Industri Kendaraan Niaga Tertekan Produk Impor

JAKARTA, KOMPAS — Industri kendaraan niaga nasional kini dalam kondisi tertekan akibat makin banyaknya produk impor yang masuk ke pasar domestik. Ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan mulai terjadi sejak dua tahun terakhir, yang diperparah oleh maraknya peredaran truk impor ilegal yang tidak memenuhi standar regulasi.

Kementerian Perindustrian mencatat, pada 2025 terjadi selisih sekitar 4.000 unit antara kebutuhan pasar dan produksi lokal yang diisi oleh produk impor. Kondisi ini ironis karena terjadi di tengah tingkat utilisasi pabrik dalam negeri yang masih rendah, yakni di bawah ambang batas efisiensi 60 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S A Cahyanto mengatakan, penguatan sektor kendaraan niaga menjadi krusial untuk menjaga efisiensi sistem logistik sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Kontribusi industri alat transportasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 1,27 persen pada 2025. Sementara itu, subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan jasa reparasi menyumbang 2,02 persen terhadap PDB.

”Kinerja subsektor ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang, layanan purnajual, serta peremajaan armada kendaraan niaga di berbagai sektor usaha,” ujar Eko, dalam sambutan pada pagelaran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (Giicomvec) 2026, Rabu (8/4/2026), JIExpo Kemyoran, Jakarta.

Pameran otomotif niaga atau komersial itu digelar pada 8-11 April 2026. Pada Giicomvec keempat ini menampilkan 14 merek atau jenama otomotif dan didukung oleh sekitar 35 brand industri pendukung, seperti suku cadang, ban, pelumas, aksesori, dan teknologi manajemen armada terbaru.

Di tengah upaya memperkuat daya saing industri kendaraan niaga nasional, industri otomotif menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan itu adalah ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan kendaraan niaga nasional.

Berdasarkan data Gaikindo, kinerja produksi kendaraan niaga nasional pada 2025 mengalami koreksi 3,5 persen menjadi sekitar 164.000 unit, turun dari hampir 170.000 unit pada 2024.

”(Penurunan ini) menyebabkan tingkat utilisasi industri kendaraan niaga kita turun menjadi 58 persen dari total kapasitas terpasang nasional sehingga berada di bawah batas minimal efisiensi skala industri kendaraan bermotor,” ujar Eko.

Padahal, jika dilihat dari sisi permintaan ada pertumbuhan dari sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 8,78 persen pada 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan armada kendaraan niaga yang andal dan efisien dalam mendukung sistem logistik nasional.

Namun, di sisi lainnya, Eko menyoroti munculnya fenomena ketidakseimbangan antara produksi dan penjualan domestik (production–sales imbalance). Jika pada periode 2017 hingga 2023 kapasitas produksi dalam negeri mampu memenuhi bahkan melampaui kebutuhan pasar. Namun, sejak 2024 terjadi pergeseran pola.

Pada 2025, tercatat selisih sekitar 4.000 unit antara penjualan dan produksi domestik. Kebutuhan pasar dalam negeri tidak sepenuhnya dipenuhi oleh produksi lokal, tetapi sebagian diisi oleh produk impor. Kondisi ini terjadi di tengah utilisasi industri yang masih di bawah 60 persen.

”Ironisnya, situasi ini terjadi di tengah utilisasi produksi yang masih di bawah 60 persen,” kata Eko.

Eko menilai situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang perlu direspons melalui peningkatan efisiensi produksi dan optimalisasi kapasitas terpasang agar industri kendaraan niaga nasional kembali menjadi pilar penopang utama pemenuhan permintaan dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, menurut Eko, penyelenggaraan Giicomvec 2026 dinilai strategis sebagai platform yang mempertemukan pelaku industri dengan pengguna. Ajang ini diharapkan mampu menghadirkan solusi kendaraan niaga sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai regional dan global.

Tantangan lainnya yang menjadi sorotan adalah maraknya peredaran truk impor yang tidak melalui proses homologasi uji tipe dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 turut menjadi sorotan.

Kondisi tersebut tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berpotensi menghambat pengendalian pencemaran udara serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri domestik.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada tata kelola industri dan pembiayaan. Praktik penjualan kendaraan tanpa dokumen resmi seperti BPKB dinilai berpotensi meningkatkan risiko kredit macet (NPL) di sektor pembiayaan. Hal ini dapat memengaruhi kebijakan penyaluran kredit, termasuk kenaikan uang muka, suku bunga, dan tenor pembiayaan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perindustrian menegaskan dukungannya terhadap implementasi kebijakan zero over dimension over loading (zero ODOL) dalam kerangka penguatan logistik nasional. Upaya ini dilakukan melalui pengetatan standar teknis kendaraan, percepatan sertifikasi, serta integrasi data registrasi kendaraan.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Putu Juli Ardika mengatakan, stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kontribusi sektor otomotif, khususnya kendaraan niaga, seperti truk dan bus, yang menopang distribusi logistik dan mobilitas publik.

”Truk dan bus adalah urat nadi yang menghubungkan seluruh pusat produksi dengan pasar, memastikan distribusi barang kebutuhan masyarakat tetap terjaga, dan menjadi motor penggerak mobilitas publik,” ujar Putu dalam pembukaan Giicomvec 2026.

Menurut Putu, untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, industri membutuhkan dukungan kendaraan komersial yang tidak hanya tangguh, tetapi juga efisien serta mengadopsi teknologi masa depan.

Di tengah kondisi industri otomotif nasional yang masih menghadapi sejumlah tantangan, kinerja ekspor justru menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan industri.

Sepanjang 2025, ekspor kendaraan utuh (CBU) Indonesia mencapai 518.212 unit ke 93 negara tujuan, atau meningkat 9,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 472.194 unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan komersial menyumbang 20.326 unit.

”Pencapaian ini membuktikan bahwa kualitas produksi kendaraan komersial Indonesia telah diakui di pasar internasional. Pencapaian positif dari ekspor di tahun 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa manufaktur otomotif kita telah memenuhi standar dunia,” kata Putu.

Secara keseluruhan, produksi mobil nasional pada 2025 berada di kisaran 1,2 juta unit. Gaikindo optimistis angka tersebut masih dapat ditingkatkan, mengingat kapasitas produksi industri otomotif domestik telah mencapai lebih dari 2 juta unit per tahun.

Oleh karena itu, lanjutnya, penyelenggaraan Giicomvec 2026 diposisikan sebagai jembatan atau platform strategis untuk mempertemukan pelaku industri dengan pembeli profesional, baik dari dalam maupun luar negeri. Pameran ini ditargetkan menarik lebih dari 11.000 pengunjung bisnis dari berbagai sektor.

”Ajang ini diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kendaraan komersial Indonesia di tingkat global,” ujarnya.