Iran Adidaya Regional

Nota kesepahaman (MoU) perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat telah ditandatangani pada 17 Juni 2026 oleh kepala pemerintahan masing-masing. PBB, Uni Eropa, Inggris, Perancis, Jerman, Perancis, Turki, Pakistan, dan Dunia Arab menyambut gembira kesepakatan yang diharapkan akan mengakhiri krisis regional secara permanen itu.

Pada tahap awal, AS akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran dan memberikan 12 miliar dolar AS milik Iran yang dibekukan AS. Sebagai imbalannya, Iran membuka Selat Hormuz tanpa biaya dalam 30 hari, tetapi safe navigation masih dalam pengaturan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).

Setelah MoU ditandatangani, perundingan atas isu-isu krusial akan berlangsung selama 60 hari. Apa pun, dilihat dari tujuan agresi Israel-AS terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari, agresi itu berujung pada kegagalan total.

Iran malah muncul sebagai adidaya regional. Uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen masih berada di tangan Iran. Sebaliknya, dengan menguasai penuh Selat Hormuz, jalur sempit yang membawa 20 persen kebutuhan energi dunia, daya ungkit (leverage) Iran melampaui kawasan.

Kendati agresi terhadap Iran mereduksi kapasitas militer, menghancurkan sebagian infrastruktur sipil vital, dan menewaskan ribuan warga, resiliensi Iran untuk menyerap tekanan di tengah kesulitan ekonomi lebih kuat ketimbang AS. Dengan membangun narasi nasionalisme dengan meminggirkan narasi ideologi, pemerintah berhasil menyatukan rakyat dan mengubah narasi perang eksistensial rezim menjadi perang eksistensial peradaban Iran. Pembunuhan terhadap Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menguatkan budaya mati syahid (martyrdom) menghadapi kezaliman.

Daya ungkit kunci Iran yang tak terduga, yang menyeret dunia ke tebing bencana adalah penutupan Selat Hormuz, yang juga mengakibatkan krisis pangan menyusul merosotnya pasokan pupuk urea dari Teluk. Tak mampu membuka Selat Hormuz, Presiden AS Donald Trump meningkatkan daya ungkit AS dengan memblokade pelabuhan Iran.

Dunia tersandera karena Selat Hormuz menjadi titik macet dalam perundingan AS-Iran. Meskipun gencatan senjata berlaku pada 8 April, perundingan buntu karena Iran dan AS ingin keluar sebagai pemenang yang akan mengubah tatanan regional dan global.

Iran menggunakan tit-for-tat strategy dalam kemelut di Selat Hormuz. Misalnya, ketika AS menyerang tanker, situs militer, dan radar Iran di dekat Selat Hormuz sebagai tuduhan Iran menembak jatuh helikopter Apache AS—yang dibantah oleh IRGC—lalu dibalas lebih keras dengan menyerang empat tanker dan pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, dan Jordania. Serangan AS dilakukan setelah tim perunding Iran dan AS yang dimediasi Pakistan telah mencapai kesepakatan pada 28 Mei, tetapi Trump mengamendemennya.

MoU itu mengakomodasi hampir semua syarat Iran, termasuk haknya memiliki program nuklir, pengendalian Selat Hormuz, pencairan aset Iran, dan pencabutan semua sanksi. Trump mengamendemennya lantaran ditentang Israel, lobi Yahudi, dan para hawkish di Washington.

Merasa dipermainkan, IRGC mengubah kebijakan dari defensif ke ofensif dengan mengultimatum militer Israel (IDF) untuk segera mundur dari pinggiran ibu kota Beirut. Iran juga menuntut IDF keluar dari Jalur Gaza dan meminta milisi Houthi di Yaman menutup Selat Bab el-Mandeb, jalur perdagangan maritim dunia yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah.

Terbukti, IRGC menyerang Israel, yang diikuti Houthi menutup Selat Bab el-Mandeb. Mengaitkan penyelesaian perang dengan isu Gaza dan Bab el-Mandeb kian meningkatkan leverage Iran di tengah telantarnya isu Palestina di tengah krisis energi dunia.

Serangan Israel ke ibu kota Beirut saat Trump mengumumkan MoU telah tercapai, bukan untuk mengalahkan Hizbullah, melainkan hanya untuk menegaskan bahwa Israel tak terikat dengan MoU itu. Trump mengecam keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Untuk menekannya lebih jauh, Trump menyatakan telah membuka komunikasi dengan Hizbullah yang ditetapkan AS sebagai organisasi teroris dan mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Mujtaba Khamenei.

Ini menggambarkan besarnya leverage Iran vis a vis AS dan bahwa Netanyahu adalah ”gajah di dalam ruangan”. Pembangkangan Netanyahu dan semakin tidak populernya perang Iran di mata publik AS menjelang pemilu paruh waktu di AS pada 4 November, menempatkan Trump dalam posisi dilematis. Apabila konflik dengan Iran berlanjut, Partai Republik akan kalah suara di DPR maupun Senat sehingga pemerintahan Trump akan lumpuh. Di pihak lain, mengakomodasi tuntutan Iran, Trump akan terlihat kalah. Lalu, AS akan dipandang tak lagi bisa diandalkan untuk melindungi sekutunya di Timur Tengah.

Bagaimanapun, serangan brutal Israel ke Lebanon melanggar gencatan senjata Hizbullah-Israel yang dicapai pada November 2024. Hizbullah telah mundur dari Lebanon selatan sesuai kesepakatan. Namun, IDF bertahan di lima titik strategis di Lebanon sambil melancarkan serangan dan pengusiran penduduk dari rumah mereka setiap hari.

Sejauh ini hampir 4.000 warga sipil Lebanon terbunuh, lebih dari 1 juta mengungsi, dan menjadikan Lebanon selatan menyerupai Gaza. Israel menuai kecaman luas dari PBB, Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar. Bahkan, dari sekutu utama, seperti Inggris, Jerman, dan Perancis.

Israel dan Hizbullah sempat menyepakati gencatan senjata baru, yang mulai berlaku 19 Juni petang. Namun, pasukan Israel akan tetap bertahan di Lebanon selatan. Israel mengatakan akan berkomitmen pada gencatan senjata itu hanya jika Hizbullah menghormati perjanjian itu. Namun, baru satu jam diberlakukan, Israel kembali melancarkan serangan udara.

MoU Iran-AS yang diniatkan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah secara permanen dalam 60 hari terhitung mulai 17 Juni akan melahirkan Iran sebagai negara adidaya di kawasan. Israel kehilangan leverage sebagai hegemon utama untuk menarik dunia Arab bergabung ke dalam Abraham Accord. Bahkan, Israel kehilangan dukungan AS bagi politik ekspansinya.

Tak heran, saat Trump mengumumkan deal tentatif dengan Iran telah disepakati, Israel melancarkan serangan ke Dahiyeh, basis pendukung Hizbullah, untuk menyabotase MoU itu. Trump langsung memerintahkan Netanyahu menghentikan serangan.

Pasalnya, MoU menyerukan penghentian perang di semua front, termasuk Lebanon. Sementara itu, Netanyahu menegaskan Israel tak terikat dengan MoU. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz lebih jauh menegaskan Israel akan mempertahankan pendudukannya di Lebanon, Suriah, dan Gaza. Serangan Israel ke Beirut menggambarkan posisi sulit Netanyahu.

Menjelang pemilu Israel pada Agustus mendatang, sikap tunduk kepada AS akan dimanfaatkan partai-partai oposisi untuk memojokkan Netanyahu bahwa dirinya telah menggadaikan kedaulatan Israel kepada AS. Namun, tanpa dukungan Trump, Israel tak bisa mewujudkan agendanya di Lebanon, Gaza, Tepi Barat, dan Suriah.

AS adalah pemasok 40 persen persenjataan Israel. Setiap tahun AS menggelontorkan 3,8 miliar dolar AS kepada sekutu utamanya itu. Sekutu utama Israel di Eropa, seperti Inggris, Jerman, Italia, dan Perancis, yang saat ini mendukung MoU, juga merupakan pemasok senjata untuk Israel. Di luar itu, bersama AS, mereka menyediakan payung diplomatik bagi Israel.

Mempertimbangkan realitas terbaru ini, cita-cita membangun Israel Raya berpotensi kandas. Dalam keputusasaan ini, Netanyahu tidak hanya mengincar teritori Lebanon, tetapi juga meluaskan penguasaan teritori di Gaza (Yellow Line) dari 53 persen menjadi 70 persen.

Padahal, sesuai dengan gencatan senjata Israel-Hamas yang dicapai pada Oktober tahun lalu, IDF sudah harus keluar dari Gaza setelah Hamas membebaskan semua sandera Yahudi. Israel juga masih membatasi bantuan kemanusiaan dan tak henti menyerang Gaza yang telah hancur lebur dan kelaparan. Perluasan Yellow Line diharapkan akan memaksa warga Gaza mengungsi.

Keadaan warga Palestina di Tepi Barat tak kurang menyedihkan. Setiap hari pemukim Yahudi dengan kawalan IDF melakukan pembunuhan, pengusiran, dan perampasan tanah Palestina. Tak heran, beberapa negara Eropa menjatuhkan sanksi kepada individu dan entitas pemukim dengan melarang hasil produksi Israel dari Tepi Barat diekspor ke Eropa.

Perubahan sikap Barat ini mengindikasikan Barat cemas atas perilaku Israel yang ikut menyandera mereka. Seharusnya Barat, khususnya Uni Eropa, menjatuhkan sanksi lebih berat berupa penangguhkan Perjanjian Asosiasi Israel-UE yang mengharuskan Israel berkomitmen pada HAM. Perjanjian kerja sama ekonomi ini membuka secara luas pasar UE bagi produk Israel. Barat terganggu oleh genosida di Gaza, ethnic cleansing di Tepi Barat, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap aktivis pro-Palestina.

Kendati Israel telah terisolasi secara total, Netanyahu tak peduli. Tekadnya menyabotase perundingan Iran-AS juga disebabkan MoU tidak lagi membicarakan pembatasan program rudal Iran dan pembubaran ”poros perlawanan” yang menjadi kekhawatiran Israel.

Salah satu hal yang dirundingkan setelah MoU adalah isu program nuklir Iran. Namun, Iran hanya bersedia mencairkan 440 kilogram uranium yang telah diperkaya. Adapun program nuklir untuk tujuan sipil tetap dipertahankan.

Karena leverage Iran lebih kuat menjelang pemilu AS, mustahil Trump akan mampu menekan Iran membongkar total program nuklirnya. Terlebih, Iran ingin mengalahkan Trump dan Netanyahu yang menjadikan program nuklir Iran sebagai garis merah. Mengalah pada AS yang telah menzalimi Iran akan menggoyahkan legitimasi rezim mullah.

Sebelum agresi AS-Israel, umumnya Dewan Kerja Sama Teluk—Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait—tak memiliki hubungan harmonis dengan Iran, kecuali Oman dan Qatar yang bersikap netral. UEA dan Bahrain malah telah menormalisasi hubungan dengan Israel. UEA bahkan memperdalam aliansi dengan Israel.

Ketika serangan AS-Israel terhadap Iran dimulai, UEA ikut menyerang Iran sejak hari pertama, diikuti Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait. Tak heran, selain Oman yang tak memiliki pangkalan militer AS, Iran menjadikan semua monarki Teluk sasaran utama perang asimetrisnya.

Israel juga kewalahan menangkis drone dan rudal-rudal Iran yang mampu menembus sistem pertahanan udara berlapis Israel dan menghantam secara presisi situs-situs strategis dan infrastruktur sipil vital Israel. GCC, Irak, Jordania, dan Israel kini menyaksikan dan merasakan sendiri kapasitas militer Iran.

Ternyata dukungan mereka kepada Trump ketika ia mundur secara sepihak dari kesepakatan multilateral nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2015 merupakan blunder historis. Pembicaraan intensif terkait pembentukan aliansi antara Arab Saudi, Turki, Mesir, Qatar, Pakistan, Iran, dan China untuk merespons perubahan arsitektur keamanan kawasan menegaskan AS telah ditinggalkan sekutunya.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa Trump menawarkan kerja sama dengan Iran pascaperang. Kalau demikian, otomatis Trump harus mewujudkan two-state solution yang merupakan bagian inti dari strategi Iran di Timteng. Tak kurang penting, Israel juga harus berhenti menggerogoti teritori Suriah dan memulai perundingan perdamaian berbasis land for peace. Ekspansi teritori Israel di Suriah dan Gaza mendorong Turki dan Mesir mengancam akan mendeklarasikan perang. Bisa jadi Israel tak bisa menerima fakta bahwa realitas di lapangan telah berubah secara fundamental.

Karena itu, siapa pun pemimpin Israel nanti akan mencari jalan untuk mengobok-obok lagi kawasan demi mewujudkan apa yang disebut sebagai Israel Raya berbasis pada promised land yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa terpilih.

Namun, mungkinkah cita-cita ini masih didukung AS dan Barat ketika popularitas Israel di AS dan Benua Biru telah anjlok secara dramatis dan pengaruh China serta Rusia menguat di Timur Tengah? Mungkinkah Israel melenyapkan Palestina, menganeksasi teritori Suriah dan Lebanon, ketika Arab, Iran, Turki, dan Pakistan bersatu? Saatnya kaum zionis menyadari bahwa mimpi mereka tidak realistis.

Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)