Indonesia Tabolabale

”Tabolabale” merupakan salah satu kosakata bahasa melayu khas timur Indonesia, seperti Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kata ini sepadan dengan kata terbolak-balik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa melayu khas timur ini, tabolabale memiliki makna yang lebih luas. Kata ini tidak sekadar berhubungan dengan pergi dan pulang secara berulang-aling, berhubungan dengan dua sisi (kertas misalnya), atau berhubungan dengan memutarbalikkan sesuatu (perkataan misalnya), tetapi juga berhubungan dengan keadaan jatuh jempalitan, gelisah, dan sesuatu yang tidak selaras dengan fakta.

Dalam lagu ”Tabolabale” yang dinyanyikan secara kolaboratif oleh Silet Open Up bersama Jacson Zeran, Juan Reza, dan Diva Aurel yang kini mewabah (viral), makna tabolabale merujuk pada makna jatuh jempalitan dan gelisah. Tabolabale secara simbolik adalah personifikasi dari suasana hati yang jatuh jempalitan karena melihat perempuan yang ditaksirnya kian menawan. Gelora cintanya yang meruah membuatnya ingin menikahinya. Sementara kata bolabale yang muncul pada bait yang sama dalam lagu itu merujuk pada makna gelisah atas keadaan yang dideranya.

Lagu ini makin digandrungi karena dihadirkan di Istana Negara pada upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025 kemarin. Lagu tabolabale berhasil menyulut keriangan tamu undangan dan peserta upacara itu. Semua ikut berjoget. Suasana terasa makin meriah dan ramai ketika presiden juga turun ke lapangan ikut berjoget. Peristiwa yang riang-gembira ini sejatinya memperlihatkan esensi kemerdekaan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni riang gembira karena rakyat sejahtera, cerdas, dan damai. Bukan sekadar retensi ingatan yang dikenangan setiap tahun.

Lagu ”Tabolabale” di Istana Negara dengan segala keriangan yang terjadi memberikan satu jewilan kepada kita tentang keadaan di Indonesia secara menyeluruh. Ada dua pertanyaan yang secara dikotomis perlu dicermati. Apakah keriangan yang terjadi di Istana Negara adalah potret keadaan sesungguhnya pada masyarakat Indonesia? Ataukah keadaan itu justru tabolabale dalam makna Melayu Timur di atas—keadaan jatuh jempalitan, gelisah, dan sesuatu yang tidak selaras dengan fakta.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) edisi Februari 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPS) di Indonesia per Febuarai 2025 sebesar 7,28 juta orang. Jumlah ini disebabkan oleh pertambahan angkatan kerja dalam satu tahun terakhir sebesar 3,67 juta orang dan tidak semuanya terserap dalam lapangan kerja. Peningkatan angkatan kerja tidak selaras dengan peningkatan lapangan kerja.

Pada tahun yang sama, merujuk pada data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka ini naik 32,19 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebanyak 32.064 orang.

Pada keadaan lain, berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) tahun 2024, skor untuk Indonesia pada 2024 meningkat menjadi 37 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 34. Indeksasi ini adalah alat untuk melihat tingkat korupsi di berbagai negara dengan melihat skala 0 sebagai penanda sangat korup sampai 100 sebagai penanda sangat bersih. Skor Indonesia menunjukkan ada perbaikan, tetapi rentang skor itu menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan penanganan yang serius karena sampai saat ini korupsi masih terus terjadi.

Berbagai kasus korupsi belum jelas ujungnya. Pengungkapan dan proses persidangan masih sebatas selebrasi dan belum berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai pemisal, tiga kasus megakorupsi, yakni korupsi Pertamina yang diduga menelan kerugian negara sebesar 968,7 triliun, korupsi PT Timah dengan kerugian 300 triliun, dan korupsi BLBI dengan kerugian negara 138 triliun (Kompas, 2025), belum menunjukkan hasilnya terhadap masyarakat. Informasi tentang berapa banyak kerugian yang diambil oleh negara dan dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat juga belum jelas. Di saat yang sama pemerintah terus menggali potensi-potensi pajak di masyarakat, padahal pengungkapan kasus-kasus korupsi begitu banyak.

Di dunia pendidikan, masalahnya semakin kompleks. Pernyataan terbaru Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang muncul di berbagai platform media sosial justru menyinggung perasaan para pendidik. Ia mempertanyakan apakah gaji guru-dosen semuanya harus diurus negara. Pikiran Sri Mulyani bertentangan dengan semangat UUD tentang mencerdaskan masyarakat sekaligus mencerminkan kegagapan pemerintah dalam mengelolah pendidikan. Pemerintah terkesan lepas tangan.

Pendidik dan anak didik adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan karena saling bertaut dan berdampak. Kualitas kesejahteraan pendidik selalu berkolerasi terhadap kualitas anak didik karena pendidik tidak sibuk mencari peruntungan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada bagian yang benar disampaikan Sri Mulyani. Peningkatan kesejahteraan harus berdasarkan kinerja bukan sekadar distribusi uang karena alasan kesetaraan. Hal ini hanya urusan teknis. Di atas segalanya, yang paling penting adalah kesejahteraan harus ditingkatkan dengan tanpa mengabaikan kemahalan setiap daerah. Pemerintah selalu salah kaprah soal kesetaraan karena pikirannya selalu sentralistik. Kesetaraan di Indonesia tidak selalu berarti sama, tetapi harus adil karena keadaan di setiap daerah sangat variatif.

Alih-alih fokus pada pengembangan pendidikan yang telah ada, pemerintah saat ini membuat program sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda. Program ini makin mempertegas pikiran pemerintah tentang pendidikan. Saat mengusung sekolah rakyat, seakan-akan sekolah yang lain yang sudah ada adalah bukan sekolah rakyat sehingga butuh sekolah yang lebih adaptif terhadap rakyat. Sekolah ini diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu. Pemerintah lupa bahwa ketidakmampuan masyarakat sehingga tidak menyekolahkan anaknya itu tersebar di mana-mana. Bukan berarti sekolahnya yang tidak ada, tetapi kemampuan ekonomi untuk menyekolahkan anak yang tidak ada. Dengan demikian, yang perlu diperbaiki adalah kemampuan masyarakat untuk tegak secara ekonomi, bukan sekadar memperbanyak sekolah.

Hal yang sama juga terjadi pada sekolah unggulan Garuda. Program ini secara tidak langsung menunjukkan pemerintah tidak bisa membuat sekolah-sekolah yang ada menjadi unggul. Bila semua sekolah di Indonesia bisa unggul sesuai keciriannya, sesungguhnya masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah unggulan mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Program sekolah unggul hanya mempertegas demarkasi antara yang unggul dan tidak unggul. Konsekuensinya, masyarakat harus memilih ke sekolah unggul, sementara yang tidak unggul bukan urusan pemerintah. Padahal, konstitusi bangsa ini mengamanatkan untuk mencerdaskan rakyat, apa pun golongan dan kemampuan ekonominya.

Bangsa ini menghadapi banyak masalah. Pengangguran, korupsi, pengelolaan pendidikan hanyalah sepilihan keadaan yang menggambarkan saat ini Indonesia masih tabolabale. Di usia yang ke-80 Indonesia, realitas kehidupan masyarakat belum seriang dalam lanskap Istana Negara. Masyarakat masih jempalitan mencari kerja karena kebutuhan hidup terus mendesak. Kegelisahan di mana-mana karena pertumbuhan angkatan kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan pasar kerja. Astacita nomor tiga yang menyebutkan bahwa pemerintah saat ini akan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas harus segera dilakukan sehingga keadaan tabolabale antara fakta kehidupan masyarakat dan keriangan di Istana negara tidak makin meruyak.

Dalam hal penegakan hukum, pelaku korupsi tidak pernah jera karena penegakan hukum masih terkesan tidak konsisten atau tebang pilih. Pelaku korupsi terus mencari siasat baru karena hukuman yang diberikan terbilang sangat ringan sehingga secara kultural mentalitas pelaku korupsi masih menganggap sebagai hal biasa. Harapan masyarakat agar korupsi segara diberantas sampai ke akar-akarnya masih tabolabale karena realitas korupsi saat ini dan harapan masyakatan belum selaras.

Pada sektor pendidikan, keadaan juga masih tabulabale. Keriangan yang ditampilkan di Istana Negara belum mencerminkan keriangan para pendidik di Indonesia. Kesejahteraan masih jauh dari harapan. Di saat yang sama para pendidik lebih banyak mendapatkan beban administratif sehingga kerja-kerja yang dilakukan lebih banyak bersifat memenuhi tuntutan administrasi itu.

Beragam masalah yang dihadapi masyarakat saat ini menujukkan keadaan Indonesia masih tabolabale. Kemeriahan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan tampak masih tabolabale dari kenyataan yang dialami masyarakat Indonesia. Keriangan itu belum menyentuh hal-hal mendasar dari kehidupan masyarakat, yakni kesejahteraan, kecerdasan, dan kedamaian. Ketiga komponen ini harus dipenuhi jika ingin keriangan itu terpancar dari wajah masyarakat Indonesia.

Salah satu yang perlu dipertegas dalam proses meluruskan yang tabolabale ini adalah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Berbagai kalangan telah mengakui bahwa penghambat utama pembangunan Indonesia adalah korupsi. Untuk itu, penanganan masalah ini perlu keseriusan dan ketegasan, bukan hanya sejauh urusan politisasi masalah hukum yang mencari-cari kesalahan lawan politik. Untuk mewujudkannya perlu reformasi peradilan. Langkah ini sangat krusial dalam pemberantasan korupsi karena sistem peradilan yang kuat, independen, dan bersih adalah pilar utama dalam menegakkan hukum secara adil.

Selama korupsi belum diberantas, maka pembangunan bangsa Indonesia hanya sebatas angan-angan karena kelimpahan kekayaan Indonesia tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pemberantasan korupsi bisa berdampak ke berbagai hal, termasuk salah duanya adalah peningkatan derajat ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan.

Meluruskan yang tabolabale adalah upaya pemerataan kemerdekaan yang esensial. Keriangan di Istana negara saat perayaan ulang tahun kemerdekaan sejatinya menjadi keriangan masyarakat seluruh Indonesia, bukan sekadar seremonial, melainkan wajib menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Mudah mendapatkan pekerjaan, penegakan hukum yang adil, dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas adalah perkakas keriangan sesungguhnya dalam refleksi kemerdekaan Indonesia.

Rudi S Tawari, Dosen di Universitas Khairun, Ternate