Airlangga Siapkan Skenario Kompensasi agar Trump Melunak

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia memulai misi diplomatik untuk menegosiasikan tarif bea masuk impor tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah produk ekspor nasional. Delegasi sudah menyiapkan sejumlah skenario kompensasi agar Pemerintah Amerika Serikat melonggarkan bea masuk barang Indonesia dari rencana tarif sebesar 32 persen.

”Dari hasil pembicaraan, Indonesia merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal. Ada beberapa negara yang sudah berbicara dengan AS, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025) pagi waktu Jakarta.

Airlangga merupakan pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Amerika Serikat (AS). Tergabung dalam delegasi antara lain adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Fabrio Kacaribu.

Ada pula Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu. Delegasi tiba di Washington DC, Rabu (16/4/2025), menjelang tengah malam WIB.

Airlangga menjelaskan, dalam 60 hari ke depan, serangkaian pertemuan dijadwalkan berlangsung antara delegasi Indonesia dan pejabat tinggi AS. Targetnya adalah menghasilkan perjanjian dagang bilateral.

Hingga berita ini diturunkan, delegasi Indonesia telah bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer. Secara paralel, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono juga telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan keinginan untuk membangun kerja sama perdagangan yang adil dan berimbang dengan AS. Salah satu fokus utama adalah menegosiasikan pengenaan tarif impor yang lebih kompetitif terhadap produk-produk ekspor unggulan Indonesia.

Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari AS, antara lain elpiji, crude oil, dan gasoline.

Sebagai bagian dari pendekatan diplomatik, Indonesia menawarkan beberapa langkah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS, termasuk dengan meningkatkan volume impor dari AS. Produk-produk yang ditawarkan untuk diimpor antara lain minyak dan gas serta produk agrikultur, seperti gandum dan kedelai.

”Pertama, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari AS, antara lain elpiji, crude oil, dan gasoline. Indonesia juga membeli produk agrikultur dari AS, antara lain gandum, kedelai, dan susu kedelai. Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang modal dari AS,” ujar Airlangga.

Pemerintah, Airlangga melanjutkan, juga berkomitmen memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia. Kemudahan yang dimaksud termasuk insentif dan penyederhanaan perizinan usaha.

Indonesia juga menawarkan produk mineral kritis serta membuka peluang mempermudah regulasi impor, termasuk produk hortikultura, dari AS. Di bidang investasi, kerja sama akan didorong melalui skema bisnis ke bisnis (B2B) .

Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, engineering, serta matematika dan ekonomi digital.

”Kami juga angkat isu financial services (layanan keuangan) yang cenderung menguntungkan Amerika Serikat,” kata Airlangga.

Dalam negosiasi yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, menurut Airlangga, delegasi Indonesia akan memperjuangkan agar produk ekspor utama Indonesia ke pasar AS dikenai tarif yang lebih rendah ketimbang negara pesaing, terutama dari kawasan ASEAN. Produk yang dimaksud, misalnya, adalah garmen, alas kaki, dan furnitur.

Saat ini, produk-produk tersebut masih dikenai tarif tinggi oleh AS, bahkan setelah mendapat potongan sementara menjadi 10 persen. Untuk produk tekstil dan garmen, tarif dasar bisa berkisar 10–37 persen. Jika ditambah tarif tambahan, total beban tarifnya dapat melonjak.

”Target dari negosiasi adalah Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga seimbang dengan negara-negara pesaing, meliputi negara-negara di kawasan ASEAN, juga negara-negara Asia lainnya seperti India, China, Korea Selatan, dan Jepang,” ujarnya.

Kebijakan tarif impor resiprokal AS untuk Indonesia dan puluhan negara lainnya selaku mitra dagang semula akan diterapkan secara efektif pada Rabu (9/4/2025) waktu setempat. Oleh Presiden AS Donald Trump, Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 persen, keenam tertinggi di kawasan ASEAN.

Beban biaya ini dibagi antara pembeli di AS dan pengirim dari Indonesia.

Namun, pada Kamis (10/4/2025) dini hari WIB atau Rabu siang waktu Washington DC, Trump mengumumkan penundaan sementara selama 90 hari atas tarif resiprokal tinggi. Dengan penundaan, tarif bea masuk untuk puluhan negara, kecuali China, diturunkan menjadi 10 persen selama tiga bulan, selagi proses negosiasi dilakukan AS dengan negara-negara terkait.

”Meski saat ini tarif masih 10 persen, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10–37 persen. Maka, 10 persen tambahan bisa 10+10 persen atau 37+10 persen. Ini menjadi perhatian kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi. Beban biaya ini dibagi antara pembeli di AS dan pengirim dari Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mari Elka Pangestu menuturkan, pemerintah telah memfasilitasi sektor industri di Tanah Air untuk menjajaki sejumlah peluang relokasi dan diversifikasi pasar. Hal ini dilakukan sebelum dinamika tarif Trump dimulai pada awal April.

”Kita bisa mendiversifikasi rantai pasok kita yang bisa lebih menguntungkan masuk pasar AS. Ada dua sektor (yang diutamakan), yaitu semikonduktor dan mineral kritis,” ujarnya.

Mari menyebut agenda diversifikasi pasar ekspor Indonesia tidak hanya sebagai respons terhadap kebijakan tarif Trump, tetapi juga merupakan kelanjutan dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memperluas akses pasar. Diversifikasi juga menjadi langkah untuk meningkatkan ketahanan perdagangan dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Indonesia menyiapkan paket ekonomi dan deregulasi komprehensif untuk industri yang terdampak tarif, seperti industri padat karya dan perikanan.

Guna menghadapi berbagai tantangan perdagangan global, Mari melanjutkan, Pemerintah Indonesia mempercepat dan memperluas kemitraan dengan beberapa negara. Salah satunya adalah memperkuat kemitraan ASEAN plus Korea, Jepang, dan Australia.

Indonesia juga mempercepat perundingan kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Targetnya, skema ini bisa selesai pada pertengahan 2025.

”Untuk melengkapi ini, Indonesia menyiapkan paket ekonomi dan deregulasi komprehensif untuk industri yang terdampak tarif, seperti industri padat karya dan perikanan. Tiga satgas telah dibentuk untuk fokus pada efisiensi, daya saing, dan deregulasi,” ujarnya.

CORE Indonesia dalam laporan bertajuk ”Manuver Strategis Indonesia Menghadapi Badai Resiprokal” mengingatkan agar strategi negosiasi tidak dibarengi dengan pelonggaran impor secara serampangan.

”Setiap kebijakan pembukaan keran impor harus dilakukan secara selektif, berbasis komoditas, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem perdagangan bilateral Indonesia-AS,” tulis laporan yang disusun oleh tiga peneliti CORE Indonesia tersebut, yakni Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, dan Lailatun Nikmah.

Salah satu pendekatan yang lebih cermat adalah membingkai kebijakan dispensasi ini dalam bentuk perjanjian perdagangan yang lebih komprehensif dan berimbang.

Guna memaksimalkan hasil timbal balik negosiasi dengan AS, merujuk laporan yang sama, pemerintah perlu memusatkan perhatian pada produk-produk ekspor yang menjadikan AS sebagai pangsa pasar utama. Produk itu, antara lain, adalah pakaian dan aksesori pakaian, rajutan, serta olahan daging dan ikan.

Dalam merancang kebijakan dispensasi perdagangan dan investasi sebagai bagian dari strategi negosiasi dengan AS, pemerintah tidak boleh abai terhadap risiko tuduhan discriminatory treatment dari negara mitra lainnya. Tuduhan semacam ini dapat berujung pada pelanggaran prinsip dasar WTO, khususnya prinsip Most-Favored-Nation (MFN), yang menuntut perlakuan nondiskriminatif antar-anggota.

Guna menghindari jebakan tersebut, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap bentuk dispensasi yang dinegosiasikan tetap berada dalam koridor legal WTO. Salah satu pendekatannya adalah membingkai kebijakan dispensasi ini dalam bentuk perjanjian perdagangan yang lebih komprehensif dan berimbang.

Dengan begitu, langkah Indonesia tidak hanya sah secara hukum internasional, tetapi juga memiliki daya tahan politik dalam dinamika perdagangan global yang semakin kompleks.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva dalam pidato menjelang pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia, Kamis (17/4/2025) malam WIB, mengatakan, tarif Trump akan memengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Kendati tidak menyatakan secara gamblang, Georgieva mengkritik kebijakan pemerintahan Trump itu. Ia menyebutnya sebagai kebijakan yang telah menciptakan ketidakpastian yang meluas bagi bisnis dan mengganggu rantai pasok internasional.

Secara tegas ia menyampaikan kekhawatirannya tentang kebijakan proteksionisme yang dapat menambah biaya ekonomi. ”Pada akhirnya, perdagangan itu seperti air. Ketika negara-negara memasang hambatan dalam bentuk tarif dan hambatan nontarif, alirannya akan teralih,” ujarnya.

Beberapa sektor di beberapa negara, ia melanjutkan, mungkin akan dibanjiri oleh impor murah. Beberapa negara lain mungkin mengalami kekurangan.