Indonesia Siap Gabung BRICS

Indonesia resmi menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS, blok kerja sama ekonomi yang diperkuat China dan Rusia.

Keinginan Indonesia untuk terlibat dalam BRICS disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024). Langkah yang mengawali proses penerimaan Indonesia di dalam BRICS itu menjadi awal kebijakan luar negeri RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hal berbeda terjadi pada tahun lalu. Seusai menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan, Agustus 2023, Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, menyatakan, Indonesia masih mempertimbangkan kemungkinan untuk menjadi anggota BRICS. ”Kita ingin mengkaji terlebih dahulu,” tuturnya.

Dalam keterangan tertulis, Sugiono menekankan bahwa keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan manifestasi politik luar negeri RI yang bebas aktif. Disampaikan pula harapan Indonesia agar BRICS bisa memperkuat kemitraan negara-negara selatan (Global South). Menurut Sugiono, prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain penciptaan ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

BRICS semula beranggotakan lima negara. Selain China dan Rusia, ada Brasil, India, dan Afrika Selatan. Jumlah anggota BRICS secara formal kini sembilan negara. Empat anggota tambahan ialah Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Negara Arab Saudi belum secara formal bergabung, tetapi sudah aktif dalam BRICS.

Tak sedikit kalangan yang melihat BRICS sebagai bagian upaya China dan Rusia untuk membangun blok kerja sama ekonomi yang menandingi kubu Barat. Namun, bagi sebagian besar anggota BRICS, keikutsertaan dalam blok ini bukan soal menandingi Barat atau tidak. Bagi mereka, BRICS merupakan sarana tepat guna memperluas kerja sama multilateral dan meningkatkan kemitraan ekonomi serta perdagangan.

BRICS dipandang penuh potensi karena pasar di antara anggotanya menggiurkan. Sepuluh negara yang aktif di dalamnya mewakili 35,6 persen produk domestik bruto (PDB) global (purchasing power parity). Sebagai perbandingan, tujuh negara maju dalam G-7 mewakili 30,3 persen PDB. Dalam hal jumlah penduduk, BRICS mewakili 45 persen populasi dunia, sementara G7 merepresentasikan kurang dari 10 persen.

Penegasan Sugiono, yakni rencana RI bergabung dengan BRICS merupakan implementasi politik luar negeri bebas aktif, menunjukkan posisi Indonesia yang tak hendak memilih blok Barat atau bukan. Bagi Indonesia, keterbukaan kerja sama dengan pihak mana pun penting demi meningkatkan kinerja ekonomi. Target pertumbuhan 8 persen memerlukan kemitraan dengan banyak negara.

Besar harapan kita, BRICS sungguh-sungguh membantu Indonesia dan negara berkembang lain untuk meningkatkan pertumbuhan serta kesejahteraan rakyat.