Intens Komunikasi dengan Prabowo, SBY Berpesan Jangan Antikritik

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono gusar dengan demokrasi di negara-negara dunia yang mengalami kemunduran, tak terkecuali di Indonesia. Pendiri Partai Demokrat itu pun memberikan pesan pada pemerintah mengenai kiat-kiat untuk menjaga demokrasi.

“Set back, regression of democracy around the globe,” ungkap Susilo Bambang Yudhoyono kepada para mahasiswa Indonesia dan civitas akademika Jepang di Kedutaan Besar RI Tokyo, Jepang, Jumat (7/3/2025).

Ungkapan yang berarti kemunduran demokrasi secara global disampaikan mantan presiden yang kerap dipanggil SBY ini dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia's Democracy.”  Buku tersebut merupakan hasil wawancara mendalam para akademisi Jepang terhadap SBY untuk menggali pengalaman dan pemikirannya selama memimpin Indonesia di masa transisi demokrasi.

Keresahan SBY terhadap kondisi demokrasi bukan hanya isapan jempol. Belakangan ini, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi Global tahun 2024 berada di angka 5,17 dari skala tertinggi 10.

Data yang masuk dalam Laporan EIU 2025 ini menunjukkan penurunan demokrasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, Indeks Demokrasi Global terus merosot dalam satu dekade terakhir dengan skor di tahun 2015 sebesar 5,55. 

“Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy (juara demokrasi), negara-negara yang menguliahi kita, dalam kenyataannya tidak imun dari kemunduran dalam demokrasi mereka,” ucap SBY.

Amerika Serikat, negara yang lolos dari Perang Dingin dengan membawa demokrasi bisa menjadi gambarannya. Laporan EIU menyebutkan, AS masuk ke dalam negara cacat demokrasi (flawed democracy) dan menempati peringkat 28 dari total 165 negara dan dua teritorial dengan skor 7,85. 

Padahal, AS masih menjadi salah satu negara dengan demokrasi penuh (full democracy) di tahun 2015. Negara adidaya ini menempati peringkat 20 dengan skor 8,05.

Penilaian ini pun tidak sembarangan. EIU memasukkan lima indikator penilaian yang menjadi bagian dari demokrasi, mulai dari proses pemilu dan pluralisme, efektivitas pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, hingga kebebasan sipil.

Indonesia juga masuk ke dalam negara cacat demokrasi dengan skor total 6,44 dan menempati peringkat 59 di tahun 2024. Sama seperti AS dan juga global, skor ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang berada di angka 7,03.

Di tahun pertama setelah kepemimpinan SBY berganti dengan Presiden Joko Widodo ini, Indonesia menempati peringkat 49. Meski demikian, skor ini juga memperlihatkan Indonesia belum lepas dari status demokrasi cacat. 

Untuk mencapai demokrasi penuh, EIU menilai suatu negara perlu mendapatkan skor di atas 8,00. Di tahun 2024, hanya 25 negara yang mencapai hal tersebut, sementara 46 negara lainnya masuk kategori demokrasi cacat, 36 rezim hibrida, dan 60 rezim otoriter. 

Tidak anti kritik

Agar demokrasi Indonesia tidak semakin terpuruk, SBY menekankan pentingnya komunikasi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Bahkan, sebagai Presiden RI terdahulu, ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto yang berkuasa saat ini untuk tidak anti kritik. Salah satu caranya adalah dengan membangun komunikasi berkualitas.

Menurut SBY, seluruh pihak berperan penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Bahkan, perjuangan ini dilakukan dengan menentang segala sesuatu yang merusak berbagai hal, mulai dari demokrasi, konstitusi, kerangka bernegara, hingga mekanisme check and balances atau pengawasan dan keseimbangan.

“Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat lalu pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine (berkualitas) antara istana dengan mereka yang menyampaikan kritiknya. Pak Prabowo juga mengatakan, ‘Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” ungkapnya.

Dengan komunikasi yang terjaga, SBY optimistis terhadap masa depan di bawah kepemimpinan Prabowo. Ia menilai, pemerintahan ini masih memiliki berbagai sumber daya politik dan ekonomi dalam menghadapi situasi saat ini.

Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat lalu pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine (berkualitas) antara istana dengan mereka yang menyampaikan kritiknya

Bahkan, sebagai sosok yang menghabiskan masa mudanya sebagai prajurit TNI, SBY mengaku tetap menghargai kebebasan berekspresi saat memimpin negeri ini. Kebebasan berpendapat atau freedom of speech, lanjutnya, harus tetap dihormati jika digunakan secara tepat.

“Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar,” kata SBY.

Wahyu Prasetiawan, salah satu editor buku “Standing Firm for Indonesia's Democracy” menyatakan, judul ini dipilih karena SBY dianggap mampu menjaga demokrasi. Ia menilai, SBY bisa saja mengabaikan demokrasi karena berkuasa sebagai pemimpin Indonesia dalam kurun 2004-2014, namun tidak dilakukan.

“Yang paling menonjol adalah bagaimana SBY menjaga demokrasi di Indonesia. Sebagai presiden dengan kekuasaan yang begitu tinggi, sebetulnya Pak SBY bisa melakukan hal sebaliknya, tetapi itu tidak dilakukan,” tuturnya. 

Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi dalam sambutan acara ini juga melihat relevansi kondisi saat ini dengan buah pikiran SBY dalam buku tersebut.

“SBY adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dan juga setelah memasuki program reformasi. Konsolidasi demokrasi pada waktu itu sangat penting, timely pada saat sekarang ini,” ujarnya.

Kolaborasi

Sebelumnya, SBY juga menyatakan kondisi multilateralisme tengah menghadapi krisis dalam Konferensi Tokyo, Selasa (4/3/2025). Bahkan, di hadapan ratusan peserta dari berbagai negara, SBY menyebut dunia semakin terpecah belah.

Paham multilateralisme yang mengedepankan kerja sama antara lebih dari dua negara dan organisasi internasional ini disebut terhambat karena persaingan geopolitik. Bahkan, perang di Ukraina hingga genosida di Gaza, Palestina, masih saja terjadi tanpa bisa dihentikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

“Ada persepsi kuat tentang standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional. Dalam perspektif saya, PBB adalah gabungan dari kegagalan, tercermin dari berbagai perang yang masih berlanjut saat ini,” paparnya. 

SBY menyatakan, PBB sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di bumi sudah seharusnya diperkuat. Tidak hanya melepaskan diri dari negara adidaya, organisasi yang mencerminkan multilateralisme ini harus kembali bersatu dan saling bekerja sama.

“Mari kita kembali ke jalur kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi. Tak ada negara yang mengatasi problem global sendirian. Tidak ada negara yang bisa merasa aman, dengan membuat negara-negara lain merasa tidak aman,” ujarnya.

Kolaborasi ini juga diungkapkan SBY melalui pepatah Afrika, “Jika ingin cepat, pergilah sendiri. Jika ingin jauh, pergilah bersama-sama.”