Industri Penerbangan Bakal Terimbas Efek Domino Tarif Trump

JAKARTA, KOMPAS – Tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa berimbas pada industri penerbangan global, termasuk Indonesia. Sebab, pesawat terbang merupakan produk global yang komponennya berasal dari berbagai negara, tidak hanya ditentukan negara produsen utama pesawat.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana mendatangkan 50 pesawat Boeing 777 dengan nilai kontrak 3,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS) hingga 2025. Angka itu setara dengan Rp 52,16 triliun dengan kurs Rp 16.301 per dollar AS. Ada pula kesepakatan perawatan pesawat senilai 11,2 miliar dollar AS atau Rp 182,57 triliun sampai 2041.

Pembelian pesawat dalam jumlah besar menjadi salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di hadapan Pemerintah AS. Usaha itu sekaligus merespons ancaman Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor 32 persen bagi produk Indonesia (Kompas.id, 18/7/2025).

Meski tidak terimbas secara langsung dalam produk jual-beli industri penerbangan di Indonesia, tetapi efek domino dalam penerapan tarif secara global pada akhirnya bisa berpengaruh bagi dinamika penerbangan dalam negeri. Sebab, pesawat terbang merupakan produk global.

“(Pesawat) merupakan produk yang komponennya berasal dari berbagai negara, bahkan pembuatan bagian-bagian pesawat juga dilakukan di negara lain, baru kemudian dirakit di negara produsen utama,” ujar Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Hal serupa berlaku juga bagi perangkat-perangkat avionika. Avionika berkaitan dengan pengembangan dan produksi perangkat elektronik yang berguna untuk penerbangan.

Kebijakan tarif Trump tidak hanya berdampak pada pesawat-pesawat buatan AS, yakni Boeing. Namun, pesawat buatan negara lain, yakni Airbus yang diproduksi Eropa serta Embraer buatan Brasil, juga akan terdampak. Sebab, sebagian komponen dibuat di AS, sedangkan negara-negara terkait menerapkan tarif retaliasi terhadap produk-produk Negeri Paman Sam tersebut.

Harga pesawat, komponen, dan suku cadang berisiko meningkat. Mata rantai pasokan komponen dan suku cadang juga akan terganggu sehingga masa tunggu lebih lama. Kondisi ini akan meningkatkan biaya operasi penerbangan yang berimbas pada harga tiket yang lebih mahal.

“Dikhawatirkan pula akan berdampak pada perawatan pesawat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan naiknya risiko keselamatan penerbangan,” kata Alvin.

Dengan kondisi kuantitas penumpang global belum sepenuhnya pulih ke level prapandemi pada 2019, kondisi ini dapat mendesak maskapai mengevaluasi rute dan frekuensi penerbangannya. Rute marjinal akan dikurangi, bahkan dihentikan pelayanannya. Fokus akan diutamakan pada rute yang aman dan menguntungkan sehingga konektivitas bisa terganggu.

Hal serupa diutarakan konsultan aviasi sekaligus pakar penerbangan, Gerry Soejatman. Dalam kacamata mikro, Indonesia tetap membutuhkan tambahan pesawat. Pasokan tidak hanya dipenuhi Boeing, tetapi juga Airbus. Sebab, kapasitas produksi tiap pabrik dan jenis pesawat tidak dapat dipenuhi hanya satu perusahaan.

“Airlines swasta juga tidak bisa dipaksakan untuk membeli Boeing, apalagi kalau rencana mereka juga sudah mengarah ke Airbus, kecuali pemerintah menawarkan bantuan pendanaan pengadaan pesawat Boeing yang menarik bagi maskapai swasta,” ujar Gerry.

Produk Boeing masih andal, apalagi masih didukung sertifikasi tipe yang diberlakukan oleh pihak Administrasi Penerbangan Federal (FAA). Gerry juga masih merekomendasikan produk Boeing.

Mengutip dari Reuters, Director General International Air Transport Association (IATA) Willie Walsh mengemukakan, maskapai-maskapai penerbangan kemungkinan enggan menerima pengiriman pesawat karena ketidakpastian tarif yang ditetapkan AS. Hal ini akan berdampak pada harga pesawat-pesawat terbang.

“Hal ini tidak hanya menjadi masalah Boeing dan Airbus. Kebijakan ini juga akan berdampak pada seluruh aspek industri penerbangan dan berdampak paling besar pada maskapai,” katanya.

Pada awal Juli 2025, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan, tengah menjajaki kemungkinan pembelian pesawat Boeing. Perusahaan pelat merah ini berencana memesan 50-75 pesawat bertipe 737 Max dan 787.

Terlepas perbedaan tipe pesawat yang akan dipesan, baik 777 maupun kombinasi sejumlah tipe, Gerry mengatakan, pada akhirnya keputusan akan bergantung pada persyaratan yang ditentukan Garuda Indonesia. Keputusan itu akan bergantung pada antrean pemesanan serta opsi pembiayaan, baik konstruksi maupun penyewaan (leasing) bagi maskapai.

“Ini nanti sepertinya akan menggunakan pendanaan leasing melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara,” kata Gerry.

Meski demikian, ia mengingatkan, penanaman modal yang besar akan berdampak pada respons kreditur-kreditur Garuda Indonesia yang terlibat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mereka dapat menuntut agar utang mereka dibayar lebih cepat.

“Ini penting, karena posisi saat ini, Garuda Indonesia bisa dipailitkan oleh pihak kreditur jika perselisihan terjadi dan tidak diupayakan jalan keluar bersama,” ujar Gerry.