Indonesia Berselancar dalam Ombak BRICS

BRICS sarat dengan kepentingan tiap-tiap anggotanya. Sebagai ”anak baru”, Indonesia mesti pintar-pintar membaca situasi agar tidak terseret sembari tetap fokus pada tujuannya sendiri; mendorong kemandirian ekonomi bangsa.

Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota BRICS ketika konstelasi politik global berubah. Berdiri pada 2009, BRICS adalah perkumpulan dengan anggota awal—sesuai singkatan namanya—Brasil, Rusia, India, dan China, kemudian disusul Afrika Selatan tahun 2010. BRICS sekarang beranggotakan 10 negara.

BRICS hadir sebagai tandingan sistem global, termasuk tata kelola ekonomi internasional, dari Dunia Selatan. Anggota BRICS menganggap sistem sekarang menggunakan kacamata negara maju sehingga kurang berpihak kepada negara-negara berkembang. Mereka menginginkan sistem multilateral yang lebih inklusif dan adil.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani mengatakan, BRICS mempunyai misi untuk mereformasi tatanan hukum global yang menekankan kesetaraan kedaulatan antarnegara. Bergabungnya Indonesia ke BRICS menandai tonggak sejarah diplomatik bangsa.

”BRICS merupakan blok negara-negara kelas menengah. Jadi, harapannya adalah kita akan lebih menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang,” kata Kadir di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Kadir menjelaskan, keikutsertaan Indonesia tidak lantas berarti Indonesia memihak pada blok tertentu. Indonesia juga sedang mendaftar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang menunjukkan kesediaan bekerja sama dengan siapa saja. ”Ini adalah cara kita bernavigasi sesuai prinsip bebas dan aktif,” ucapnya.

Selain itu, Kadir menegaskan, BRICS tidak mempunyai agenda untuk membuat mata uang sendiri. Anggota BRICS menerapkan kerja sama dengan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT).

Sempat ada perdebatan soal untung rugi jika Indonesia bergabung BRICS. Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Rachmat Yuliantoro mengatakan, manfaat bagi Indonesia adalah peningkatan investasi, akses pasar baru, dan penguatan posisi di arena internasional.

”Tetapi, keanggotaan BRICS bisa mendatangkan kerugian dalam bentuk potensi ketegangan dengan negara-negara non-BRICS, khususnya Amerika Serikat. Selain itu, adaptasi terhadap kebijakan ekonomi BRICS dan risiko terkait dengan dinamika internal BRICS sangat bergantung pada relasi China dan Rusia,” ujar Rachmat.

Fokus Indonesia di BRICS, sesuai dengan kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, antara lain menjaga keutuhan wilayah dan mendorong kemandirian ekonomi. ”Negara-negara BRICS memiliki persamaan pandangan soal isu-isu itu sehingga kami harap bisa alignment walau tidak mudah. BRICS adalah kendaraan untuk memperjuangkan kepentingan nasional,” kata Kadir.

Adapun BRICS akan menggelar pertemuan puncak pada 6-7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden Prabowo diproyeksikan akan hadir.

Rachmat menambahkan, Indonesia juga bisa meningkatkan dialog multilateral dalam isu-isu global yang sangat mendesak, seperti perubahan iklim serta keamanan. Indonesia dapat pula meningkatkan volume perdagangan dan investasi serta berpartisipasi dalam proyek infrastruktur bersama.

Pada 2024, World Economic Forum mencatat, BRICS mencakup 3,3 miliar penduduk atau lebih dari 40 persen populasi global. Ekonomi BRICS menyumbang 37,3 persen dari produk produk domestik bruto global berdasarkan paritas daya beli. Cakupan ini bertambah setelah Indonesia bergabung.

Menurut Rachmat, BRICS memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan beragam. BRICS berbeda dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang fokus pada aturan perdagangan global atau pelantar (platform) kawasan lainnya, seperti ASEAN, yang terbatas ruang lingkupnya.

Di bidang pendidikan, tutur Rachmat, Indonesia bisa mendorong pengembangan program-program pertukaran pelajar dan dosen. Anggota BRICS dapat mengadakan penelitian kolaboratif dalam konteks pengembangan sumber daya manusia.

”Pengaruh politik dan ekonomi Indonesia bisa ditingkatkan melalui BRICS. BRICS memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional melalui aliansi dengan Dunia Selatan dan mengurangi ketergantungan pada negara Barat,” ujarnya.

Meski BRICS bukan organisasi yang terikat oleh perjanjian, Kadir optimistis, sifatnya yang cair justru memacu kerja sama. Kecairan ini penting lantaran BRICS memiliki anggota dari berbagai latar belakang dengan kepentingan sendiri. ”Daripada tidak sama sekali, lebih baik tetap jalan,” tuturnya.

Sama seperti organisasi lainnya, BRICS memiliki dinamika. China dan India contohnya. Dua negara ini lama bersitegang dan bersaing, termasuk terkait dengan sengketa perbatasan. Apalagi, India dekat dengan Amerika Serikat yang memusuhi China pula.

Indonesia tidak menutup mata soal dinamika semacam itu, Kadir mengakui. Oleh sebab itu, tuturnya, Indonesia akan bermain peran aktif dan konstruktif sebagai pembangun jembatan guna merekonsiliasi pandangan anggota BRICS.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, sebetulnya Indonesia telah mendapat tawaran untuk bergabung dengan BRICS sekitar tahun 2011. Jika Indonesia menerima, akronim BRICS bakal menjadi BRIICS. Namun, Indonesia menolak pada saat itu.

Mengapa akhirnya Indonesia bergabung? Menurut Yose, kemungkinan karena Indonesia melihat kondisi dunia berubah sehingga penuh risiko, misalnya ancaman tarif dan tendensi negara-negara G7 atau AS.

”Bergabungnya Indonesia merupakan sebuah pernyataan geopolitik bahwa kita bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa tergantung dari tekanan-tekanan tertentu, ini bukan masalah manfaat ekonomi. Politik bebas itu bukan berarti netral, tetapi bebas dalam bersikap,” kata Yose, Jumat (28/2/2025).

Yose menyoroti, agenda BRICS belakangan mulai fokus membahas politik. Agar Indonesia tidak terjebak narasi tertentu, Indonesia harus mampu membawa BRICS kembali pada fitrahnya, yaitu pembangunan ekonomi, tanpa terlalu terlibat dalam aksi-aksi terkait geopolitik. Kebetulan hal ini sejalan dengan agenda Presiden Prabowo.

Namun, Indonesia perlu mendefinisikan dengan jelas apa itu kemandirian ekonomi. ”Apakah kemandirian ekonomi ini akan membawa negara lebih baik atau menjadi sangat costly, seperti yang terjadi pada IKN dan food estate,” ujar Yose.

Menyoal masa depan relasi Indonesia dan negara Barat, khususnya AS, Yose menyebutkan, sulit untuk menebak. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif pada BRICS jika menerapkan dedolarisasi. Namun, hubungan Trump secara bilateral baik dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Menurut Yose, Indonesia dapat meniru langkah India yang bermain dengan sangat baik, strategis, dan terukur, padahal tidak netral.

Yose melanjutkan, sejak menjabat, Presiden Prabowo aktif dalam politik internasional. Langkah ini berbeda dengan beberapa pendahulunya. Pemikiran Presiden Prabowo dalam beberapa pidato memancarkan semangat serupa dengan pemikiran Presiden Soekarno, tetapi dengan tujuan yang berbeda.

”Pada masanya, Presiden Soekarno mengangkat posisi Indonesia dalam tatanan geopolitik untuk memberi contoh ke negara-negara yang berusaha merdeka dan itu cukup berhasil karena hampir semua negara-negara Asia dan Afrika merdeka, kecuali Palestina. Berbeda dengan konteks Presiden Prabowo, beliau menggunakan kebijakan luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonomi negara,” kata Yose.