Bergabung ke Dewan Perdamaian, Indonesia Masuk Zona Bahaya

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace memicu kekhawatiran. Sementara, pemerintah RI menegaskan komitmen pada kemerdekaan penuh Palestina.

Pengajar ilmu hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, mengatakan, politik luar negeri Indonesia berada di zona yang sangat berbahaya dengan ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian. ”Sejak kapan Indonesia bergeser dengan beraliansi dengan AS? Ini bukan karakter dan sikap politik luar negeri Indonesia,” kata pendiri Lembaga Penelitian dan Pelatihan Synergy Policies itu ketika ketika dihubungi, Jumat (20/2/2026).

Ia menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Indonesia bagian dari aliansi AS. Dinna khawatir, jika sudah masuk ke dalam Dewan Perdamaian, akan sulit bagi Indonesia untuk keluar. Sebab, AS dan Israel tidak akan dengan mudah membiarkan Indonesia pergi.

Bergabung ke Dewan Perdamaian dinilai membuat Indonesia di posisi salah. Dalam waktu yang sangat cepat, Indonesia menyetujui saja semua yang diminta AS. Bukan hanya ajakan masuk ke Dewan Perdamaian, melainkan juga soal tarif.

Janji awal ketika hendak masuk ke Dewan Perdamaian pun katanya untuk ikut dalam upaya diplomasi. Akan tetapi, kata Dinna, tidak ada pergerakan upaya diplomasi dari Kementerin Luar Negeri RI untuk itu.

”Yang harus kita pertanyakan sekarang adalah apa skenario Amerika dan Israel untuk Indonesia? Tidak masuk akal bagi Indonesia untuk masuk ke Dewan Perdamaian yang harus bayar Rp 17,6 triliun kalau mau jadi anggota tetap,” kata Dinna.

Dinna mengingatkan, dalam setahun ke depan, Palestina akan tetap berdarah-darah. Hal itu mengingat Israel sebentar lagi akan pemilu dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali akan mencalonkan diri.

Pekerjaan Indonesia yang menjadi wakil komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza tidak akan mudah. Seharusnya Indonesia memikirkan matang-matang sebelum memutuskan mengirimkan pasukan ke ISF.

Salah satu alasannya, mandat dan tugas ISF belum jelas. ”ISF itu posisinya berpegang pada 20 poin rencana perdamaian. Urutannya belum sesuai. Belum ada garis-garis batas di Gaza yang jadi poin penting. Israel juga masih menembaki warga. ISF akan berada di tengah-tengah posisi yang tidak jelas,” tutur Dinna.

Selain bersedia mengambil peran sebagai wakil komandan dalam ISF, Indonesia juga menyepakati perjanjian perdagangan timbal balik dengan AS. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia akan menghapus tarif untuk 99 persen barang AS, sementara AS akan mempertahankan tarif untuk sebagian besar barang Indonesia sebesar 19 persen.

Gedung Putih, Kamis, menjelaskan, Indonesia sudah setuju mengatasi hambatan nontarif terhadap barang-barang AS. Indonesia juga akan menghapus pembatasan ekspor ke AS untuk mineral penting dan komoditas industri lainnya.

Perusahaan Indonesia dan AS juga mencapai 11 kesepakatan senilai 38,4 miliar dolar AS. Kesepakatan itu termasuk pembelian kedelai, jagung, kapas, dan gandum AS, kerja sama dalam mineral penting dan pemulihan ladang minyak, serta usaha patungan dalam semikonduktor.

Dinna menegaskan apa yang menjadi komitmen Presiden RI Prabowo Subianto selama berada di Washington, AS, dan terkait Dewan Perdamaian itu bukan kebijakan nasional. Sebab, komitmen itu tidak melalui proses yang seharusnya di tingkat nasional.

Hal itu sama halnya Trump yang membentuk Dewan Perdamaian tanpa meminta persetujuan dari Kongres AS. ”Trump maunya buru-buru, cepat-cepat, tapi prosedurnya tidak jelas. Sama saja seperti di sini,” kata Dinna.

Sementara Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, Indonesia berkomitmen pada kemerdekaan Palestina. Penegasan disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, AS pada Rabu.

Pertemuan itu antara lain pelanggaran dan penindasan Israel terhadap Palestina. Sugiono mengatakan, meskipun gencatan senjata tengah berlaku di Gaza, situasi kemanusiaan masih sangat memprihatinkan. "Lebih dari 570 nyawa telah hilang dan lebih dari 1.500 orang terluka sejak gencatan senjata berlaku. Infrastruktur dasar dan layanan esensial masih hancur,” ujar nya.

DK seharusnya bukan cuma menjaga gencatan senjata. DK PBB juga bertanggung jawab memperluas ruang bagi perdamaian. Upaya tersebut harus ditopang oleh perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan. Bantuan kemanusiaan bukan sekadar bentuk niat baik, melainkan kewajiban hukum berdasarkan hukum kemanusiaan internasional.

Sugiono mengingatkan, perdamaian tak bisa diwujudkan kalau aneka tindakan perusak peluangnya dibiarkan. DK PBB didorong untuk bertindak.

Indonesia tetap berpandangan Solusi Dua Negara sebagai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi isu Palestina. Dewan Perdamaian dan mandat DK PBB saling memperkuat dan tidak menyimpang dari arah yang sama. “Perdamaian dapat memiliki jalur yang berbeda, tetapi tidak boleh memiliki arah yang berbeda,” ujarnya.

Indonesia akan konsisten dengan prinsip multilateralisme dan piagam PBB. Konsistensi itu dipegang dalam keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian.