Impor Bawang Putih Terimbas Kebijakan AS, HET Beras Bakal Diubah

JAKARTA, KOMPAS — Hampir sebulan setelah Lebaran, harga bawang putih masih tinggi. Ini terjadi lantaran impor bawang putih masih rendah gegara terimbas kebijakan tarif Amerika Serikat dan rencana deregulasi impor Pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional berencana mengubah harga gabah kering giling (GKG) serta harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium. Wacana penyesuaian harga itu terkait dengan tingginya harga gabah kering petani (GKP) setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembelian GKP berbagai kualitas minimal Rp 6.500 per kilogram (kg).

Hal itu mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hibrida di Jakarta, Senin (28/4/2025). Rapat yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di sektor pangan itu dipimpim Sekretaris Jenderal Kemendagri Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per pekan keempat April 2025, harga rerata nasional bawang putih Rp 45.671 per kilogram (kg). Harga tersebut naik 1,39 persen dibandingkan dengan harga rerata nasional pada Maret 2025 dan masih jauh atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen Rp 38.000 per kg.

Kenaikan harga komoditas yang sangat bergantung pada impor itu terjadi di 53,61 persen wilayah di Indonesia. Daerah dengan harga bawang putih tertinggi adalah Kabupaten Intan Jaya dan Puncak yang masing-masing Rp 100.000 per kg.

Para importir bawang putih juga tengah mencermati imbas kebijakan tarif AS dan rencana deregulasi impor yang bakal dilakukan Pemrintah RI atas permintaan Pemerintah AS.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra mengatakan, harga bawang putih di dalam negeri masih tinggi lantaran realisasi impornya rendah. Per 25 April 2025, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor (PI) 315.889 ton bawang putih atau 51,5 persen dari total kuota impor bawang putih pada 2025 yang sebanyak 589.720 ton.

”Namun, realisasi impor bawang putih hingga akhir pekan lalu baru sebanyak 86.155 ton atau 27,27 persen dari total PI yang telah diterbitkan,” ujarnya.

Nawandaru juga menyebutkan, Kemendag telah berkoordinasi dengan para importir bawang putih secara daring terkait dengan rendahnya realiasi impor tersebut. Dalam rapat koordinasi itu, para importir mengaku masih menunggu dan mencermati harga bawang putih global, terutama di China.

Hingga kini, fluktuasi harga bawang putih global dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih sangat tinggi. Para importir bawang putih juga tengah mencermati imbas kebijakan tarif AS dan rencana deregulasi impor yang bakal dilakukan Pemrintah RI atas permintaan Pemerintah AS.

”Kami akan kembali memanggil langsung para importir bawang putih pemegang PI. Kami, melalui Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen, juga memperkuat pengawasan distribusi bawang putih, terutama stok bawang putih di gudang-gudang importir beserta jaringannya,” katanya.

Dalam rapat itu juga terungkap harga beras medium di tingkat nasional masih stabil tinggi pascapanen raya padi pada Maret-April 2024. Hal itu terjadi lantaran harga gabah di tingkat petani cukup tinggi. Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun berencana menyesuaikan harga GKG, serta HET beras medium dan premium.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, harga rerata nasional beras medium pada periode 27 Maret-27 April 2025 mencapai Rp 13.718 per kg. Disparitas harga rerata beras medium itu dengan HET sebesar 9,74 persen.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menuturkan, pemerintah berencana menyesuaikan GKG serta HET beras medium dan premium. Wacana perubahan harga tersebut merujuk pada tingginya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

Saat ini, harga rerata nasional GKP di tingkat petani dengan berbagai ualitas sebesar Rp 6.500 per kg. Ini menunjukkan pemerintah berhasil menjaga melindungi dan menjaga harga gabah petani.

Namun, Ketut melanjutkan, pembentukan harga GKP perlu diikuti dengan penyesuaian harga GKG. Ini mengingat harga GKP tersebut ada yang dibeli Rp 6.700 per kg, Rp 6.800 per kg, bahkan Rp 7.000 per kg.

Nantinya, kenaikan harga GKG itu juga bakal diikuti dengan kenaikan HET beras medium dan premium. Oleh karena itu, kami akan membahasnya dalam rapat koordinasi terbatas tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

”Dengan adanya GKG baru, Perum Bulog akan terbantu menyerap GKG di tingkat penggilingan. Selain itu, jika nanti ada perubahan HET beras medium, Bulog juga dapat menyesuaikan harga beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan),” katanya.

Dalam materi paparan Bapanas disebutkan para pelaku usaha penggilingan beras mengusulkan penyesuaian harga GKG setelah penerapan pembelian gabah berbagai kualitas di tingkat petani Rp 6.500 per kg. Usulan tersebut juga disampaikan pelaku usaha penggilingan beras mitra Bulog.

Merujuk Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025, harga GKG di tingkat penggilingan dan di gudang Bulog yang berlaku saat ini masing-masing Rp 8.000 dan Rp 8.200 per kg. Adapun harga beras di gudang Bulog Rp 12.000 per kg.

Sementara untuk HET beras saat ini masih merujuk pada Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024. HET beras medium di zona I, II, dan III masing-masing ditetapkan Rp 12.500 per kg, Rp 13.100 per kg, dan Rp 13.500 per kg. Adapun HET beras premium di zona I, II, dan III masing-masing dipatok Rp 14.900 per kg, Rp 15.400 per kg, dan Rp 15.800 per kg.

Per 25 April 2025, stok beras Bulog mencapai 3,15 juta ton. Stok tersebut terdiri dari 3,12 juta ton cadangan beras pemerintah dan 38.180 ton beras komersial.