Inflasi ”Administered Price” dan Inti Mulai Bayangi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) dan inflasi inti mulai membayangi Indonesia. Ini mencerminkan dampak perang di Timur Tengah serta kenaikan harga sejumlah bahan baku pangan yang masing-masing mulai tertransmisi ke dalam negeri dan produk makanan jadi.

Indonesia juga berisiko menghadapi inflasi impor (imported inflation) akibat depresiasi rupiah dan kenaikan harga komoditas global. Di sisi lain, potensi El Nino pada semester II-2026 dapat mengancam lonjakan inflasi volatile food atau komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak.

Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (4/5/2026), merilis, pada April 2026, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,13 secara bulanan, 2,42 persen secara tahunan, dan 1,06 persen secara tahun kalender. Berdasarkan komponennya, inflasi bulanan nasional dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas dalam komponen inflasi administered price dan inflasi inti.

Deputi Bidang Distribusi Statistik dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, pada April 2026, tingkat inflasi administered price adalah 0,69 persen secara bulanan dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen. Komoditas utama pemicunya adalah tarif angkutan udara, bensin, dan bahan bakar rumah tangga.

Hal itu terjadi lantaran pemerintah menyesuaikan harga avtur serta sejumlah BBM (bahan bakar minyak) dan elpiji nonsubsidi pada April 2026. Penyesuaian harga itu merupakan dampak kenaikan harga energi global akibat perang di Timur Tengah.

”Kenaikan harga BBM dan elpiji nonsubsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi April 2026, lantaran bobotnya dalam penghitungan inflasi kecil,” tuturnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Pada April 2026, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,99 persen secara bulanan. Tarif angkutan udara dan bensin berkontribusi masing-masing sebesar 0,11 persen dan 0,02 persen.

Berdasarkan data BPS, kelompok transportasi mengalami inflasi 0,99 persen secara bulanan dengan andil inflasi 0,12 persen. Secara rinci, tarif angkutan udara mengalami inflasi sebesar 15,25 persen secara bulanan dengan andil inflasi 0,11 persen. Sementara itu, bensin mengalami inflasi bulanan 0,34 persen dengan andil inflasi 0,02 persen.

Di sisi lain, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,14 persen dengan andil inflasi 0,22 persen. Bahan bakar rumah tangga secara khusus menyumbang inflasi 0,01 persen.

Ateng juga menyebutkan, tingkat inflasi inti pada April 2026 sebesar 0,23 persen dengan andil inflasi 0,15 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, ayam goreng, laptop, dan gula pasir.

”Secara tahunan, tingkat inflasi inti mencapai 2,44 persen. Andilnya terhadap inflasi tahunan sebesar 1,56 persen,” kata Ateng.

Merujuk pada definisi inflasi oleh Bank Indonesia (BI), inflasi inti dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa di antaranya adalah kenaikan harga komoditas internasional, pelemahan nilai tukar, perkembangan ekonomi global, dan peningkatan biaya produksi yang tertransmisi ke produk jadi.

Kenaikan harga minyak goreng dan gula pasir, misalnya, masing-masing dapat dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dan gula global. Kenaikan harga kedua komoditas itu juga bisa disebabkan oleh kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

Adapun kenaikan harga nasi dengan lauk dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga beras dan bahan baku lauk. Untuk beras, misalnya, BPS mencatat bahwa rerata harga berbagai jenis beras di tingkat eceran naik dari Rp 15.202 per kilogram (kg) pada Maret 2026 menjadi Rp 15.290 per kg pada April 2026. Tingkat inflasi beras tersebut sebesar 0,58 persen secara bulanan dan 4,36 persen secara tahunan.

Menurut Ateng, pergerakan inflasi administered price dan inflasi inti pada April 2026 mampu ditahan oleh deflasi volatile food. Komponen harga yang mudah bergejolak itu mengalami deflasi 0,88 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi tersebut adalah daging dan telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Adapun minyak goreng, beras, dan gula pasir mengalami inflasi dengan andil masing-masing 0.05 persen, 0.02 persen, dan 0,01 persen.

Sejumlah pengamat dan ekonom menilai inflasi masih terkendali berkat kebijakan pemerintah dalam mempertahankan BBM dan elpiji bersubsidi. Namun, pemerintah tetap perlu waspada dan memitigasi potensi terjadinya inflasi impor dan inflasi volatile food.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, salah satu dampak besar yang dikhawatirkan dari perang di Timur Tengah adalah inflasi. Inflasi yang terutama dipicu kenaikan harga minyak dan gas global itu dapat merembet ke berbagai sektor ekonomi setiap negara.

Namun, di Indonesia, transmisi kenaikan harga energi global itu belum terlalu besar lantaran dipengaruhi sejumlah faktor. Pertama, Indonesia memproduksi minyak dan gas sendiri kendati potensinya belum optimal.

”Selain itu, Indonesia juga memiliki alternatif sumber impor minyak mentah, selain dari Timur Tengah, yakni Afrika, Amerika, dan Rusia,” tuturnya.

Pemerintah jangan hanya berpikir jangka pendek atau secara triwulanan. Pasalnya, hingga akhir tahun ini, ada dua inflasi yang berpotensi muncul dan turut menekan Indonesia, yakni inflasi impor dan volatile food.

Kedua, lanjut Faisal, pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan elpiji bersubsidi meskipun telah menyesuaikan harga sebagian besar BBM dan elpiji nonsubsidi. Dengan kata lain, inflasi akibat kenaikan harga BBM dan elpiji bersudsidi telah diserap dengan APBN.

Meskipun begitu, pemerintah jangan hanya berpikir jangka pendek atau secara triwulanan. Pasalnya, hingga akhir tahun ini, ada dua inflasi lain yang berpotensi muncul dan turut menekan Indonesia, yakni inflasi impor dan volatile food.

”Kenaikan harga komoditas impor global dan depresiasi rupiah dapat menyebabkan inflasi impor. Gejolak pasokan dan harga pangan akibat dampak El Nino bisa memicu inflasi volatile food,” katanya.

Core Indonesia memperkirakan, tingkat inflasi tahunan pada 2026 berkisar 3-3,5 persen. Proyeksi itu mengasumsikan harga minyak mentah Brent di kisaran 90-120 dolar AS per barel serta harga BBM dan elpiji bersubsidi tetap dipertahankan. Selain itu, nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp 17.000-Rp 17.750 per dolar AS, harga emas Rp 2,75 juta-Rp 3 juta per gram, dan suku bunga acuan BI sebesar 4,75-5,5 persen.

Peneliti International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Sahara, mengatakan, pemerintah cenderung menahan kenaikan harga BBM dan elpiji bersubsidi dengan menyesuaikan harga sejumlah BBM dan elpiji nonsubsidi. Kendati demikian, tekanan harga di tingkat global akan ditransmisikan ke dalam negeri melalui harga impor.

Perang di Timur Tengah telah menyebabkan harga energi, komoditas nonenergi, biaya logistik, serta produksi global meningkat. Kondisi itu menekan ekonomi global dan memperkuat dolar AS sehingga menyebabkan rupiah terdepresiasi.

”Harga barang-barang impor menjadi lebih mahal, terutama untuk bahan baku dan barang modal yang masih banyak digunakan industri dalam negeri,” ujarnya dalam webinar Tinjauan Ekonom Triwulan I-2026 Indonesia bertajuk ”Ujian Resiliensi Ekonomi” yang digelar Core Indonesia pada 29 April 2026.

Menurut Sahara, kombinasi kenaikan harga energi dan depresiasi rupiah itu diperkirakan akan mendorong kenaikan harga di 185 sektor dalam negeri. Sektor konstruksi diperkirakan mengalami kenaikan harga tertinggi, yakni mencapai 3,56 persen.

Sektor penyediaan makanan dan minuman diperkirakan mengalami kenaikan harga 3,46 persen. Berikutnya, disusul sektor pakaian jadi yang diproyeksikan mengalami kenaikan harga 3,34 persen, besi dan baja dasar sebesar 2,59 persen, serta industri tepung terigu dan turunannya 2,34 persen.

”Saat ini, sejumlah sektor industri telah merasakan dampak kenaikan harga plastik dan bahan baku plastik. Beberapa di antaranya bahkan kesulitan mendapatkan plastik sebagai kemasan atau bahan baku produk-produk mereka,” katanya.

Sahara mengungkapkan, proyeksi dampak itu baru berdasarkan penghitungan secara ekonomi terhadap intensitas impor pada 185 sektor di tabel input-output Indonesia. Padahal, ada potensi dampak psikologis, yakni kepanikan serta tidak terpenuhinya ekspektasi masyarakat, yang dapat mendorong kenaikan harga dan inflasi menjadi lebih tinggi.