Indonesia Gabung BRICS, Amunisi Dedolarisasi dan Kontra Hegemoni Amerika Serikat

Minat Indonesia untuk bergabung pada kelompok geopolitik negara emerging market, BRICS, kian besar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan ini secara resmi pada ajang Indonesia-Brazil Business Forum yang dilaksanakan di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

Pernyataan presiden tersebut kian menegaskan statement resmi yang disampaikan Pemerintah Indonesia sebelumnya. Pada Oktober lalu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Kazan, Rusia.

Langkah geopolitik tersebut merupakan tindak lanjut dari tawaran untuk bergabung dengan BRICS sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, saat itu Presiden Jokowi menyatakan masih melakukan sejumlah pertimbangan dan kajian untuk melihat dampak dan risiko yang berpotensi terjadi (Kompas.id, 28/10/2024).

Selain itu, Indonesia menilai bahwa posisinya dalam geopolitik sebagai middle power sehingga perannya lebih ditekankan untuk menjadi connectors hubungan antarblok. Dengan demikian, langkah geopolitik yang ditempuh harus sejalan dengan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia.

Dalam konteks nonblok tersebut, Menlu Sugiono menegaskan bahwa sikap Indonesia yang menyatakan ketertarikan (expression of interest) untuk bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari pengejawantahan politik bebas aktif, yakni aktif pada semua blok, forum, dan berbagai agenda dunia.

Dalam pidatonya di Kazan, Sugiono menyampaikan bahwa minat bergabung Indonesia dengan BRICS karena keinginan untuk mendorong kemajuan dan kepentingan dari negara-negara berkembang di kawasan selatan (global south). Selanjutnya, Sugiono menekankan bahwa ada sejumlah agenda BRICS lainnya yang relevan dengan prioritas kepemimpinan Presiden Prabowo, di antaranya ketahanan pangan, energi, sumber daya alam, sampai dengan diplomasi inklusif untuk menjaga persatuan dan solidaritas negara kawasan selatan.

Dalam pengertiannya, BRICS merupakan akronim dari Brazil, Russia, India, China, dan South Africa. Kata BRICS mengalami perubahan dari yang awalnya adalah BRIC menjadi BRICS sejalan dengan bertambahnya Afrika Selatan (South Africa) pada tahun 2011 sebagai anggota penuh. Istilah BRIC dirumuskan oleh Jim O’Neill yang merupakan kepala ekonomi Goldman Sachs pada tahun 2001 melalui penelitiannya berjudul ”Building Better Global Economic BRICs”. Atas inisiatif Rusia, pada 16 Juni 2009, dilakukan KTT BRIC pertama di Yekaterinburg yang juga ditetapkan sebagai tahun awal berdiri BRIC.

Per Januari 2024, secara resmi, jumlah negara anggota penuh BRICS sebanyak 10 negara. Terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) sehingga memunculkan istilah BRICS Plus (BRICS+). BRICS juga memiliki sejumlah negara mitra (bukan anggota penuh) yang mencapai 13 negara.

Dalam pertemuan di Kazan, 23 Oktober 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa ada lebih dari 30 negara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS saat ini.

BRICS dan Indonesia sebenarnya seperti simbiosis mutualisme karena memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Bagi Indonesia, BRICS dibutuhkan dalam penyeimbang diplomasi, dukungan ekonomi, kerja sama pertahanan-keamanan, serta berbagai kerja sama multidimensional lainnya yang dapat meningkatkan kekuatan dan daya saing Indonesia pada tatanan regional dan global.

Di sisi lain, BRICS juga membutuhkan Indonesia untuk meningkatkan image global melalui representasi negara-negara di Asia Tenggara. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa salah satu tujuan penguatan BRICS adalah untuk mengurangi hegemoni Barat, yaitu Amerika Serikat.

Dalam mencapai tujuan itu, maka bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat menjadi amunisi tambahan untuk penguatan ekonomi dan sikap politik negara-negara di kawasan selatan. Ditambah, AS merupakan mitra strategis Indonesia yang telah ditingkatkan statusnya menjadi comprehensive strategic partnership (CSP). Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi salah satu pilar penting bagi BRICS dalam kaitannya dengan kekuatan barat yang dipimpin oleh AS.

Salah satu upaya BRICS dalam kontra hegemoni AS dilakukan dengan mendorong dedolarisasi. Dedolarisasi merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS (USD) dalam berbagai transaksi global, termasuk perdagangan dan investasi. Hal ini dilakukan dengan menciptakan diversifikasi cadangan mata uang melalui pengakuan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) dalam berbagai transaksi bilateral dan multilateral.

Melalui dedolarisasi, maka ketergantungan negara-negara terhadap dollar sebagai mata uang transaksi global akan berkurang sehingga turut menurunkan intervensi Pemerintah AS terhadap perekonomian dan keuangan global.

Munculnya upaya dedolarisasi oleh BRICS bukan tanpa alasan. Hal ini karena AS yang kerap menjadikan dollar sebagai senjata untuk memberikan sanksi dan mengikat sejumlah negara di dunia di bawah genggaman AS. Misalnya, Rusia yang mengalami pembekuan bank dan berbagai layanan keuangan dalam sistem Society for WorldWide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) oleh AS sehingga sulit melakukan transaksi internasional.

Permainan dollar yang dilakukan oleh AS sebagai sanksi itu bukan hanya mengganggu berbagai aktivitas ekonomi negara yang disasar, melainkan turut menyebabkan instabilitas ekonomi negara lainnya dalam koteks perdagangan internasional. Oleh karena itu, saat ini, negara-negara yang tergabung dalam BRICS sedang memperkuat strategi dedolarisasi dengan melahirkan berbagai sistem pembayaran alternatif, seperti the cross-border interbank payment system (CIPS) dari China dan system for transfer of financial messages (SPFS) dari Rusia.

Misi dedolarisasi ini menunjukkan hasil yang cukup positif. Dalam laporan Dana Moneter Internasional (IMF), cadangan devisa global berupa dollar AS mengalami penurunan secara tajam dari 71 persen tahun 2000 menjadi kurang dari 60 persen pada 2022. Artinya, ketergantungan dunia terhadap dollar AS mengalami penurunan.

Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, kemungkinan besar akan semakin mengakselerasi dedolarisasi sebagai kontra hegemoni AS. Ada sejumlah alasan, mengapa Indonesia bisa menjadi amunisi tambahan BRICS dalam dedolarisasi.

Pertama, Indonesia sudah menerapkan LCS dalam transaksi bilateral. Hal ini didorong melalui penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan dan investasi dengan beberapa negara, seperti China, Jepang, dan Thailand. Di samping itu, Bank Indonesia pun turut mendorong skema pembayaran lintas negara menggunakan mata uang lokal untuk menekan ketergantungan pada dollar AS.

Kedua, Indonesia memiliki hubungan baik dengan kawasan Timur Tengah. Kehadiran Indonesia dapat menjadi mediator dengan negara-negara Timur Tengah, terutama dengan negara-negara yang menjadi sekutu dekat AS.

Sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia dan aktif dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang bermarkas di Arab Saudi membuat Indonesia memiliki peran sentral untuk menjembatani kepentingan geopolitik antara Blok Barat (AS-Eropa), Blok Timur (Rusia-China), dan juga Blok Tengah (Timur Tengah).

Salah satu contohnya dengan menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk menekan AS berikut sekutunya agar mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza. Langkah diplomasi semacam ini dapat memperkuat geopolitik BRICS dalam percaturan global.

Alasan ketiga adalah besarnya potensi ekonomi dan sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan data BP Statistical Review tahun 2021, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan batubara terbesar ke-7 di dunia. Komoditas batubara ini memiliki pangsa pasar yang besar untuk industri di China dan sejumlah negara lainnya. Dengan demikian, suplai energi fosil ini turut memperkuat hubungan diplomasi antarsejumlah negara, terutama China yang kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Selain itu, menurut laporan United States Geological Survey (USGS), Indonesia sebagai pemilik cadangan dan produksi nikel terbesar secara global. Hal ini membuat posisi Indonesia sangat penting dalam tata niaga nikel dan juga pengembangan teknologi baterai berbasis nikel dunia. Keunggulan absolut pada komoditas nikel ini menjadi penguat Indonesia dalam peta geopolitik dunia.

Apabila Indonesia bergabung secara resmi dengan BRICS, maka kekuatan geopolitik ini akan semakin kuat dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang perekonomian, di mana nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan menjadi akumulasi kekuatan bersama BRICS.

Menurut catatan The Globalist, BRICS merepresentasikan 45 persen populasi dunia dan menguasai 35 persen PDB Global. Bahkan, dalam catatan The Globalist, saat ini dominasi BRICS telah melampaui kekuatan G7 (AS, Jerman, Kanada, Perancis, Inggris, Italia, dan Jepang) yang hanya menguasai 30 persen PDB global dan 10 persen representasi populasi dunia.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa telah terjadi perubahan lanskap ekonomi global jika dilihat dari perkembangan ekonomi negara-negara anggota BRICS. Pada awalnya BRICS hanya mewakili 16,7 persen PDB global tahun 1992, tetapi pada 2023 melonjak menjadi 37,4 persen. Oleh karena itu, Putin meyakini bahwa BRICS dapat menjadi nakhoda ekonomi dan membentuk tatanan dunia yang baru di masa depan. (LITBANG KOMPAS)