih selama dua tahun.

Peternakan ayam terintegrasi

Selain bawang putih, pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan produksi daging dan telur ayam ras. Program utamanya adalah membangun peternakan ayam terintegrasi. Dananya berasal dari Badan Pengelola Investasi Danantara senilai total Rp 20 triliun. Pelaksananya adalah PT Berdikari yang merupakan bagian dari badan usaha milik negara ID Food.

Pada 6 Februari 2026, pemerintah telah meletakkan batu pertama sebagai penanda dimulainya fase I hilirisasi ayam terintegrasi di enam daerah. Keenam daerah itu adalah Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara (Gorontalo), Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (NTB), dan Lampung Selatan (Lampung).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menuturkan, hilirisasi ayam merupakan pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ekosistem itu mencakup pembibitan ayam, pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, dan kesehatan hewan.

Selain itu, mencakup pula pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan rantai pasok dingin, pengolahan daging dan telur, serta logistik dan pemasaran. Hilirisasi ini akan menjadi instrumen pemerataan produksi antarwilayah serta stabilisasi pasokan dan harga daging dan telur ayam ras.

Hilirisasi itu juga bakal menopang pelaksanaan program MBG dan memastikan swasembada protein hewani berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak kepada peternak rakyat.

”Hilirisasi itu juga bakal menopang pelaksanaan program MBG dan memastikan swasembada protein hewani berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak kepada peternak rakyat,” ujar Agung dalam acara Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I Danantara yang digelar secara hibrida di Malang, Jawa Timur.

Dari sisi pembiayaan, Agung menambahkan, pemerintah telah menyiapkan dukungan investasi dari BPI Danantasa sekitar Rp 20 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp 50 triliun bagi peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa Merah Putih.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani menyatakan, nilai investasi pembangunan peternakan ayam terintegrasi pada fase I tersebut sekitar 7 miliar dolar AS. Melalui proyek hilirisasi ayam terintegrasi itu, pemerintah memproyeksikan tambahan produksi 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun.

Program tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga Rp 81,5 triliun per tahun. Dari sisi sosial, pasokan protein tersebut diharapkan menopang kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat MBG sekaligus berkontribusi menurunkan angka stunting dan kemiskinan.

Direktur Utama PT Berdikari Maryadi menjelaskan, fase I hilirisasi ayam terintegrasi di Malang berupa pembangunan kandang dan tempat penetasan telur (hatchery) bibit dasar indukan (grand parent stock/GPS) ayam ras. Pembangunan fasilitas GPS itu diarahkan untuk memperkuat rantai pembibitan ayam nasional.

Fasilitas GPS tersebut dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektar dengan kapasitas 18.000 ekor GPS. Dari jumlah GPS itu, produksi induk ayam (parent stock/PS) dan ayam hasil persilangan PS (final stock/FS) diperkirakan masing-masing 900.000 ekor dan 130 juta ekor.

”Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan bibit ayam secara berkelanjutan sekaligus memperkuat struktur industri peternakan dari hulu,” kata Maryadi melalui siaran pers, Senin (9/2/2026).

Pembibitan ayam ini bakal menjadi solusi bagi peternak ayam rakyat yang kerap kali didera kenaikan harga bibit ayam. Selain itu, mereka juga acap kali menanggung beban kenaikan harga pakan ayam yang dipicu kenaikan harga jagung dan bungkil kedelai (soybean meal/SBM).

Untuk mengatasi problem bahan baku pakan itu, pemerintah berupaya memperkuat cadangan jagung pakan yang dikelola Perum Bulog. Oleh karena itu, pemerintah meminta Bulog menyerap jagung petani 1 juta ton pada tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan mengalihkan impor SBM dari swasta kepada PT Berdikari pada tahun ini. Untuk itu, Kementan memberikan masa transisi pengalihan impor SMB dari awal Januari 2026 hingga 31 Maret 2026 atau selama tiga bulan (Kompas, 15/1/2026).

Merujuk laman Basis Data Ekspor-Impor Komoditi Pertanian Kementan, dalam tiga tahun terakhir, volume impor bungkil kedelai dengan kode HS 23040090 terus bertambah. Pada 2023 dan 2024, volume impor komoditas itu masing-masing 5,33 juta ton dan 5,43 juta ton. Kemudian pada Januari-November 2025, volume impornya mencapai 5,54 juta ton.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Jawa Tengah Suwardi berharap pemerintah bisa memastikan dan menjaga ketersediaan SBM setelah kebijakan impor SBM dialihkan ke PT Berdikari. Jika gagal, dampaknya ke para peternak unggas akan sangat luar biasa.

Ini mengingat komposisi SBM dalam pakan ayam berkisar 22-25 persen atau terbesar kedua setelah jagung yang sekitar 50 persen. Selain itu, impor SBM tahun ini juga diputuskan 5 juta ton atau naik sekitar 11 persen dibandingkan dengan tahun lalu.