Indonesia di BRICS:  Peluang dan Risiko Tersembunyi

Pada 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh, menandai langkah strategis dalam memperkuat perannya di kancah global.

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan populasi terbesar keempat dunia, keanggotaan ini diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi Indonesia dalam hal kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Langkah ini diambil tak lama setelah pembentukan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, Oktober 2024. Pemerintah menegaskan, bergabung dengan BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta bertujuan untuk memperkuat kerja sama multilateral tanpa memihak kepada kekuatan geopolitik tertentu.

Dengan kehadiran Indonesia, BRICS kini beranggotakan 10 negara, termasuk Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang telah bergabung lebih dulu sebagai anggota baru.

Perluasan keanggotaan ini menunjukkan daya tarik BRICS sebagai platform bagi negara berkembang memperjuangkan reformasi tata kelola global yang lebih adil dan menghadapi tantangan global bersama, mulai dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi.

Kekhawatiran juga muncul terkait potensi ketergantungan pada ekonomi besar seperti China.

Namun, di tengah optimisme, kekhawatiran juga muncul terkait potensi ketergantungan pada ekonomi besar seperti China dan tantangan dalam menyelaraskan kepentingan negara anggota yang beragam.

Pengalaman Afrika Selatan sebagai anggota BRICS terbaru sebelum Indonesia menawarkan pelajaran penting mengenai peluang dan tantangan yang dapat diantisipasi.

Afsel bergabung dengan BRICS pada 2010 sebagai satu- satunya wakil dari Benua Afrika. Dalam lebih dari satu dekade, Afsel telah merasakan sejumlah manfaat dari keikutsertaannya di BRICS.

Total perdagangan Afsel dengan negara-negara anggota BRICS meningkat signifikan, dari 487 miliar rupee tahun 2017 menjadi 830 miliar rupee pada 2022, dengan rata- rata pertumbuhan 10 persen per tahun. Sekitar 14 persen dari total ekspor Afsel ditujukan ke BRICS dan 30 persen dari total impornya berasal dari anggota BRICS.

Afsel juga mendapatkan manfaat besar dari pendanaan strategis melalui New Development Bank (NDB) sebesar 5,2 miliar dollar AS untuk proyek infrastruktur, energi bersih, dan pengurangan emisi karbon.

Selama pandemi Covid-19, NDB memberikan pinjaman darurat 2 miliar dollar AS untuk mendukung pemulihan ekonomi Afsel. Selain itu, lebih dari 100 proyek penelitian multilateral telah didanai di bawah BRICS Framework Programme, mencakup bidang energi, kesehatan, dan teknologi. BRICS juga membentuk pusat penelitian vaksin virtual untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan.

BRICS juga membentuk pusat penelitian vaksin virtual untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan.

BRICS juga menjadi alat diplomasi global yang penting bagi Afsel. Negara ini memanfaatkan platform ini untuk memperkuat pengaruhnya dalam reformasi tata kelola global, termasuk mendukung Agenda 2063 Afrika yang menargetkan integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di benua itu.

Namun, Afsel juga menghadapi tantangan. Ketergantungan besar pada perdagangan dengan China dan kebutuhan untuk mendiversifikasi ekspor, yang masih didominasi oleh komoditas mentah seperti batubara dan bijih besi, menjadi isu yang harus diatasi.

Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya di kancah global. Salah satu peluang utama adalah akses pendanaan dari NDB, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur strategis dan transisi energi terbarukan di Indonesia.

Pendanaan ini sangat relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Selain itu, keanggotaan di BRICS membuka jalan bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara anggota yang mencakup sekitar 42 persen populasi dunia. Produk unggulan seperti minyak sawit, tekstil, dan manufaktur memiliki potensi besar untuk meraih pangsa pasar lebih luas.

Keanggotaan di BRICS membuka jalan bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara anggota yang mencakup sekitar 42 persen populasi dunia.

Keanggotaan ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendiversifikasi mitra ekonomi. Selama ini, hubungan ekonomi Indonesia lebih banyak berfokus pada negara-negara Barat. BRICS memberikan alternatif baru dengan mempererat kerja sama dengan negara-negara berkembang seperti Brasil, India, dan Afsel.

Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai. Salah satu tantangan terbesar adalah potensi ketergantungan yang tak seimbang pada ekonomi besar seperti China, yang memiliki pengaruh dominan di BRICS. Ketergantungan ini bisa melemahkan daya tawar Indonesia dalam hubungan internasional.

Indonesia juga perlu memastikan bahwa ekspor ke BRICS tidak hanya didominasi oleh komoditas mentah seperti yang dialami Afsel. Untuk itu, program hilirisasi yang digaungkan pemerintah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah barang ekspor.

Melalui hilirisasi, komoditas seperti nikel, kelapa sawit, dan karet dapat diolah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi, seperti baterai kendaraan listrik, produk olahan makanan berbasis sawit, atau ban berkualitas tinggi.

Keanggotaan di BRICS membuka peluang untuk memperluas pasar produk bernilai tambah itu ke negara-negara anggota lain, memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai nilai internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Keanggotaan Indonesia di BRICS menandai babak baru dalam diplomasi dan ekonomi internasional. Meskipun menawarkan peluang besar, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan yang ada.

Dengan strategi yang tepat, keanggotaan Indonesia tak hanya membawa manfaat yang signifikan bagi pembangunan regional dan nasional, tetapi juga memperkuat posisinya di kancah internasional.

Agustion Suhada - Ekonom Bank Indonesia