Indonesia Janjikan Tentara, AS Janjikan Dana

WASHINGTON, KAMIS — Sembilan negara anggota Dewan Perdamaian, yakni Arab Saudi, Azerbaijan, Bahrain, Kuwait, Kazakhstan, Maroko, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Qatar, berjanji menyumbang total tujuh miliar dolar AS untuk ”paket bantuan” dana rekonstruksi Gaza. AS juga berjanji menyumbangkan 10 miliar dolar AS.

Selain uang, Dewan Perdamaian juga berjanji mengirim Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza. Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania adalah negara-negara yang berjanji mengirimkan pasukan ke Gaza.

Indonesia—sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan itu—siap mengirim 8.000 tentara atau lebih, sesuai yang dibutuhkan, ke Gaza. Sementara itu, Mesir dan Jordania berkomitmen melatih polisi.

Hasil-hasil pertemuan perdana Dewan Perdamaian itu diumumkan Trump di hadapan 47 perwakilan negara yang setuju bergabung dengan Dewan Perdamaian, Kamis (19/2/2026), di Washington, AS. ”Setiap dolar yang dibelanjakan adalah investasi dalam stabilitas dan harapan akan kawasan baru dan harmonis. Dewan Perdamaian menunjukkan bagaimana masa depan yang lebih baik dapat dibangun. Dimulai dari ruangan ini,” kata Trump.

Trump juga mengatakan, Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional juga akan mengumpulkan 75 juta dolar AS bagi proyek-proyek terkait sepak bola di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan menyumbangkan dua miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan. Padahal, saat ini PBB saja sedang kesulitan dalam anggaran.

Jumlah sumbangan dari sejumlah negara di Dewan Perdamaian itu hanya sebagian kecil dari jumlah perkiraan yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza, yakni 70 miliar dolar AS. Menurut Trump, sumbangan itu hanya uang muka awal untuk Gaza. Trump mensyaratkan negara-negara yang bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk berkomitmen 1 miliar dolar AS jika mau menjadi anggota tetap.

Janji 10 miliar dolar AS dari Washington juga belum jelas. Belum diketahui bagaimana Trump akan menyediakan uang itu karena Dewan Perdamaian didirikan secara sepihak oleh Trump dan belum disetujui oleh Kongres. Kongres yang biasanya bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana, tetapi pemerintahan Trump melanggar prosedur itu berkali-kali dan dibiarkan saja.

”Saya ingin memberi tahu Anda, Amerika Serikat akan memberikan kontribusi 10 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian. Kami sudah mendapat dukungan besar untuk angka tersebut. Angka itu sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya perang. Itu setara dengan dua minggu pertempuran,” kata Trump.

Kontribusi 10 miliar dolar AS itu akan lebih banyak 12 kali lipat dari janji 767 juta dolar AS untuk anggaran PBB yang biasanya 3 miliar-4 miliar dolar AS setiap tahun. Uniknya, saat ini AS belum membayar kontribusinya atau memberikan dana yang dijanjikan untuk program lain, seperti inisiatif perdamaian PBB.

Secara keseluruhan, AS berutang sekitar 4 miliar dolar AS ke PBB dan baru membayar sekitar 160 juta dolar AS. Tahun lalu, PBB sudah mengingatkan, PBB akan runtuh secara finansial jika negara-negara anggota menunggak pembayaran.

Sampai sejauh ini, rencana rekonstruksi Gaza belum dipastikan akan seperti apa. Trump pernah mengajukan rencana untuk mengubah Gaza menjadi ”kota pintar” teknokapitalis yang akan berada di bawah kendali militer oleh Pasukan Stabilisasi Internasional. Dalam rencana Trump itu, rakyat Palestina tampaknya tidak memiliki peran dalam menentukan masa depan Gaza.

Harian The Guardian, Kamis, menyebutkan, pemerintahan Trump berencana membangun pangkalan militer berkapasitas 5.000 orang di Gaza yang akan diisi oleh ISF. Luas pangkalannya sekitar 350 hektar, dikelilingi kawat berduri, dan dilengkapi 26 menara pengawas lapis baja.

Pada September 2025, Trump mengusulkan Dewan Perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Mandatnya lalu diperluas tidak hanya akan mengurusi Gaza, tetapi juga konflik lain di seluruh dunia. Poin ini diulangi Trump lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh komunitas internasional bahwa dewan ini dapat melemahkan peran PBB sebagai platform utama untuk diplomasi global dan resolusi konflik.

Untuk menenangkan para pengkritiknya, Trump menyatakan perlunya memperkuat PBB. Trump juga percaya diri mengatakan bahwa Norwegia akan menjadi tuan rumah acara Dewan Perdamaian. Padahal, Norwegia sudah menyatakan tidak akan bergabung.

Direktur Program AS di lembaga kajian International Crisis Group, Michael Hanna, menilai wajar saja jika sejumlah sekutu AS skeptis dengan mandat Dewan Perdamaian. Mereka mempertanyakan tiadanya otorisasi yang jelas untuk perluasan mandatnya di luar Gaza. Lantaran hal itu pula banyak sekutu dan mitra AS menolak tawaran Trump untuk bergabung.

”Sebaliknya, banyak negara yang paling berkepentingan dengan masa depan Gaza telah mendaftar dengan harapan untuk memfokuskan perhatian AS dan mendorong Trump menggunakan pengaruh dan daya tawar yang dimilikinya terhadap Israel,” ujarnya.

Ambisi Trump untuk Gaza itu bisa diredam oleh realita dalam menangani Gaza. Sampai sejauh ini belum ada kemajuan dari kesepakatan gencatan senjata. Serangan masih terjadi setiap hari dan Hamas belum melucuti senjata. Direktur Proyek Israel-Palestina di International Crisis Group, Max Rodenbeck, menilai, kredibilitas Dewan Perdamaian akan runtuh jika pertemuan perdana itu tidak menghasilkan perbaikan yang cepat dan nyata di lapangan, khususnya di urusan bantuan kemanusiaan.

Inti dari pembicaraan di pertemuan perdana dewan itu adalah pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga keamanan dan memastikan pelucutan senjata Hamas. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi. Israel termasuk anggota Dewan Perdamaian, sementara Palestina tidak.

Di Gaza, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan, ujian sebenarnya dari Dewan Perdamaian terletak pada kemampuan Dewan memaksa pendudukan menghentikan pelanggaran gencatan senjata, mengharuskan mereka untuk memenuhi kewajibannya, serta untuk memulai upaya bantuan yang tulus dan meluncurkan proses rekonstruksi.

Trump memegang janji Hamas melucuti senjata. Jika masih tidak mau, Trump mengancam akan ada tindakan keras. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui jalan menuju perdamaian Gaza masih panjang.

Untuk urusan keamanan Gaza, Trump memasrahkannya kepada Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan bermarkas di Rafah. Di Rafah, ISF akan melatih 12.000 polisi dan menempatkan 20.000 tentara. ISF akan mulai bekerja di daerah-daerah yang dikuasai Israel tanpa adanya perlucutan senjata Hamas. ISF akan dipimpin seorang jenderal AS dengan seorang wakil dari Indonesia.

Baik AS maupun Israel menginginkan anggota ISF tidak diambil dari polisi yang dikendalikan Hamas dan semuanya harus diperiksa ketat terlebih dahulu. Mereka juga tidak menginginkan ISF hanya terdiri dari pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Ini berarti proses pembentukan ISF harus mulai dari awal dan ini tugas yang sangat berat.

Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov menjelaskan, kepolisian Palestina harus menjadi badan keamanan utama di Gaza dengan dibantu ISF. Bukan sebaliknya.

Menurut rencana AS, ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir serta pasukan kepolisian Palestina yang baru dilatih dan diverifikasi untuk membantu mengamankan daerah perbatasan dan memastikan proses pelucutan senjata permanen kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hamas.

Mladenov berharap segera ada kemajuan dalam proses perdamaian di Gaza. Jika tidak, Gaza akan tetap terpecah menjadi dua wilayah, satu wilayah di bawah pendudukan Israel dan satunya lagi di bawah kendali Hamas yang terpisah dari Tepi Barat. (REUTERS/AFP/AP)