RI-Thailand Sepakat Jaga Sentralitas ASEAN

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, di Thailand, Senin (19/5/2025), berkomitmen untuk menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi. Di tengah dinamika global, ASEAN dipandang perlu membangun integrasi sosioekonomi demi membangun ketahanan bersama.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Perdana Menteri Thailand itu, dibahas pula upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian di negara-negara yang tengah berkonflik.

Presiden Prabowo, melalui pernyataan pers, menyampaikan, kedua negara sepakat untuk menjaga sentralitas ASEAN di tengah konteks regional dan global, salah satunya dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia mengapresiasi peran konstruktif Thailand untuk memfasilitasi dialog antarpihak serta mencari solusi damai untuk konflik yang terjadi di Myanmar. Bagi Indonesia, dialog nasional yang dilakukan secara inklusif merupakan langkah terbaik untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Myanmar. 

”Kami juga mendorong akses bantuan kemanusiaan dan kembali menekankan proses perdamaian (yang) seharusnya (dicapai) melalui two states solution,” ujar Prabowo.

Kunjungan Prabowo ke Thailand ini merupakan kunjungan pertama Presiden RI ke Thailand dalam 20 tahun terakhir. Kedatangan Presiden Prabowo di Thailand yang sudah berlangsung sejak Sabtu (17/5/2025) malam itu pun mendapatkan sambutan kehormatan. Saat itu, Prabowo disambut dengan upacara resmi di kompleks Kantor PM Thailand.

Pada Senin pagi, Presiden Prabowo bertemu dengan Raja Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda atau Raja Rama X dan Ratu Suthida Bajrasudhabimalalakshana di Amphorn Royal Palace, Bangkok. Setelah itu, Presiden Prabowo baru mengadakan pertemuan dengan PM Paetongtarn di Government House Thailand.

Dalam menjalin hubungan diplomatik, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa hubungan Indonesia dengan Thailand telah terbangun selama 75 tahun.

Saat bertemu dengan PM Paetongtarn, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman. Selain itu, Presiden dan delegasi Indonesia juga mengikuti jamuan makan siang resmi.

Dalam menjalin hubungan diplomatik, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa hubungan Indonesia dengan Thailand telah terbangun selama 75 tahun. Presiden Prabowo pun mengundang PM Paetongtarn dan Raja Vajiralongkorn untuk berkunjung ke Indonesia.

Terkait dengan sentralitas ASEAN, PM Paetongtarn pun sepakat bahwa sentralitas ASEAN perlu dijaga di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi. Di bidang ekonomi, penting bagi ASEAN untuk membangun integrasi sosioekonomi demi membangun ketahanan bersama. Sementara terkait perdamaian dunia, upaya bersama untuk mewujudkan solusi damai di negara-negara yang tengah berkonflik juga harus dilanjutkan.

”Kami akan bekerja sama juga dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN tahun ini, untuk merestorasi perdamaian di Myanmar,” kata PM Paetongtarn.

Selain soal ASEAN, RI-Thailand juga sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis. Oleh karena itu, kedua negara menyepakati kerja sama di beberapa bidang, antara lain perdagangan dan investasi, keamanan dan pertahanan, serta ketahanan pangan dan energi.

Di bidang ekonomi, Indonesia disebutkan mendukung penuh langkah Thailand untuk bergabung menjadi anggota BRICS, organisasi kerja sama ekonomi antarnegara yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Indonesia telah lebih dulu menjadi anggota organisasi kerja sama ekonomi tersebut. Pada 6 Januari 2025, pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh BRICS.

”Tentang BRICS, Indonesia mendukung penuh usaha Thailand untuk menjadi anggota BRICS dan kami akan membantu untuk memfasilitasi masalah tersebut,” tutur Presiden Prabowo.

Kedua negara, lanjut Presiden, juga memperkuat hubungan perdagangan dan investasi agar perputaran uang yang sejauh ini sudah mencapai 18 miliar dollar AS bisa ditingkatkan. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan hubungan di bidang industri halal, ekonomi digital, teknologi finansial, e-dagang, dan infrastruktur.

”Kami juga berkomitmen untuk menyelenggarakan first joint trade commission dalam waktu dekat dan meningkatkan kerja sama antarlembaga-lembaga investasi Thailand dengan Danantara, lembaga pengelola investasi Indonesia,” ujar Prabowo.

Adapun dalam kerja sama pertahanan, kata Prabowo, Indonesia-Thailand membahas soal kejahatan lintas negara, khususnya jaringan penipuan daring.

Selanjutnya, di bidang ketahanan pangan, Indonesia-Thailand memperkuat kerja sama ketahanan rantai pasok serta pengelolaan dan penyimpanan makanan. Di ranah ketahanan energi, Indonesia membuka kesempatan untuk entitas-entitas Thailand untuk berpartisipasi dalam sektor energi Indonesia dan akan membuka kembali forum energi Indonesia-Thailand. Selain itu, ada pula kerja sama di bidang pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. ”Hal ini sangat penting untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan pecahnya pandemi-pandemi baru,” kata Prabowo.

Sementara dalam kerja sama pertahanan, kata Prabowo, Indonesia-Thailand membahas soal kejahatan lintas negara, khususnya jaringan penipuan daring, perdagangan manusia, dan perdagangan narkotika. Untuk menangani permasalahan tersebut, kedua negara akan meningkatkan kolaborasi keamanan maritim, kontraterorisme, keamanan siber, serta peningkatan latihan militer dan kerja sama industri pertahanan melalui kunjungan dan dialog antarpemimpin dan antarlembaga.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Riset Kebijakan Strategis Kawasan Asia Tenggara Universitas Jenderal Soedirman Arif Darmawan melihat bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Thailand menunjukkan langkah Indonesia untuk menekankan kembali posisi Indonesia sebagai pemimpin tradisional di ASEAN.

Kunjungan ini juga memperlihatkan perhatian Indonesia yang mulai difokuskan pada ASEAN, mengingat sebelumnya langkah politik luar negeri justru lebih banyak berfokus pada negara-negara di luar Asia Tenggara. Hal tersebut penting di tengah posisi ASEAN yang tak memiliki kekuatan signifikan di tengah masyarakat global sehingga diperlukan upaya untuk mempertegas kembali sentralitas ASEAN dan menjaga stabilitas regional.

Selama ini, ujarnya, sentralitas ASEAN merupakan wacana yang kerap didengungkan. Namun, kenyataannya, negara-negara anggota organisasi itu tidak bisa saling membentuk karena sifat organisasi ASEAN yang tidak bisa tegas dan memiliki prinsip non-intervensi. Akan tetapi, di tengah perang tarif Amerika Serikat dengan China, solidaritas ASEAN perlu diperkuat karena dampaknya yang begitu besar terhadap negara-negara Asia Tenggara.

Untuk mewujudkan sentralitas itu, kata Arif, salah satu hal yang menjadi tantangan adalah beragamnya kepentingan nasional negara-negara ASEAN. Setiap negara memiliki kecenderungan yang berbeda untuk mendekat ke kekuatan-kekuatan besar dunia. Oleh karena itu, selama ini kerja sama ASEAN terbatas pada ekonomi dan budaya.

Kendati demikian, di tengah situasi global dan kecenderungan pendekatan transaksional Amerika Serikat kepada negara-negara mitra dagangnya, pembangunan solidaritas dan sentralitas ASEAN menjadi semakin relevan. Kunjungan Presiden Prabowo pun menjadi bernilai strategis. ”Ini saatnya Indonesia kembali menunjukkan kepemimpian tradisionalnya untuk menjalin solidaritas dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu,” kata Arif.