Indonesia Berpeluang Masuk ke Sistem Pembayaran Non-dollar Buatan BRICS

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia berpeluang terlibat dalam sistem pembayaran selain dollar yang dikembangkan Perkumpulan BRICS. Namun, sejumlah pihak masih perlu memastikan pengembangan sistem tersebut di tengah dominasi penggunaan dollar AS untuk pembayaran dan cadangan devisa.

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh ke-10 BRICS pada 6 Januari 2025 dan New Development Bank belum lama ini, membuka jalan untuk masuk ke ekosistem keuangan yang dikembangkan perhimpunan yang mengambil inisial Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu.

Salah satunya, ekosistem pembayaran digital yang sementara ini dinamai BRICS Pay, yang dikembangkan sejak Maret 2024 untuk memfasilitasi transaksi lintas batas bagi negara-negara yang tergabung dalam BRICS.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut, pelaku usaha pada prinsipnya mendukung upaya diversifikasi sistem pembayaran nasional dengan mata uang asing selain dollar AS. ”Termasuk dengan mekanisme BRICS Pay yang sedang dikembangkan,” katanya saat dihubungi Kompas, Jumat (28/3/2025).

Namun, ia menilai, penerapan BRICS Pay masih membutuhkan mekanisme yang panjang, khususnya untuk membuktikan parameter kepercayaan, keamanan, dan efisiensi mekanisme pembayaran yang ditawarkan.

Shinta berpendapat, dalam jangka menengah, BRICS Pay belum bisa menyaingi mekanisme Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) untuk mentransfer uang, khususnya dalam mata uang dollar AS, yang sudah lama dipakai pelaku usaha.

”Yang jelas, kami menantikan perkembangan yang ada dan mendukung upaya pengembangan mekanisme alternatif tersebut,” ucapnya.

Jika BRICS Pay bisa diimplementasikan, Apindo menilai itu berpotensi menciptakan resiliensi ekonomi makro nasional yang lebih baik. Terutama dari sisi moneter terkait kebutuhan terhadap dollar AS, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga efisiensi transaksi dalam mata uang asing.

Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Vana Rousseff saat menemui Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri di hari bergabungnya Indonesia dalam NDB, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/3/2025), menyebut, mereka sudah berinvestasi pada konektivitas digital menggunakan ekonomi digital (Kompas.id, 25/3/2025).

Melalui konektivitas itu, bank pembangunan yang didirikan sejak 2014 dan berkantor di Shanghai, China, itu siap menyalurkan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Yaroslav Lissovolik, Pendiri BRICS+ Analytics, dalam situs infobrics.org, Kamis (27/3/2025), menulis, NDB selayaknya mengembangkan platform yang dapat mempertemukan lembaga pembangunan dan platform keuangan dari negara-negara berkembang.

Dalam tulisan itu, ia menilai bahwa negara di lingkaran dan aliansi NDB dapat mempertemukan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) negara-negara berkembang BRICS, bank komersial terkemuka dari BRICS yang dapat memfasilitasi transaksi dalam mata uang nasional, serta platform digital terkemuka dari negara berkembang di BRICS untuk mengembangkan kerja sama keuangan di ruang digital.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, saat dihubungi terpisah, mengatakan, meski belum mendalami mengenai pengembangan BRICS Pay, ia menyoroti konsep dari pembentukan platform transaksi lintas batas tersebut, yaitu dedolarisasi.

Menurut dia, upaya untuk dedolarisasi belum mudah dikerjakan oleh dunia. Pasalnya, penggunaan dollar AS tidak hanya dalam transaksi, tetapi juga sebagai cadangan devisa negara. Ia mencatat, 60 persen cadangan devisa negara di dunia masih menggunakan dollar AS.

Oleh karena itu, pengembangan BRICS Pay sebagai sistem transaksi saja menurut dia akan sulit menahan penggunaan dollar AS. ”Dedolarisasi yang dicanangkan BRICS seharusnya tidak hanya mengenai transaksi, tapi lebih menyeluruh,” ujarnya. 

Implementasi BRICS Pay juga perlu waktu agar terbentuk kepercayaan dan penerimaan yang lebih luas di dunia. ”Kalau itu sudah bisa dipenuhi, orang baru akan mau menggunakan BRICS Pay,” ucapnya.

Sistem yang menurut dia dapat dijadikan alternatif untuk menghindari transaksi dollar AS sementara ini adalah sistem pembayaran lintas batas secara digital antarnegara. Indonesia, misalnya, sudah menginisiasi kerja sama sistem pembayaran digital QRIS dengan sejumlah negara, terutama di Asia Tenggara.

Negara anggota BRICS, China, juga tengah memperkuat sistem pembayaran digital lintas batas miliknya di banyak negara. Mengutip artikel situs Proshare, 25 Maret 2025, Bank Rakyat China mengumumkan bahwa sistem mereka yang dinamai RMB Digital akan sepenuhnya terhubung ke sepuluh negara ASEAN dan enam negara di Timur Tengah.

Dalam uji coba pertama antara Hong Kong dan Abu Dhabi melalui RMB Digital, dana tersebut tidak lagi melalui enam bank perantara, tetapi diterima secara real time melalui blockchain. Sistem itu, juga membuat biaya penanganan turun hingga 98 persen.

Teknologi yang digunakan oleh RMB digital tidak hanya membuat transaksi dapat dilacak, tetapi juga secara otomatis mengikuti aturan antipencucian uang. Saat ini, 87 persen negara di dunia telah menyelesaikan adaptasi sistem RMB Digital. Skala pembayaran lintas batasnya pun telah melampaui 1,2 triliun dollar AS.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menambahkan, sistem transaksi yang dikembangkan BRICS, seperti melalui BRICS Pay, dapat memberi banyak keuntungan bagi Indonesia.

Salah satunya, memperlancar transaksi dengan negara mitra dagang dan investor yang tergabung dalam BRICS, selain dengan sistem SWIFT yang merupakan produk negara Barat. Tak hanya itu, BRICS Pay juga memakai mata uang lokal sehingga tidak perlu ada konversi ke dollar AS dengan biaya yang membebani keuangan perusahaan atau negara.

Bhima menyebutkan, ada beberapa negara yang sudah memakai BRICS Pay. Misalnya, perusahaan energi Brasil, Petrobas, saat melakukan ekspor minyak ke India dan China.

Serangan negara Barat yang tidak suka jika Indonesia mengadopsi BRICS Pay perlu diwaspadai.

BRICS Pay juga sudah bisa digunakan untuk ritel. Pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor ke negara BRICS Plus bisa memanfaatkan sistem itu untuk meminimalkan volatilitas nilai tukar terhadap dollar AS.

”Jadi, ada mitigasi risiko kurs yang menguntungkan bagi pelaku eksportir ataupun mereka yang berkaitan dengan investasi di luar negeri,” ujarnya kepada Kompas.

Akan tetapi, sebelum Indonesia ikut mengadaptasi BRICS Pay, Bhima mengingatkan, keamanan sistem dan tekanan dari negara Barat, terutama AS yang sensitif dengan negara yang beraliansi dengan BRICS, harus dipastikan terlebih dahulu.

”Retaliasi atau serangan negara Barat yang tidak suka jika Indonesia mengadopsi sistem BRICS Pay perlu diwaspadai,” kata Bhima.