Inflasi Tahunan Beras dan Minyak Goreng Cukup Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Inflasi tahunan beras dan minyak goreng pada April 2026 cukup tinggi. Padahal, cadangan beras pemerintah cukup berlimpah dan bahan baku minyak goreng berasal dari dalam negeri. Kenaikan harga pangan pokok ini tak bisa diremehkan karena bisa membebani masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada April 2026 sebesar Rp 15.290 per kilogram (kg). Harga tersebut di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium yang masing-masing Rp 13.500 per kg dan Rp 14.900 per kg.

Merujuk pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga rerata nasional minyak goreng premium pada April 2026 sebesar Rp 21.929 per liter. Sementara, harga Minyakita yang merupakan minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat mencapai Rp 15.907 per liter.

Hal itu membuat tingkat inflasi tahunan beras dan minyak goreng lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahunan nasional pada April 2026. Sebagai informasi, tingkat inflasi tahunan pada April 2026 sebesar 2,42 persen.

Tingkat inflasi tahunan beras dan minyak goreng pada April 2026 masing-masing sebesar 4,36 persen dan 6,38 persen.

Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, Selasa (5/5/2026), mengatakan, tingkat inflasi beras pada April 2026 sebesar 4,36 persen. Inflasi tersebut perlu diperhatikan lantaran andilnya terhadap inflasi nasional cukup besar, yakni 0,6 persen.

”Begitu pun minyak goreng. Tingkat inflasi tahunannya cukup tinggi, yakni 6,38 persen. Andilnya terhadap inflasi tahunan sebesar 0,28 persen,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.

BPS juga mencatat, terdapat 15 komoditas pangan yang tingkat inflasi tahunannya di atas 10 persen pada April 2026, di antaranya daging ayam ras (13,77 persen), ikan kembung (15,35 persen), tomat (12,92 persen), kubis (25,47 persen), dan kacang panjang (13,44 persen).

Dalam rapat itu, Direktur Operasional dan Pelayan Publik Perum Bulog Andi Afdal menuturkan, Bulog telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Tujuannya untuk mencari penyebab dan solusi atas kenaikan harga beras.

Sejumlah daerah mengakui harga beras tetap merangkak naik meskipun beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) cukup tersedia. Ini terjadi lantaran ada kenaikan harga beras khusus atau lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat.

”Selain itu, kenaikan harga beras juga dipicu lonjakan harga plastik kemasan dan biaya angkut atau logistik,” tuturnya.

Untuk mengatasi kenaikan harga beras, Bulog akan memasifkan penyaluran beras SPHP dan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Berdasarkan data Bulog, per akhir April 2026, stok beras di Bulog, termasuk cadangan beras pemerintah (CBP), adalah 5 juta ton.

Sementara, realisasi penyaluran beras SPHP pada Januari-April 2026 mencapai 388.300 ton. Itu terdiri dari lanjutan program penyaluran beras SPHP pada 2025 yang digulirkan pada Januari-Februari 2026 sekitar 221.000 ton dan program penyaluran beras SPHP 2026 yang sudah disalurkan pada Maret-April sebanyak 167.300 ton.

Terkait minyak goreng dan Minyakita, Kemendag mengakui harga kedua komoditas berbahan baku minyak kelapa sawit mentah (CPO) itu terus merangkak naik dalam beberapa bulan terakhir. Ada beberapa faktor penyebabnya.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra menjelaskan, secara umum, kenaikan harga kedua jenis minyak goreng itu dipicu oleh kenaikan harga CPO dunia. Selain itu, dipengaruhi pula oleh kenaikan harga dan terbatasnya ketersediaan bahan baku plastik dan kemasan dari plastik.

Realisasi DMO Minyakita turun dari 123.491 ton pada Maret 2026 menjadi 90.148 ton pada April 2026.

Khusus Minyakita, kenaikan harganya turut dipengaruhi penurunan realisasi kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) para eksportir sejumlah produk turunan sawit. Realisasi DMO Minyakita tersebut turun dari 123.491 ton pada Maret 2026 menjadi 90.148 ton pada April 2026.

”Penurunan realisasi DMO itu akibat imbas dari penurunan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya. Ini mengingat DMO Minyakita merupakan salah satu syarat dari ekspor sejumlah produk turunan sawit,” kata Nawandaru.

Ia juga mengatakan, kenaikan harga Minyakita juga disebabkan penurunan pasokan Minyakita di sejumlah daerah. Penurunan pasokan itu terjadi lantaran Minyakita juga disalurkan untuk program bantuan pangan.

Namun, hal itu telah diatasi dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rapat tersebut memutuskan agar penyaluran Minyakita dikembalikan sesuai esensinya, yakni menyasar para pedagang di pasar-pasar rakyat atau tradisional.

Nawandaru melanjutkan, realisasi DMO Minyakita untuk badan usaha milik negara (BUMN) pada 26 Desember 2025 hingga akhir April 2026 mencapai 252.047 ton atau 50,88 persen dari total realisasi DMO. Dari jumlah itu, realisasi DMO Minyakita ke Bulog sebanyak 201.648 ton (40,70 persen) dan ke ID Food sebanyak 50.399 ton (10,17 persen).

”Realisasi DMO Minyakita ke BUMN itu sudah lebih dari target minimal 35 persen. Untuk itu, kami berharap keputusan memprioritaskan penyaluran Minyakita ke pasar-pasar rakyat harus dijalankan untuk meredam kenaikan harga Minyakita,” katanya.

Dalam rapat itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohor Balaw mengemukakan, CBP di Bulog sangat melimpah. Untuk itu, Bulog harus ”menjemput bola” dan segera menggulirkan CBP, baik melalui program SPHP maupun GPM.

”Jangan remehkan kenaikan harga beras yang hanya Rp 100-Rp 200 per kg karena bakal membebani masyarakat. Selain itu, jangan sampai ada ruang bagi para oknum untuk mempermainkan harga beras,” katanya.

Tomsi juga meminta Bulog memfokuskan penyaluran Minyakita ke pasar-pasar rakyat. Ini mengingat stok Minyakita di Bulog juga masih cukup banyak.