Indonesia Masuki Fase Negosiasi Teknis dengan AS Soal Tarif Trump

JAKARTA, KOMPAS — Delegasi Indonesia telah menandatangani kerangka kerja sama perundingan teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR. Ini menandai dimulainya fase awal negosiasi tambahan tarif bea masuk impor produk Indonesia sebesar 32 persen yang akan mulai diterapkan Gedung Putih pada Juli 2025.

Adapun pembahasan substansi teknis akan dilakukan antara Delegasi Indonesia dan USTR dalam dua pekan ke depan, dengan target penyelesaian negosiasi 60 hari. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4/2025) waktu Jakarta.

”Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, secara resmi proses negosiasi tingkat teknis antara Indonesia dan AS untuk membahas isu tarif impor dimulai. Targetnya, dalam waktu 60 hari Indonesia dengan AS akan menyelesaikan pembahasan,” ujar Airlangga.

Pihak USTR menekankan pentingnya paket final yang akan menjadi bahan pertimbangan Presiden AS Donald Trump sebagai penentu akhir keputusan.

USTR merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah AS sebagai negosiator untuk melanjutkan negosiasi atau pembahasan mengenai tarif dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Selain melakukan pertemuan intensif dengan USTR, dalam dua pekan terakhir, delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dan pembicaraan organisasi bilateral nonpemerintah United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce).

”Indonesia aktif dalam negosiasi ini dengan tujuan solusi yang saling menguntungkan dan reformasi sistem perdagangan global,” kata Airlangga.

Kendati belum bisa menjabarkan secara detail isi paket perundingan, ia  menjelaskan dalam dua bulan ke depan Indonesia bersama USTR akan membahas isu tarif impor, akses pasar, perkiraan tarif nasional, serta penawaran Indonesia untuk meningkatkan impor produk pangan dan energi AS.

”Komponen substansi yang dibicarakan kedua tim teknis mencakup akses ke pasar dan perkiraan tarif nasional. Pihak USTR menekankan pentingnya paket final yang akan menjadi bahan pertimbangan Presiden AS Donald Trump sebagai penentu akhir keputusan,” tambah Airlangga.

Secara keseluruhan, menurut dia, Pemerintah AS mengapresiasi langkah pendekatan, serta proposal negosiasi, yang diusulkan Indonesia. Ini ditandai dengan lahirnya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis.

Secara teknis, pihak delegasi Indonesia maupun USTR sudah menyiapkan lima sektor khusus sebagai working group guna mengejar percepatan dalam pembahasan. Airlangga menyebut penandatanganan perjanjian kerahasiaan antara delegasi Indonesia dan USTR menjadikan Indonesia sebagai satu dari 20 negara dunia yang sudah memulai fase negosiasi dengan AS.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan dalam negeri. Di sisi lain delegasi Indonesia akan terus berkomunikasi dengan pihak AS untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis.

”Terdapat momentum yang baik untuk mendorong reformasi struktural yang sekarang sedang dilakukan untuk mendorong perdagangan dan investasi,” kata Airlangga.

Sepanjang menjalani proses negosiasi tarif dengan AS, delegasi Indonesia dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.

Adapun tim teknis diisi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Amerika-Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Bimantara.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan, situasi di AS masih sangat dinamis. Pemerintah AS, lanjut dia, tidak sedang menciptakan krisis, tetapi ingin mewujudkan sistem perdagangan yang adil.

”Proses negosiasi ini akan berkembang menjadi reformasi sistem perdagangan global, termasuk (reformasi) peran Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO,” ujarnya.

Indonesia, menurut dia, memiliki posisi relatif kuat karena ekonomi domestik yang solid, reformasi struktural, perbaikan produktivitas, dan ketahanan pangan. ”Jadi, negosiasi untuk saling memberi dan menawarkan, kemudian kompromi. Tujuannya win-win solution,” lanjut Sri Mulyani.

Berkaca dari pertemuan antara delegasi Indonesia dan delegasi negara lain yang sama-sama sudah memulai fase negosiasi tarif dengan AS, Sri Mulyani menilai bahwa proposal yang diajukan Indonesia termasuk yang paling lengkap dan detail. Hal itu dinilai sebagai bekal awal untuk posisi Indonesia dalam proses perundingan ini.

”Indonesia mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi. Kedua, yang dihargai adalah proposal Indonesia, termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan,” imbuhnya.

Sri Mulyani menyebut negosiasi untuk melakukan reformasi dan deregulasi ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan Indonesia sendiri, sekaligus bisa memecahkan masalah, baik masalah bilateral maupun masalah global.

Selama komitmen impor tambahan dari AS tidak mengganggu produsen nasional, dampak perang tarif terhadap stabilitas ekonomi makro akan terjaga.

”Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu diharapkan akan terjadi sebuah manfaat bagi perekonomian Indonesia ataupun bagi perekonomian regional dan dunia,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa selama proses negosiasi yang dijalankan dapat membuat Indonesia memperoleh tarif ekspor yang adil, serta komitmen impor tambahan dari AS tidak mengganggu produsen nasional, dampak perang tarif terhadap stabilitas ekonomi makro akan terjaga.

”Sepanjang kita dapat tarif yang masuk akal dan komitmen impor tambahan tidak mengganggu produsen nasional, dampak trade war ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan minimal,” ucap Wijayanto.