Inggris-Swedia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Ukraina

PARIS, SENIN – Para pemimpin negara-negara Eropa berkumpul di Paris, Perancis, Senin (17/2/2025), dalam pertemuan darurat untuk membahas respons terhadap langkah drastis diplomasi Amerika Serikat dalam perang Ukraina-Rusia. Pertemuan dijadwalkan berlangsung, Senin petang waktu setempat.

Sebelum pertemuan digelar, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara terbuka mengatakan mempertimbangkan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Swedia juga mengeluarkan pernyataan bahwa mereka juga tidak menutup kemungkinan menurunkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina.

Itu langkah drastis setelah selama hampir tiga tahun Eropa menghindari kontak langsung dengan perang di Ukraina.

Pertemuan di Paris pada Senin (17/2/2025) ini digagas oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ia mengundang para pemimpin dari Uni Eropa, termasuk Jerman, Denmark, Italia, Spanyol, Belanda, dan Polandia, serta negara non-Uni Eropa, Inggris. Turut hadir Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte.

Macron menyelenggarakan pertemuan mendadak itu menyusul pertemuan NATO pekan lalu di Brussels, Belgia. Dalam acara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengatakan bahwa hal paling realistis untuk menyelesaikan perang antara Ukraina dan Rusia adalah dengan tidak mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Selain itu, lanjut Hegseth, mengharapkan wilayah geografi Ukraina tidak sama seperti sebelum invasi Rusia.

Perkataan Hegseth membuat Eropa dan NATO tersinggung.

Presiden AS Donald Trump pekan lalu juga menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin. Eropa menilai, langkah Trump ini mengesampingkan mereka. Padahal, Eropa adalah kawasan yang langsung merasakan dampak dari perang tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pun kembali menekankan, segala perundingan mengenai konflik itu wajib melibatkan Kyiv dan Eropa.

PM Inggris Keir Starmer menjadi pemimpin Eropa pertama yang secara terbuka mengatakan mempertimbangkan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Niat itu ia tuangkan di dalam artikel opini untuk surat kabar Daily Telegraph edisi Minggu (16/2/2025).

Dalam artikel itu, Starmer menekankan pentingnya Eropa mengambil peran lebih besar di dalam penyelesaian perang Ukraina-Rusia dan perundingan damai.

“Inggris siap memprakarsai langkah selanjutnya untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk mengirim pasukan ke lapangan jika diperlukan. Perang ini harus berakhir secara permanen, tanpa membuka kemungkinan (Presiden Rusia Vladimir) Putin menyerang kembali,” kata Starmer.

Setelah tulisan Starmer terbit, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson memberi tanggapan. Menurut dia Stockholm juga mempertimbangkan kemungkinan mengirim pasukan ke Ukraina. Akan tetapi, Kristersson menggarisbawahi dengan syarat apabila tidak ada hasil yang diperoleh dari negosiasi damai.

“Jika perundingan berjalan dan memang ada mandat yang jelas terkait kebutuhan mengirim pasukan, Swedia akan ikut serta,” ujar Kristersson.

Sementara Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan, Polandia tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. "Polandia akan mendukung Ukraina, seperti yang telah berjalan selama ini: secara organisasi, sesuai kemampuan keuangan, dari sisi kemanusiaan dan bantuan militer,” kata Tusk kepada wartawan sebelum terbang ke Paris.

”Kami tidak punya rencana mengirim tentara Polandia ke negara-negara yang mungkin akan memberikan garansi serupa di masa mendatang, seperti garansi fisik,” lanjut Tusk.

Per 24 Februari 2025 perang antara Rusia dengan Ukraina genap tiga tahun. Rusia menginvasi Ukraina dengan dalih tidak menginginkan Ukraina bergabung dengan NATO. Moskwa mengatakan, Rusia telah berulang kali mengajukan keberatan kepada Kyiv, Brussels, Washington, dan NATO, tetapi tidak digubris sehingga mereka memutuskan langkah koersif.

Selama perang terjadi, pasukan Rusia menduduki wilayah Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk, dan Kharkiv di Ukraina. Sebelumnya, pada 2014, Rusia dituduh mencaplok Semenanjung Crimea. Akan tetapi, menurut Moskwa, warga Semenanjung Crimea memutuskan untuk bergabung dengan Rusia melalui referendum pada tahun yang sama.

Zelenskyy berkali-kali menuturkan, Kyiv tidak mau berunding dengan Moskwa apabila pengembalian kelima wilayah itu tidak diikutsertakan di dalam syarat gencatan senjata dan perdamaian. Konteks ini yang menurut Hegseth di Brussels pekan lalu tidak masuk akal karena kenyataannya akan susah diwujudkan. Lebih baik, menurut Hegseth, batas geografis Ukraina diperbarui sesuai keadaan lapangan.

Sementara itu, AS menyiapkan perundingan tersendiri dengan Rusia yang mengambil tempat di Arab Saudi. Delegasi AS yang telah tiba di Riyadh adalah Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Kemanan Gedung Putih Mike Waltz, dan Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Belum ada kepastian Trump akan ke Riyadh. Akan tetapi, pekan lalu, di Gedung Putih, Trump tidak menafikan kemungkinan bahwa ia akan terbang ke Arab Saudi dan bertemu langsung dengan Putin. Pertemuan delegasi AS dengan Rusia sendiri dijadwalkan pada Selasa (18/2/2025).

Dilansir Telegraph, Menlu Rusia Sergey Lavrov menegaskan bahwa Rusia tidak akan menyerahkan sejengkal pun tanah apabila perundingan dengan Ukraina terjadi. Ia juga tidak melihat alasan perlu melibatkan Eropa di dalam perundingan tersebut.

“Kenapa Eropa harus diundang, sementara mereka ingin melanjutkan peperangan? Eropa sudah beberapa kali bersempatan terlibat aktif menyelesaikan perang, tetapi mereka tidak melakukannya,” ujar Lavrov. (AFP/Reuters)