Inggris Dampingi Transisi Energi Indonesia

Indonesia dan Inggris telah membina hubungan diplomatik sejak 1949. Hubungan ini digodok menjadi kemitraan strategis yang diturunkan menjadi beberapa bagian, di antaranya soal mitigasi krisis iklim dan pertahanan.

Menteri Urusan Iklim Inggris Kerry McCarthy berkunjung ke Indonesia pada 17-18 April 2025. Kunjungan ini merupakan lanjutan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London pada November 2024.

”Kami hadir sebagai mitra tepercaya di bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” kata McCarthy dalam wawancara eksklusif dengan Kompas di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Ia bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Nurofiq. Mereka membicarakan sasaran niremisi Indonesia dan target pengurangan emisi nasional.

McCarthy menjelaskan, di Inggris, perekonomian sangat penting karena kemakmuran bangsa bergantung padanya. Kemakmuran ini harus menjamin semua lapisan masyarakat dan generasi menikmati manfaatnya.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Inggris pada September 2024 memensiunkan pembangkit listrik berbahan bakar batubara terakhir.

Tindakan ini mengakhiri pula 142 tahun ketergantungan bangsa pada batubara. ”Kita tidak bersikap mubazir. Peralihan ke energi hijau mencakup memanfaatkan ulang hal-hal yang sudah ada,” kata McCarthy.

Ia mencontohkan, teknologi pembangkit listrik diubah agar ramah lingkungan dan mendulang energi hijau. Tambang-tambang minyak lepas pantai kini berubah kegunaan menjadi peternakan angin atau tempat pemasangan pembangkit listrik energi bayu.

Turut dikembangkan pu;a teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon serta alih energi yang lebih kompleks. Pemerintah bertujuan agar lowongan pekerjaan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi dan gaya hidup ini menyokong perekonomian hijau.

”Indonesia sudah lama berdialog dengan Inggris untuk beralih ke energi hijau. Kami siap membantu dengan penyesuaian kebutuhan Indonesia,” kata McCarthy.

Ia mengatakan, Indonesia sangat antusias dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di wilayah perkebunan. Inggris menyadari, industri perkebunan penting bagi perekonomian Indonesia.

Sesuai kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Iklim (COP) Ke-27 di Mesir, diluncurkan Kemitraan Kepemimpinan Iklim Hutan (FCLP). Indonesia dan Inggris termasuk dalam 26 negara yang mengikutinya.

Inggris memanfaatkan jalur ini untuk membantu Indonesia. ”Kita bersama-sama mengembangkan industri perkebunan berkelanjutan. Di dalamnya ada mengenai deforestasi dan reboisasi,” ujar McCarthy.

Menurut dia, mundurnya Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dari Perjanjian Paris 2015 tentu berpengaruh pada mitigasi krisis iklim global. Trump tidak memercayai krisis iklim. Bahkan, dalam masa jabatan yang kedua ini, salah satu fokus pemerintahannya ialah mengeksploitasi energi fosil sebanyak-banyaknya.

McCarthy menjelaskan, negara-negara lain harus proaktif meneruskan semangat peralihan energi ini. Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) yang awalnya dipimpin oleh AS kini diambil alih oleh Jerman dan Jepang. Inggris juga meningkatkan kerja sama melalui inisiatif tersebut.

Di dalam negeri, Inggris meningkatkan target per 2035 menurunkan emisi sebanyak 81 persen dari tahun 1990. Per 2030, Inggris juga berambisi tidak lagi menghasilkan emisi karbon.

”Di sini, kita berbagi pengetahuan, termasuk dengan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak inovasi terkait mitigasi krisis iklim yang menarik untuk investasi,” ujar McCarthy.

Kemitraan ini masih dalam proses negosiasi. Langkah selanjutnya akan dilakukan di London. Salah satu yang dibahas ialah pasar karbon. McCarthy pada Rabu (16/4/2025) bertemu sejumlah perwakilan dunia usaha Indonesia. Ia menemukan minat yang cukup besar mengenai jual beli karbon.

Selama ini, keraguan komunitas usaha mengenai pasar karbon ialah standar yang tidak jelas. Hal ini dicarikan solusinya dalam COP26 di Azerbaijan yang menetapkan enam prinsip pasar karbon.

”Aturan mengenai transparansi dan kredibilitas pasar karbon sangat membantu meningkatkan minat dunia usaha berinvestasi di sektor ini,” katanya.

Proyek lain Inggris ialah pembangunan jaringan listrik. Bersama JETP, Inggris terlibat mengembangkan jaringan listrik di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Akses listrik adalah faktor inti pembangunan.

Belum semua tempat di Asia Tenggara memiliki akses listrik. Tempat yang sudah memiliki akses listrik pun banyak yang belum dialiri 24 jam penuh atau alirannya tidak stabil karena infrastruktur terbatas dan tua.

Di Indonesia, Inggris spesifik memiliki program Menuju Transisi Rendah Karbon Indonesia (Mentari). Proyek ini mendanai pembuatan dan pengelolaan pembangkit listrik bertenaga hijau. Sejauh ini, proyek sudah berjalan di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Sumba (Nusa Tenggara Timur), dan Bali.