Indonesia Dorong ASEAN Lebih Adaptif

KUALA LUMPUR, KOMPAS — Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih adaptif dan berorientasi hasil di tengah dinamika global yang berubah sangat cepat. Kerja sama di antara negara anggota ASEAN perlu diperkuat agar dapat lebih cepat merespons ketidakpastian dan guncangan eksternal di masa depan.

Hal tersebut diungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam sesi plenary Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). Pernyataan dikutip melalui naskah pidato yang diunggah Kementerian Luar Negeri dan dikonfirmasi oleh Sekretariat Presiden.

Adapun KTT dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan dihadiri pemimpin dari negara anggota ASEAN. Dalam KTT selama dua hari tersebut, juga akan digelar ASEAN-GCC Summit Ke-2 dan ASEAN-GCC-China Summit.

Prabowo menuturkan, selama lima dekade, ASEAN telah berdiri sebagai pilar perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN telah berubah dari yang awalnya saling berkonflik menjadi salah satu organisasi yang paling sukses di dunia. Hal itu ditunjukkan dengan perdamaian dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama lima dekade terakhir.

Namun, banyak tantangan yang kita hadapi oleh negara-negara ASEAN. Saat ini, negara-negara sedang berada di persimpangan yang kritis. Persaingan kekuatan besar sedang menguji solidaritas dan persatuan negara-negara ASEAN. Dinamika eksternal pun berubah sangat cepat.

”Tantangan ini harus kita hadapi. Dengan ASEAN yang lebih berpandangan ke depan, lebih adaptif, dan lebih berorientasi pada hasil. Kita harus meningkatkan konsultasi, meningkatkan kerja sama,” ucap Presiden.

Indonesia, kata Prabowo, mendukung penuh keketuaan Malaysia dan tema KTT kali ini, yaitu Inklusivitas dan Keberlanjutan. Indonesia juga mendukung pengesahan Visi Komunitas ASEAN 2025 dan rencana strategis yang telah dibuat.

”Ini harus menjadi peta jalan yang konkret dan dapat dilaksanakan, bukan hanya dokumen yang bersifat aspiratif,” tutur Presiden.

Prabowo melanjutkan, negara-negara ASEAN patut bangga atas kemajuan dalam integrasi ekonomi, pertumbuhan, dan kerja sama sosial. Namun, para pemimpin negara harus bekerja keras agar dapat bertindak lebih efektif, termasuk memperkuat kapasitas kelembagaan ASEAN. Sekretariat ASEAN mesti diberdayakan agar dapat merespons lebih cepat terhadap ketidakpastian dan guncangan eksternal di masa depan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan, Presiden Prabowo dalam pidatonya juga menyatakan dukungan Indonesia kepada Timor Leste dan Papua Niugini untuk bergabung sebagai anggota ASEAN. Bahkan jika memungkinkan, keanggotaan Timor Leste bisa diraih pada tahun ini.

Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Adapun Timor Leste saat ini telah berstatus sebagai pengamat dan dijadwalkan secara resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025.

Teddy menuturkan, Presiden menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas, menjaga stabilitas kawasan, serta meningkatkan pengaruh ASEAN di peta internasional. Bahkan dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, ASEAN akan semakin didengar dalam diskursus kekuatan-kekuatan besar jika keanggotaan diperkuat.

”Dengan total populasi anggota ASEAN yang diperkirakan mencapai sekitar 700 juta jiwa pada tahun 2025, atau hampir setara dengan jumlah penduduk di benua Eropa, ASEAN merupakan kekuatan yang sangat diperhitungkan di dunia,” lanjutnya.

Untuk itu, lanjut Teddy, Presiden Prabowo menyatakan bahwa bergabungnya PNG dalam ASEAN akan memberi dampak positif dalam memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat ketahanan kawasan. Secara geografis, PNG merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah timur Indonesia.

”Tidak hanya untuk menjaga stabilitas kawasan di ASEAN, bergabungnya Papua Niugini juga akan membuat ASEAN lebih berpengaruh di tataran global,” ucap Teddy.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Timor Leste diberikan waktu untuk menyelesaikan beberapa persyaratan administrasi. Seluruh persyaratan itu harus diselesaikan sebelum September mendatang.

”Tapi secara prinsip, beberapa negara, termasuk Indonesia, sudah mengusulkan itu. Hampir seluruh negara sudah mengusulkan untuk diterima,” ujarnya.

Lebih jauh, kata Airlangga, Indonesia juga mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Sebab, perdagangan intra-ASEAN dinilai relatif rendah. Padahal, negara-negara ASEAN memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar karena punya 600 juta penduduk dengan nilai perdagangan mencapai 4,2 triliun dollar AS.

Selain itu, tarif impor di ASEAN relatif sudah masuk dalam perdagangan bebas. Hanya saja, Indonesia mendorong agar tarif non-barrier seperti bea dan cukai diturunkan untuk memicu perdagangan sesama negara anggota di ASEAN.

”Bapak Presiden mencatat pentingnya untuk mendorong juga QR payment antara negara-negara ASEAN. Sekarang kan sudah, ini terus untuk didorong,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, lanjutnya, Indonesia juga mendorong penguatan rantai pasok, laporan keberlanjutan, berbagi inventaris seluruh bisnis. Hal ini perlu dilakukan agar setiap negara ASEAN dapat mengetahui kepemilikan stok barang-barang.

Di sela rangkaian KTT Ke-46 ASEAN, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua pemimpin dalam memperkuat hubungan bilateral serta kerja sama di berbagai bidang strategis.

Presiden Prabowo mengawali pertemuan dengan mengungkapkan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk bertemu kembali dengan Siphandone. ”Yang Mulia mungkin masih ingat kunjungan saya terakhir ke Laos. Saat itu saya belum menjadi presiden, tetapi sebagai presiden terpilih. Saya sangat berterima kasih atas sambutan yang sangat baik saat itu,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Laos dalam memimpin ASEAN pada periode sebelumnya. Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dalam kerangka ASEAN di bawah keketuaan Malaysia.

Presiden Prabowo pun menekankan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Laos selama ini terjalin sangat baik. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara karena dianggap masih rendah.

Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama di berbagai sektor potensial, termasuk mineral, pertanian, dan pupuk. Sementara pada isu keamanan regional, Presiden menyoroti pentingnya kerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, serta penipuan dan judi daring.

Sementara dalam sesi retret yang berlangsung tertutup, para pemimpin negara di ASEAN membahas dua isu utama, yakni implementasi konsensus lima poin terkait Myanmar serta pertukaran pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional yang berkembang.

Terkait Myanmar, para pemimpin negara membahas langkah lanjutan atas ASEAN leaders decision mengenai Myanmar. Pada isu ini, Presiden Prabowo telah banyak melakukan pembahasan bersama para pemimpin negara sahabat lain dan mendorong proses damai yang inklusif.

Selain itu, bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong, Indonesia dan Singapura sepakat untuk memastikan implementasi lima poin konsensus. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan PM Singapura di Istana Kepresidenan Jakarta, pada November tahun lalu. 

”Terkait Myanmar, kami sepakat untuk memastikan implementasi lima poin konsensus khususnya dialog nasional yang inklusif dan pengiriman bantuan kemanusiaan,” ucap Presiden saat itu.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan PM Thailand Paetongtran Shinawatra pada Senin (19/5/2025) di Bangkok, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia dan Thailand menunjukkan kepedulian yang sama atas konflik yang berlangsung. Prabowo pun turut menyampaikan apresiasi atas peran Thailand dalam mencari solusi damai.

”Kami juga menegaskan pentingnya dialog nasional yang inklusif, yang bisa mencapai perdamaian dan stabilitas di Myanmar,” kata Presiden.