Indonesia Gabung Organisasi AI Gagasan China

Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia (WAICO) yang digagas China menandai diplomasi Beijing untuk menandingi dominasi Amerika Serikat di teknologi itu. Di akhir 2025, Washington telah memprakarsai pembentukan kemitraan Pax Silica yang didominasi negara-negara maju.

Perjanjian pendirian WAICO diteken 29 negara yang sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, di Shanghai, China, Kamis (16/7/2026). Penandatanganan berlangsung sehari sebelum pembukaan Konferensi Kecerdasan Artifisial Dunia (World Artificial Intelligence Conference/WAIC). Indonesia diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam WAICO penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan kecerdasan buatan (AI). Hal ini sekaligus dimaksudkan agar Indonesia dapat terlibat dalam penyusunan tata kelola AI global.

Menurut Airlangga, Pemerintah Indonesia ingin mendorong pengembangan AI yang inklusif, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bersama.

”Indonesia ikut merupakan komitmen untuk membangun tata kelola dan kaidah-kaidah pengembangan dari kecerdasan buatan, terutama kita ikut agar pengembangan AI ini sifatnya inklusif dan bertanggung jawab, dan memberikan manfaat secara bersama,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring dari Shanghai, China, Jumat (17/7/2026), dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Keikutsertaan Indonesia merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 13 Juli 2026. Keanggotaan di WAICO diharapkan menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama pengembangan AI, peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan akses data. Pemanfaatan AI diharapkan dapat diperluas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

”Manfaat keanggotaan WAICO adalah Indonesia tidak ketinggalan dalam pengembangan AI. AI merupakan salah satu game changer ke depan dan tidak ada satu negara pun yang berada paling depan. Dengan demikian, kita dapat maju bersama-sama dengan berbagai negara lain,” kata Airlangga.

Pemerintah Indonesia saat ini juga tengah menyusun peta jalan pengembangan AI nasional. Menurut pemerintah, keterlibatan dalam WAICO diharapkan membantu Indonesia memperkuat kapasitas dalam negeri sekaligus menjembatani kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang.

WAICO disebutkan akan menjadi organisasi internasional antarpemerintah yang independen dan berkantor pusat di Shanghai. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menandatangani perjanjian tersebut atas nama Pemerintah China.

Perwakilan 29 negara lainnya antara lain Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia. Dengan penandatanganan itu, negara-negara tersebut menjadi anggota pendiri WAICO. Sebanyak 22 dari 29 negara penanda tangan berasal dari Asia dan Afrika.

Sebagian besar anggota pendiri merupakan negara berkembang yang masih menghadapi kesenjangan akses dan kapasitas pengembangan teknologi AI. Organisasi tersebut menyatakan akan berpegang pada tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta prinsip konsultasi luas. WAICO juga disebutkan akan menerapkan pendekatan AI berpusat pada manusia.

Pengembangan kecerdasan artifisial tidak seharusnya menjadi pertunjukan tunggal satu negara, tetapi simfoni kerja sama global.

Dalam pidatonya di pembukaan WAIC 2026, Presiden China Xi Jinping menyatakan, pengembangan dan tata kelola AI tidak boleh didominasi satu negara. ”Pengembangan kecerdasan artifisial tidak seharusnya menjadi pertunjukan tunggal satu negara, tetapi simfoni kerja sama global,” katanya.

Xi juga menyampaikan keberatan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional untuk membatasi akses negara lain terhadap teknologi maju. ”Kita harus bersama-sama menentang praktik memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan di bidang kecerdasan artifisial dan menempatkan keamanan sendiri di atas keamanan negara lain,” ujarnya.

Menurut Xi, kerja sama yang lebih erat dapat mencegah terjadinya ketidakadilan historis dalam AI. Xi mengatakan, China akan mengembangkan pusat kerja sama aplikasi AI internasional bersama ASEAN, Liga Arab, Uni Afrika, Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia, Organisasi Kerja Sama Shanghai, serta BRICS.

Xi juga menjanjikan akses bagi 30 negara terhadap perangkat meteorologi berbasis AI yang dikembangkan China untuk membantu sistem peringatan dini. Dalam lima tahun mendatang, China akan menyediakan 5.000 kesempatan pelatihan AI bagi negara-negara berkembang.

Xi tidak mengkritik AS secara langsung. Namun, pernyataan tersebut mengulang keberatan China terhadap kontrol ekspor cip dan teknologi yang diberlakukan Washington dengan alasan keamanan nasional.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menghadiri pembukaan tersebut bersama perwakilan sejumlah negara dan organisasi internasional. Guterres mengatakan, peluncuran Inisiatif Tata Kelola AI Global pada 2023 menunjukkan komitmen dan kepemimpinan kuat China. Menurut dia, WAICO merupakan perkembangan dari inisiatif tersebut.

Kemitraan, kata Guterres, menjadi inti Kompak Digital Global yang diadopsi Majelis Umum PBB dengan dukungan penuh China. ”Teknologi yang akan membentuk masa depan umat manusia harus dibentuk oleh seluruh umat manusia. Teknologi itu tidak boleh diatur oleh segelintir negara atau segelintir perusahaan. Setiap negara harus mendapat tempat di meja perundingan,” ujarnya.

Tahun ini, WAIC menjadi ajang bagi perusahaan-perusahaan China untuk menunjukkan kemajuan dalam membangun ekosistem teknologi yang tidak lagi bergantung pada AS. Teknologi itu antara lain Huawei Atlas 950 SuperPoD berbasis cip Ascend, DeepSeek V4 yang dijalankan pada kluster Ascend, serta kluster supernode dari Biren dan MetaX.

Teknologi China itu dikembangkan sebagai alternatif domestik terhadap sistem komputasi AI yang bergantung pada cip canggih Nvidia.

China pertama kali mengusulkan pembentukan WAICO pada konferensi AI dunia pada 2025. WAICO dibentuk untuk mendorong kerja sama internasional dan tata kelola AI global serta memastikan teknologi tersebut berkembang secara bermanfaat, aman, adil, sehat, dan teratur bagi seluruh umat manusia.

Pembatasan yang dipimpin AS telah menghambat akses China terhadap sejumlah cip dan teknologi paling maju. Hal itu mendorong China mempercepat pengembangan cip, sistem komputasi, dan model AI dalam negeri.

Berbeda dengan AS yang mengembangkan AI sumber tertutup, Beijing mempromosikan model AI sumber terbuka yang berbiaya rendah. Hal ini sebagai alternatif terhadap teknologi perusahaan-perusahaan Barat. Akan tetapi, AI sumber terbuka dikritik karena dapat mempercepat pengembangan AI tak bertanggung jawab dan kejahatan siber.

Seorang diplomat Asia yang dikutip Reuters mengatakan, China telah memperluas kerja sama peningkatan kapasitas AI dengan negara-negara Asia Tenggara. Dengan menghimpun negara-negara berkembang, China juga terkesan ingin menampilkan diri sebagai pembela negara berkembang yang tertinggal dalam perlombaan AI.

Pada 12 Desember 2025, Pax Silica yang diprakarsai AS diluncurkan. Pax Silica merupakan prakarsa kemitraan yang menghimpun sekutu dan mitra Washington untuk membangun rantai pasok teknologi strategis, mencakup mineral kritis, semikonduktor, infrastruktur AI, dan manufaktur maju.

Deklarasi perdana Pax Silica ditandatangani AS, Australia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Inggris. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua Pax Silica, Juni 2026, sebanyak 35 negara menandatangani Pernyataan Bersama tentang Peluang AI.

Kazakhstan turut bergabung pada KTT kedua Pax Silica itu. Dengan demikian, Kazakhstan merupakan satu-satunya negara yang tercantum dalam Pax Silica sekaligus bergabung dengan WAICO. (Reuters/AP)