Ingin Stop Solar Impor, Indonesia Terapkan B50 di 2026

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mempercepat target implementasi biodiesel 50 persen atau B50 setelah mewajibkan penerapan B40 awal 2025 ini. Dengan ini, impor solar yang membebani neraca perdagangan bahan bakar minyak atau BBM bisa diakhiri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam paparannya di acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025), menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memutuskan agar produksi solar dengan campuran bahan bakar nabati (BBN) dari minyak kelapa sawit sebesar 50 persen diterapkan tahun depan.

"Sudah diputuskan bahwa 2026 insyaallah akan kita dorong ke B50," katanya.

Rencana itu telah diawali dengan serangkain uji coba pada mesin-mesin kendaraan, seperti kapal, kereta, dan kendaraan alat berat. Pengujian ini sudah masuk tahap keempat yang membutuhkan waktu penyelesaian enam sampai tujuh bulan.

Bahlil menjelaskan, inovasi solar dengan campuran BBN atau biodiesel telah diimplementasi secara mandatori sejak 2016. Hal ini dalam rangka mengurangi subsidi dan impor BBM, khususnya solar. Berawal dari B10 dengan campuran 10 persen, biodiesel dinaikkan secara bertahap hingga tahun ini mencapai B40.

Dengan B40 itu, impor solar saat ini hanya tinggal 4,9 juta barel per tahun. Jumlah itu kurang lebih 10-10,5 persen dari total konsumsi solar sekitar 39-40 juta barel per tahun. Total konsumsi solar mencapai sekitar 8 persen dari total konsumsi BBM sebesar 450 juta barel dalam setahun.

Dengan implementasi B50, Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor solar pada semester kedua 2026. "Dengan demikian, kita tidak lagi melakukan impor solar ke Indonesia. Ini keputusan berani, karena berhadapan sama importir," ujar Bahlil.

Selain mengurangi impor, implementasi wajib B50 juga diharapkan membantu sektor pertanian penghasil minyak sawit. Pada saat bersamaan, produktivitas hasil perkebunan sawit serta terbatasnya industri pengolahan kelapa sawit menjadi metanol, bahan biodiesel, menjadi tantangan.

Saat ini, Indonesia hanya memiliki industri pengolahan kelapa sawit menjadi metanol dengan kapasitas total 400.000 ton. Di sisi lain, total kebutuhannya mencapai 2,3 juta ton. Ujung-ujungnya, biodiesel dibuat dengan metanol impor.

"Maka dari itu, atas arahan Bapak Presiden, kami kemarin sudah memutuskan untuk membangun pabrik metanol di Bojonegoro sebagai bagian daripada hilirisasi. Pembangunan ini supaya semua campuran untuk mendapatkan FAME (minyak nabati) antara CPO dan metanol adalah produksi dalam negeri," tutur Bahlil.

Selain di bahan bakar solar, transisi ke bahan bakar lebih ramah lingkungan juga akan ditingkatkan pada bensin. Bahlil menyampaikan, Indonesia akan segera menerapkan BBN yang disebut bioetanol sebesar 10 persen atau E10 ke bensin secara mandatori. Penerapan ini menaikkan implementasi campuran bioetanol 5 persen atau E5 di produk BBM RON 95 milik Pertamina, yang dijalankan sejak 2023.

"Kita wajibkan untuk memakai etanol 10 persen. Tujuannya apa? Kita mengurangi impor dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu. Ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero Oki Murza, dalam sesi bincang-bincang seputar energi di acara sama, menjelaskan, penerapan E5 bisa mengubah ketergantungan impor BBM senilai Rp 200 triliun.

Implementasi ini meniru kisah sukses negara berkembang lain, seperti India dan Brasil yang sudah pada tahapan awal memiliki potensi 200.000-400.000 kiloliter bioetanol yang berasal dari molase, yaitu produk olahan tebu.

"Kita akan swasembada gula dan ketika capai itu akan tersedia molase lebih besar untuk diubah jadi etanol. Kita juga akan mengembangkan bahan baku lain seperti sorgum dan aren," kata Oki.

Ia menyampaikan, sorgum yang banyak hidup di Indonesia Timur memiliki potensi besar untuk menghasilkan bahan pangan pengganti gandum, juga bisa menghasilkan bahan baku bioetanol. Bioetanol dari sorgum dihasilkan dari pengolahan batang tanamannya, sebagaimana tebu. "Ini punya potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Pengamat energi dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, saat dihubungi Kompas, menilai, penyediaan bahan baku untuk memproduksi bahan bakar nabati menjadi tantangan bagi cita-cita pemerintah mewujudkan energi bersih dan pengurangan impor energi.

Dalam hal biodiesel, Komaidi menilai, kebutuhan minyak kelapa sawit relatif tidak akan sulit karena bahan baku banyak tersedia. Sementara itu, kebijakan bioetanol yang membutuhkan bahan baku tanaman pangan lain bisa lebih menantang. Contohnya, tebu yang produksinya kini juga tengah digenjot untuk memenuhi target swasembada pangan.

"Kalau bahan baku belum tersedia, akhirnya harus ada impor yang bisa jadi lebih mahal daripada impor bahan bakar itu sendiri. Jika impor dipaksakan, maka target ekonomi lain bisa enggak tercapai," ujarnya.

Untuk itu, menurut Komaidi, pemerintah perlu bersinergi untuk memetakan penyediaan bahan baku dalam periode tertentu sebelum melancarkan program transisi energi pada BBM.