Indonesia Negara Kedelapan di Asia Tenggara Pelaksana Makan Bergizi Gratis (4)

JAKARTA, KOMPAS — Mulai tahun 2025, Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional menyelenggarakan program baru, yaitu Makan Bergizi Gratis. Meski baru di Indonesia, program serupa sudah diterapkan banyak negara tetangga.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia akan menyasar 19,47 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Total anggaran sebesar Rp 71 triliun, yang dibagi untuk pemenuhan gizi nasional Rp 63,36 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen operasional. Harga per porsi MBG ditetapkan BGN sebesar Rp 10.000. 

Sebelum Indonesia, menurut hasil Global Survey of School Meal Programs yang diselenggarakan Global Child Nutrition Foundation (GCNF) selama Juli 2021 hingga Maret 2022, ada 118 negara yang sudah menerapkan makan gratis di sekolah. Total ada 330,3 juta anak sudah menerima manfaat dari program ini. 

Tujuh dari 10 negara di Asia Tenggara sudah menerapkan program ini. Thailand menjadi negara paling awal yang mewujudkan program ini. Sejak 1952, Negeri Gajah Putih ini mengawali program dengan pemberian susu di sekolah. Kemudian, Malaysia memulai program sejak tahun 1971, Filipina tahun 1997, Kamboja tahun 1999, Laos tahun 2002, Brunei Darussalam tahun 2018, dan  Timor Leste sejak 2005. 

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini bervariasi. Merujuk data GCNF per Juli 2021 hingga Maret 2022, Thailand menganggarkan 1,04 miliar dollar AS atau setara Rp 16,7 triliun untuk 3,9 juta anak sekolah. Makan gratis diberikan selama lima hari dalam seminggu sehingga jika dihitung rata-ratanya harga per porsi makanan di Thailand sebesar Rp 16.327. 

Merujuk sumber yang sama, di Malaysia, program yang bernama Bantuan Makanan Bermasak mengalokasikan anggaran sebesar 185,3 juta dollar AS untuk 1 juta anak sekolah. Biaya rata-rata per porsi makanan tersebut sebesar Rp 11.301, yang diberikan lima hari dalam seminggu.

Namun, tidak semua anak sekolah mendapatkan manfaat dari program ini. Di Thailand, jumlah anak sekolah penerima makan gratis sebanyak 3,9 juta anak atau 32,7 persen dari total 12 juta anak sekolah di sana. Begitu juga 1 juta anak sekolah penerima makan gratis di Malaysia merupakan 13,9 persen dari total 7,2 juta anak sekolah di Negari Jiran itu. 

Program makan gratis ini memiliki sejumlah tujuan. Seperti di Thailand, setidaknya ada lima tujuan yang ingin digapai. Mulai dari tujuan pendidikan untuk prestasi anak, menyediakan jaring pengaman sosial, memenuhi kebutuhan gizi anak, mencegah atau mengurangi obesitas, hingga mencapai tujuan pertanian melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.

Tujuan pendidikan untuk prestasi anak, menyediakan jaring pengaman sosial, memenuhi kebutuhan gizi anak, mencegah atau mengurangi obesitas, hingga mencapai tujuan pertanian melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.

Dari sekian banyak negara di Asia Pasifik, negara tetangga terdekat Indonesia, yaitu Timor Leste, tercatat sebagai negara dengan cakupan penerima makan gratis paling besar. Menurut hasil survei GCNF, program makan gratis di Timor Leste sudah mencakup 82 persen dari total sekolah.  

Maya (35), warga Dili, Timor Leste, telah merasakan manfaat dari program yang bernama Merenda Escolar tersebut. Anak pertamanya yang berusia 8 tahun, kelas II di salah satu SD Katolik negeri di Dili, menerima makan gratis enam hari dalam seminggu. Makan gratis diberikan dari Senin hingga Sabtu setiap pukul 11.00. 

Berkat program ini, Maya tidak khawatir anaknya jajan sembarangan. Ia sengaja tidak memberikan uang jajan ke anaknya karena di sekolah tidak ada kantin. Jika mau jajan di luar sekolah, penjual jajanan berada di seberang jalan besar yang cukup ramai lalu lalang kendaraan. 

”Ada keuntungannya. Anakku jadi jarang jajan di luar, kayak makan manisan. Tempat jajannya juga di luar lingkungan sekolah. Takut anak saya menyeberang karena banyak kendaraan lewat,” tutur Maya ketika dihubungi Kompas, Senin, (23/12/2024). 

Maya juga percaya makanan yang diberikan anaknya bergizi baik. Sebagai orangtua murid, Maya mendapatkan buku yang berisikan 65 menu makanan yang secara bergantian akan diberikan. Menu tersebut mayoritas merupakan makanan lokal dan disesuaikan dengan musim panennya, contohnya jagung rebus, telur orak-arik, bayam dan kacang panjang kukus, serta buah jeruk. 

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, sudah ada ratusan negara yang tergabung dalam School Meal Coalition. Beberapa negara, seperti Jepang dan Inggris, sudah menjalankan program itu lebih dari 50 tahun. Meski demikian, menurut Hasan, Indonesia tidak berkiblat pada negara tertentu dalam merencanakan program ini.   

Beberapa negara yang sudah melaksanakan program ini, menurut Hasan, juga belum semua bisa menyasar masyarakatnya, seperti India dan China. Namun, Indonesia optimistis dalam lima tahun ke depan bisa memberikan makanan bergizi gratis kepada anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil.  

”Pak Prabowo berencana dalam lima tahun, kita bisa cover 82 juta orang, terdiri dari anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil,” kata Hasan. 

Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI Lovely Daisy melihat sudah banyak best practice di negara lain, sementara program MBG di Indonesia akan menyesuaikan standar yang ada disesuaikan dengan kondisi di negara ini.  

Kementerian Kesesehatan RI melalui Direktorat Gizi dan KIA turut serta dalam penyusunan standar gizi dan standar makanan, termasuk sejumlah menu makanan yang digunakan di dalam petunjuk teknis program MBG. Selain itu, ada juga standar keamanan pangan yang disiapkan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan. 

Daisy menjelaskan, menu makanan ditentukan setiap pusat pelayanan setempat karena menyesuaikan dengan bahan baku lokal. Kemenkes hanya memberikan contoh menu yang cocok misal untuk anak SD kelas I, kemudian pusat pelayanan dapat mengganti komponennya sesuai dengan standar gizi yang sudah ditentukan. 

”Beda-beda nanti menunya antara satu daerah dan daerah yang lain. Jadi, Indonesia timur mungkin menu makanan pokoknya bisa bukan nasi. Di masing-masing tempat menentukan menunya sendiri-sendiri,” kata Daisy, Jumat (27/12/2024). 

Melalui strategi itu, menurut Daisy, harga per menu makanan relatif lebih murah. Selain itu, ia berharap hal itu sekaligus dapat meningkatkan roda perekonomian warga setempat.

=======================

Untuk mengikuti liputan tema ini selengkapnya, kami mengajak Anda bergabung dalam grup Whatsapp Pembaca Kompas ”Investigasi & Jurnalisme Data” dengan mengeklik tautan link ini. Kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei berikut ini