Indonesia Siap Kawal Perdamaian di Gaza

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di Jalur Gaza. Indonesia bahkan siap mengirim pasukan penjaga perdamaian apabila diminta oleh negara-negara yang terlibat dalam proses perdamaian.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10/2025), seusai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian 2025 di Sharm el-Sheikh, Mesir. Dalam forum tersebut, sejumlah pemimpin dunia menandatangani pokok-pokok persetujuan gencatan senjata yang menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik berkepanjangan di Gaza.

”Saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan, ya katakanlah mediator kunci—Amerika Serikat, Turki, Qatar, Mesir—negara-negara yang langsung berurusan dengan Palestina. Mereka bertanya bagaimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap kalau diminta mengirim penjaga perdamaian. Pasukan peacekeeping Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan,” ujar Prabowo.

Dalam KTT yang berlangsung Senin (13/10/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama para pemimpin mediator lain, seperti Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengumumkan perjanjian perdamaian di Jalur Gaza. Indonesia hadir sebagai saksi sekaligus pendukung upaya diplomasi tersebut.

”Jadi, kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support,” lanjut Prabowo.

Kepala negara menjelaskan, kesepakatan gencatan senjata itu menjadi momentum penting untuk menghentikan siklus kekerasan di Gaza. Melalui perjanjian itu, pasukan Israel akan ditarik secara bertahap, disertai pembebasan sandera dan pencarian korban yang masih hilang.

”Rencana gencatan senjata ini nantinya mengarah pada perdamaian keseluruhan,” ucapnya.

Komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, lanjut Prabowo, bukan hal baru. Sejak lama, Indonesia aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina, baik melalui pengiriman kapal, pesawat Hercules, maupun bantuan pangan dan medis.

”Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia,” ujar Presiden.

Menteri Luar Negeri Sugiono, yang turut mendampingi Presiden, menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam proses perundingan di Sharm el-Sheikh merupakan bentuk kepercayaan besar dunia internasional terhadap posisi dan peran Indonesia. Sejak awal, negara-negara yang terlibat dalam perundingan memang melibatkan Indonesia. Hal ini tentu tak terlepas konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina.

Menurut dia, kesepakatan yang ditandatangani 9 Oktober lalu telah diikuti langkah nyata berupa pertukaran tahanan dan sandera pada 13 Oktober. Setiap tahap akan dibahas lebih detail mengenai modalitas dan hal-hal teknis yang perlu diperhitungkan.

Sugiono menambahkan, pemerintah kini tengah mematangkan langkah lanjutan setelah kesepakatan, termasuk kemungkinan partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian. ”Detailnya masih dibahas, tetapi Indonesia sudah menyatakan kesiapan untuk berkontribusi menjaga perdamaian,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menegaskan tidak ada rencana kunjungan Presiden ke Israel sebagaimana diberitakan sejumlah media asing. ”Buktinya, hari ini kami pulang. Tidak ada rencana ke Israel, tidak ada marah-marah. Fokus kami dari awal adalah penandatanganan kesepakatan perdamaian,” tuturnya.

Secara terpisah, pengajar Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menilai kehadiran Indonesia di KTT Perdamaian 2025 penting sebagai bentuk konsistensi dan kontribusi nyata Indonesia dalam upaya perdamaian dunia, khususnya penghentian kekerasan di Gaza.

”Perlu dicatat bahwa upaya perdamaian ini tidak serta-merta menghapus dosa Israel terkait genosida, pemusnahan etnis, dan politik apartheid,” ujarnya.

Menurut Agung, Pemerintah Indonesia perlu konsisten dalam kontribusi setelah forum tersebut. Sebab, inisiasi KTT ini tidak lahir dari mekanisme PBB, tetapi gagasan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perang di Gaza. Karena itu, kehadiran Prabowo dapat dibaca dari beberapa sisi.

Pertama, ada intensi memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi dan postur Indonesia di Timur Tengah. ”Mungkin Indonesia belum sepenuhnya navigating the stream, tapi kita sudah joining the stream. Tidak semua negara otomatis bisa diundang dalam KTT tersebut,” katanya.

Kedua, menurut Agung, kehadiran Indonesia mencerminkan implementasi nilai politik luar negeri bebas aktif, melalui gagasan konkret seperti pengiriman pasukan penjaga perdamaian dan bantuan kemanusiaan.

Ketiga, partisipasi Indonesia juga menjawab aspirasi publik dalam mendorong peran lebih besar negara dalam penyelesaian perang Gaza. Keempat, Agung menilai KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh ini merupakan bentuk negative peace dalam studi perdamaian.

”Artinya, yang ingin dicapai lebih dulu adalah absence of war atau berhentinya kekerasan. Masih banyak pekerjaan berikutnya untuk mencapai positive peace, termasuk jika komunitas internasional masih punya aspirasi perihal solusi dua negara,” ujarnya.

Untuk mencapai perdamaian sejati, Agung menekankan pentingnya keberadaan pihak penjamin dalam perjanjian kali ini. Gaza dan Palestina juga memerlukan jaminan keamanan dari ancaman kekerasan yang terstruktur. Karena itu, mekanisme penempatan pasukan penjaga perdamaian atau pengamat menjadi penting untuk memastikan semua kesepakatan dipatuhi.

Karena penandatanganan perjanjian ini diinisiasi Amerika Serikat, mekanisme penempatan pasukan perdamaian kemungkinan tidak melalui jalur PBB. ”Karenanya, diperlukan mekanisme khusus bersama AS. Indonesia bisa berkontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian dan mengawal jalannya gencatan senjata ini. Namun, Indonesia tetap perlu menjaga posisinya yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Agung.