Investasi Negara, Bukan Hadiah: Mengapa Pembekalan TNI untuk Penerima LPDP adalah Langkah Strategis

Beberapa tahun lalu, saya mendapat kehormatan memberikan pembekalan mental dan kepemimpinan bagi mahasiswa baru program pascasarjana di salah satu universitas negeri ternama di Indonesia. Tujuannya sederhana namun mendasar, memastikan bahwa para intelektual muda yang akan menempuh studi lanjut ini tidak hanya tumbuh dalam kecakapan akademik, tetapi juga memiliki kerendahan hati, ketahanan mental, dan kesadaran bahwa gelar tinggi adalah alat pengabdian, bukan sekadar kebanggaan personal atau sumber arogansi intelektual.

Kini, ketika saya membaca ramainya kritik di media sosial tentang pelibatan TNI dalam program Persiapan Keberangkatan (PK) bagi calon penerima beasiswa LPDP, saya merasa perlu menyampaikan perspektif dari sisi yang jarang terdengar, mengapa pembekalan karakter oleh militer justru menjadi kebutuhan strategis, bukan ancaman bagi nalar kritis. 

Program PK yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma ini mewajibkan para awardee S-2 dan S-3 untuk mengikuti pembekalan yang menitikberatkan pada pembentukan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, dan cinta Tanah Air. Skeptisisme publik, yang mempertanyakan relevansi militer dalam ranah akademik, dapat dipahami. Namun, kita perlu mendudukkan persoalan ini secara proporsional. Program PK ini adalah pembekalan prakeberangkatan selama beberapa hari, bukan intervensi terhadap kurikulum perkuliahan mereka. Tujuannya spesifik: membentuk ketahanan mental dan karakter. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembekalan ini diadakan agar mental para penerima beasiswa kuat, cinta negara, dan kelak kembali untuk menyumbangkan ilmunya (Al Farisi dan Ramadhan, 2026). 

Menariknya, pelibatan militer dalam pendidikan kepemimpinan bukanlah hal yang asing di dunia internasional. Dua institusi pendidikan elite Amerika Serikat, Wharton School of the University of Pennsylvania, sekolah bisnis terbaik dunia, dan Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), yang telah menghasilkan banyak diplomat dan pemimpin kebijakan luar negeri top dunia, secara rutin bekerja sama dengan US Marine Corps dalam program-program seperti ”Quantico Leadership Venture”. Program selama beberapa hari ini memberikan para mahasiswanya pengalaman langsung tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan di bawah tekanan, dan ketahanan mental ala Marinir di pangkalan Quantico, Virginia (Wharton Leadership Program, 2015; Johns Hopkins SAIS, 2025). 

Kerja sama semacam ini menemukan relevansinya justru setelah krisis keuangan global 2008. Banyak kritik mengemuka bahwa krisis subprime mortgage bukan semata-mata kegagalan sistemik, melainkan juga krisis karakter di kalangan lulusan sekolah bisnis elite yang bekerja di Wall Street.

Henry Mintzberg, profesor manajemen dari McGill University, secara tajam menyebut bahwa model pendidikan MBA konvensional telah ”membiakkan arogansi yang berbahaya,” melahirkan lulusan yang merasa sangat kompeten secara teknis, tetapi tercerabut dari tanggung jawab sosial dan kebijaksanaan praktis. Sebuah esai di The New Republic bahkan menyindir bahwa banyak pemicu krisis adalah produk sekolah elite yang ”benar-benar tidak layak menerima pendidikan yang mereka dapat” dan justru naik ke puncak perusahaan seperti AIG, Bear Stearns, dan Lehman Brothers. Bahwa kecerdasan finansial tanpa kompas etika dan kerendahan hati hanya akan melahirkan bencana.

Kesadaran yang sama berlaku di dunia diplomasi dan kebijakan publik: kompetensi teknis tanpa ketahanan mental dan integritas hanya akan menghasilkan pemimpin yang rapuh saat dihadapkan pada tekanan global. Di sinilah nilai strategis dari pendekatan militer menemukan tempatnya—bukan untuk menciptakan kepatuhan, melainkan untuk menempa karakter dan tanggung jawab kolektif.

Jika institusi sekaliber Wharton dan Johns Hopkins SAIS mengakui nilai strategis dari filosofi kepemimpinan militer, mengapa kolaborasi serupa yang dilakukan LPDP dan TNI justru dipermasalahkan? Bedanya, di AS hal itu dianggap sebagai latihan kerendahan hati dan pembentukan karakter, sementara di sini sebagian pihak mencemaskannya sebagai indoktrinasi. Ini adalah ironi cara pandang yang menunjukkan bahwa kita sering kali kurang percaya diri dengan inisiatif bangsa sendiri. 

LPDP adalah investasi publik yang sangat besar. Uang negara yang dikucurkan bukan sekadar dana pendidikan, melainkan amanah rakyat yang melekat pada setiap awardee. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa dana LPDP berasal dari rakyat dan ditujukan untuk melahirkan talenta unggul yang akan membangun Indonesia (Aranditio, 2026). Logikanya sederhana: jika negara mengeluarkan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk satu orang, negara berhak memastikan bahwa orang tersebut tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyoroti bahwa banyak alumni LPDP akhirnya kecewa karena sepulang dari studi, pemerintah belum menyediakan ekosistem karier yang berkelanjutan bagi mereka (Aranditio, 2026). Di sini peran ketahanan mental yang dilatihkan TNI menemukan urgensinya. Lulusan doktor dan magister dari universitas top dunia tidak hanya butuh kepakaran, tetapi juga daya juang tinggi agar tidak mudah menyerah atau memilih ”kabur” ke luar negeri saat menghadapi realitas Tanah Air yang belum ideal. Nilai-nilai kejuangan, loyalitas, dan pengabdian yang diajarkan TNI adalah benteng psikologis untuk menghadapi realitas pascastudi. 

Pemerintah melalui LPDP menargetkan penguasaan bidang STEM sebagai prioritas. Indonesia membutuhkan talenta yang menguasai kecerdasan buatan, bioteknologi, dan teknologi digital. Namun, penguasaan teknologi tanpa kompas moral kebangsaan hanya akan melahirkan teknokrat yang tercerabut dari akar bangsanya. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai bahwa model pembekalan yang ideal adalah integrasi wawasan kebangsaan, disiplin, dan nilai bela negara dengan keterampilan akademik (Oktafian, 2026). Ini bukan tentang menciptakan ketaatan buta, melainkan menanamkan kesadaran bahwa gelar tinggi adalah alat berkhidmat, bukan sekadar kebanggaan personal, apalagi arogansi intelektual. 

Apakah ini berarti pendekatan ini tanpa cela? Kekhawatiran soal ”penyeragaman cara berpikir” harus menjadi catatan kritis bagi penyelenggara. Program ini akan kontraproduktif jika materi wawasan kebangsaan berubah menjadi doktrinasi kaku yang antikritik. Di sinilah LPDP dan TNI perlu memastikan bahwa materi yang disampaikan bersifat inspiratif dan kontekstual, bukan indoktrinasi. Para pemateri harus mampu mendorong para awardee untuk mencintai Indonesia secara kritis—mengakui kekurangan bangsa, namun justru menjadikannya sebagai motivasi untuk mencari solusi, bukan alasan untuk lari. Kritik adalah bentuk cinta yang tertinggi, dan TNI harus cukup bijak untuk memahami bahwa generasi ini mencintai Indonesia dengan cara-cara baru yang lebih intelektual. 

Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya bertalenta global, tetapi juga berkarakter Indonesia. Pengalaman saya, baik sebagai Kepala Dinas Psikologi TNI AD maupun ketika diminta untuk membekali mahasiswa pascasarjana, mengajarkan satu hal: kecerdasan tanpa karakter adalah bencana yang menunggu waktu.

Pelibatan TNI dalam porsi yang proporsional dan terukur, sebagaimana telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir (Janati dan Belarminus, 2026), bukanlah ancaman bagi kebebasan akademik. Ini adalah upaya menjahit kembali benang merah antara kecendekiaan dan kebangsaan yang mulai terkoyak. Selamat kepada para awardee LPDP, selamat berjuang, dan jangan pernah lupa jalan pulang. Sebab, di pundak kalian, Indonesia menitipkan masa depannya. 

Eri Radityawara Hidayat, Mantan Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat, Doktor Psikologi dari Universitas Indonesia