Estafet Ekonomi Biaya Tinggi dari Jokowi ke Prabowo

Pemerintahan Prabowo Subianto akan mengandalkan mesin investasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun, hal itu baru bisa tercapai jika pemerintah mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat investasi di Indonesia berbiaya mahal dan inefisien.

Dalam beberapa tahun terakhir selepas pandemi, realisasi investasi di Indonesia selalu tumbuh tinggi memenuhi target. Namun, dampak penggeraknya ke ekonomi belum maksimal sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terjebak di kisaran 5 persen. 

Pertumbuhan stagnan itu salah satunya disebabkan oleh investasi yang tidak efisien, sebagaimana tecermin lewat angka incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi di level 6,5. ICOR adalah rasio antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, ICOR dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu negara. 

Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dengan ICOR 6,5, investasi di Indonesia terhitung berbiaya tinggi dan tak efisien. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang ICOR-nya berada di kisaran 3-5.

Menyadari hal ini, pemerintahan Prabowo yang baru berusia 1,5 bulan bertekad menekan angka ICOR dari posisi 6,5 ke level 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, jika Indonesia bisa menurunkan ICOR ke level 4, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025 yang dipasang Presiden Prabowo bisa dicapai. 

Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Jumat (13/12/2024), menilai, pemerintah akan menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menekan tingkat ICOR. 

Alasannya, ada banyak faktor yang membuat investasi di Indonesia berbiaya mahal. Ini mulai dari isu birokrasi yang berbelit, proses perizinan usaha yang rumit, tumpang tindih regulasi, biaya logistik yang tinggi, pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dan sesuai kebutuhan industri, masifnya korupsi, dan lain sebagainya. 

Tumpukan masalah itu membuat ICOR Indonesia bertengger di kisaran 6, bahkan sempat menyentuh level 8,6 pada tahun 2021. ”Ini memang target yang menantang. Untuk jangka pendek, yang paling dekat bisa dilakukan pemerintah adalah melanjutkan mempercepat proses perizinan di lapangan. Perbaikan sistem harus terus dilakukan,” katanya di Jakarta.

Pemerintahan Joko Widodo, Andry melanjutkan, mencoba mengatasi hal ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan deregulasi serta penyederhanaan perizinan. Namun, UU tersebut baru menyasar isu di permukaan, seperti birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan izin mendirikan usaha. 

Sementara faktor lain yang menyebabkan inefisiensi investasi belum diatasi. ”Kerumitan birokrasi dan izin usaha di awal mungkin saja teratasi dengan kehadiran UU Cipta Kerja. Namun, UU itu tidak menjawab isu biaya logistik kita yang masih tinggi, infrastruktur yang tidak terkoneksi, dan masih banyak pekerjaan rumah lain ke depan,” katanya. 

Pekerjaan rumah lainnya adalah menyiapkan infrastruktur yang lebih terkoneksi di wilayah luar Jawa. Bukan hanya infrastruktur utama, melainkan juga penunjangnya, untuk menciptakan basis produksi yang terintegrasi secara merata.

”Ini bisa menekan biaya logistik, yang selama ini juga jadi kendala investasi, serta mendorong desentralisasi dan integrasi industri,” ucapnya. 

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, tantangan menarik investasi ke dalam negeri memang lebih banyak terhambat oleh isu domestik. Meski perjanjian kerja sama bilateral serta multilateral sudah diteken di atas kertas, realisasi investasi di lapangan sering kali lambat. 

”Pekerjaan rumah domestik memang mengemuka. Ada sedikit lag antara hasil kesepakatan dan kondisi di dalam negeri. Makanya, Presiden Prabowo meminta agar deregulasi dilakukan. Urusan investasi harus lebih mudah, lebih cepat,” katanya di sela diskusi ”Diseminasi Kerja Sama Internasional di Bidang Investasi”, Jumat.

Tirta berpendapat, ini saat tepat untuk membenahi iklim investasi nasional agar lebih efisien dan menarik bagi investor. Apalagi, persaingan global untuk merebut kue investasi semakin ketat.

”Belum lagi dinamika di Amerika Serikat pascaterpilihnya Donald Trump. AS akan kembali menutup diri dan ini tantangan karena AS masih salah satu mitra strategis investasi kita,” ujarnya. 

Untuk itu, Tirta melanjutkan, sinergi kerja sama antarkementerian menjadi penting. Perbaikan iklim investasi tak cukup hanya dari segi perizinan atau tupoksi investasi saja, tetapi harus melibatkan sektor lain, seperti perdagangan, industri, dan diplomasi internasional.

Kementerian Investasi berupaya mengefisienkan proses perizinan investasi serta mendampingi calon investor sejak awal penjajakan sampai operasional. Namun, dibutuhkan pula dukungan kebijakan dari sektor lain. 

”Kita tidak bisa hanya mengundang investor datang, tetapi ketika mereka datang, fasilitasnya tidak ada, infrastrukturnya tidak siap. Sehingga kuncinya adalah orkestrasi dari domestik. Itu saja dulu. Kalau komunikasi di level kementerian teknis berjalan, kita sudah bisa mengatasi sedikit masalah di iklim investasi kita,” tuturnya. 

Isu lain yang akan diatasi untuk mengefisienkan investasi adalah menekan biaya logistik yang saat ini masih tinggi. Untuk itu, pemerintah sedang membenahi sistem Indonesia National Single Window (INSW), alias sistem informasi terpadu untuk menangani dokumen perizinan, kepabeanan, dan urusan ekspor-impor lainnya yang bisa memudahkan urusan perdagangan.

Airlangga Hartarto mengatakan, perbaikan INSW diharapkan dapat menekan biaya logistik di Indonesia yang sekarang masih 11 persen menjadi satu digit. ”Perbaikan ini akan berdampak pada penurunan ICOR. Kalau logistik semakin efisien, produktivitas naik. Urusan menunggu kapal lebih cepat, barang tidak perlu menumpuk lagi di pelabuhan,” katanya.