Tarif Trump Berisiko Senggol Industri Mebel Nasional

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan tambahan tarif bea masuk impor yang menurut rencana berlaku pada 2 April 2025. Kebijakan itu berlaku kepada 15 negara penikmat surplus terbesar dari perdagangan dengan AS. Apakah Indonesia masuk dalam daftar 15 negara itu?

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Penasihat Keuangan Gedung Putih Kevin Hasset pada pekan lalu mengatakan, AS fokus menaikkan tarif ke 15 negara. Sebanyak 15 negara target itu adalah negara-negara penikmat surplus terbesar dari perdagangan dengan AS. Bessent menyebutnya ”Dirty 15”.

Merujuk data Biro Sensus AS, Indonesia persis di peringkat ke-15 dalam daftar itu. Jakarta, menurut data AS, menikmati surplus 19 miliar dollar AS dari perdagangan dengan Washington DC pada 2024.

Surplus bagi Indonesia dan negara lain berarti defisit bagi AS. Biro Sensus AS mencatat, defisit neraca perdagangan AS selalu melebihi 1 triliun dollar AS per tahun sejak 2021. Trump menilai itu sebagai penipuan dan mau mengubah keadaan. Caranya, antara lain, mengenakan tarif bea masuk impor (Kompas.id, 25/3/2025).

Mengutip Reuters, mantan pejabat senior Departemen Perdagangan AS yang sekarang bekerja di firma hukum King & Spalding, Ryan Majerus, mengatakan, tidak peduli apakah tarif sektoral diberlakukan pada 2 April 2025 atau setelahnya, Pemerintah AS akan tetap agresif dengan menginvestigasi Pasal 232, seperti yang sudah dilakukan dalam penyelidikan impor pada kayu dan tembaga.

Masih mengutip Reuters, Presiden Donald Trump pada awal Maret menginstruksikan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk menyelidiki impor kayu Amerika dengan alasan keamanan nasional, berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan 1962.

Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan, penyelidikan impor kayu bertujuan untuk menghadapi negara-negara pengekspor utama, seperti Kanada, Jerman, dan Brasil.

”(Negara-negara tersebut) Membuang kayu ke pasar kita, merugikan kemakmuran ekonomi dan keamanan nasional kita,” ujar Peter.

Atas kebijakan Trump tersebut, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) merespons dan memberikan pernyataan tegas.

Indonesia memang tidak disebut langsung sebagai negara pengekspor utama, tetapi Indonesia termasuk negara yang mengekspor kayu dalam bentuk mebel dan kerajinan ke AS. Penyelidikan itu bisa saja mengancam dan merugikan posisi Indonesia.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyatakan sikap tegas terkait rencana Amerika Serikat itu. Ia khawatir produk mebel dan kerajinan dari Indonesia bisa ikut terkena tarif 25 persen terhadap produk kayu seperti yang terjadi pada Kanada.

”Kebijakan Trump terkait Section 232 itu menunjukkan industri kayu dan turunan yang akan dikenai tarif 25 persen akan berdampak besar, termasuk Indonesia. Kebijakan ini berpotensi menghambat daya saing industri mebel dan kerajinan nasional di pasar AS yang selama ini merupakan salah satu tujuan ekspor utama Indonesia,” kata Sobur saat dihubungi, Jumat (28/3/2025).

Jika itu terjadi, kontribusi industri kayu dan turunan terhadap perdagangan Indonesia diprediksi turun 15-20 persen. ”Pendapatan, lapangan pekerjaan, dan kreativitas, hingga pajak akan berkurang. Mebel dan kerajinan memberikan kontribusi ekspor yang besar,” katanya.

Berdasarkan data BPS yang dihimpun HIMKI, ekspor mebel dan kerajinan pada 2023 mencapai 2,424 miliar dollar AS. Pada 2024, nilainya meningkat menjadi 2,598 miliar AS.

Pada 2024, kontribusi terbesar datang dari mebel kayu senilai 1,009 miliar dollar AS atau 52,4 persen. Mebel rotan menyumbang 157 juta dollar AS atau 8,20 persen. Ada pula mebel dari metal senilai 66 juta dollar AS.

Dari 10 negara tujuan ekspor 2024, AS menjadi negara tujuan utama. Pangsa pasarnya mencapai 53,76 persen untuk ekspor mebel dan 44,13 persen untuk ekspor kerajinan.

Sobur melanjutkan, jika sampai tarif impor berlaku, Pemerintah Indonesia dan pelaku usaha harus mencari pasar potensial lain. Memperluas pasar ekspor ke Eropa, misalnya, yang menjadi pasar kedua terbesar Indonesia. Pangsa pasarnya adalah 30 persen, terbesar kedua setelah AS.

Namun, terdapat regulasi Uni Eropa yang semakin ketat terhadap produk berbasis kayu sehingga menambah tantangan bagi pelaku industri dalam negeri. Negara lainnya yang potensial untuk perluasan pasar adalah India, China, negara-negara di Asia Timur, dan negara-negara di Timur Tengah.

Oleh karena itu, Sobur mengimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna melindungi industri yang menyerap jutaan tenaga kerja ini. Salah satunya adalah dengan menempuh lobi tingkat tinggi ke AS.

”Perlu ada pendekatan diplomatik kepada AS agar produk mebel dan kerajinan nasional mendapatkan akses bebas tarif ke pasar mereka. Bahkan, jika memungkinkan, kita perlu mengupayakan agar produk-produk ini masuk tanpa bea masuk, sebagai bentuk pengakuan atas kerja sama perdagangan yang adil,” ujar Sobur.

Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, aktivitas manufaktur diyakini akan semakin menggeliat apabila ada kebijakan proindustri untuk perlindungan industri dalam negeri. Apalagi, peluang permintaan pasar domestik besar.

Meski begitu, tekanan persepsi akibat dinamika perang tarif juga sudah mulai dirasakan oleh beberapa industri dalam negeri terutama yang berorientasi ekspor pada negara-negara yang sedang mengalami perang dagang.

Terjadinya perang dagang antarprodusen manufaktur dunia merupakan potensi dan tantangan manufaktur yang harus diwaspadai. Sebab, dinamika ini berimbas pada masuknya produk manufaktur asing ke dalam negeri akibat tidak dapat memasukkan produknya ke pasar AS karena dampak dan akibat perang tarif.

Kendati demikian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap berupaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Selain itu, untuk menekan impor, Kemenperin merelaksasi peraturan impor dan menyusun non-tariff measure.

”Kebijakan ini bertujuan melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor. Melindungi industri dalam negeri berarti melindungi 19 juta rakyat Indonesia yang bekerja pada industri dalam negeri,” ujar Febri.

Di tengah tantangan global, para pelaku industri dalam negeri masih melaporkan tingkat optimisme yang cukup tinggi terhadap kondisi iklim usaha di Indonesia.

Optimisme pelaku industri Indonesia tersebut tecermin dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2025 yang masih berada di level ekspansi, yakni 52,98.

Namun, capaian ini mengalami perlambatan 0,17 poin dibandingkan Februari 2025 atau melambat 0,07 poin dibandingkan Maret 2024.

Adapun ekspansi IKI Maret 2025 ditopang oleh geliat dari 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan nonmigas pada triwulan IV-2024 sebesar 96,5 persen.

Jadi, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat dua subsektor yang mengalami kontraksi. Dua subsektor itu adalah industri furnitur (KBLI 31) serta industri karet, barang dari karet dan plastik (KBLI 22).

Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah industri pencetakan dan reproduksi media rekaman (KBLI 18) serta industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional (KBLI 21).